Fatma Ulfatun Najicha
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat Septya Hanung Surya Dewi; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12322

Abstract

Abstract UUD NRI 1945 mandates the government to protect the rights of every citizen, one of which is the protection of the rights of indigenous people (adat) to inhabit the indigenous forests. The legal issues in this research is how the position of indigenous and tribal peoples in the indigenous forest inhabit and how the protection of the constitutional rights of indigenous forest communities by the government. This study uses normative juridical approach made to the things that are theoretical principles of law. Based on this research, it is known that the position of indigenous and tribal peoples as subjects of law and customary rights to the forest owner. While legal protection by the government in the form of guaranteeing legal certainty of tenure of indigenous forest by indigenous and tribal peoples is to produce local law as a form of protection and recognition of indigenous peoples. Keywords : Forests; Governments; Indigenous And Tribal Peoples (adat); Abstrak UUD NRI 1945 mengamanatkan pemerintah untuk melindungi hak setiap warga negara, salah satunya adalah perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat. Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat dan bagaimana perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat hutan adat oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan pemilik hak atas hutan adat. Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah berupa penjaminan kepastian hukum atas penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat adalah dengan menghasilkan produk hukum daerah sebagai wujud perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Kata Kunci: Hutan; Masyarakat Hukum Adat; Pemerintah;
KEBIJAKAN SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT SEBAGAI BAGIAN INDONESIA’S FOLU NET SINK 2030 Hirma Parimita; Fatma Ulfatun Najicha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i08.p05

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara pihak dalam Paris Agreement terkait dengan usaha penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual yang berpijak pada perkembangan pandangan dan doktrin yang ada di dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia melaksanakan penurunan emisi GRK secara konstan seperti yang tertuang pada Nationally Determined Contribution (NDC). Salah satu sektor dengan proporsi penurunan emisi GRK terbesar pada NDC Indonesia adalah sektor kehutanan, sehingga mitigasi kehutanan menjadi hal yang vital bagi Indonesia. Forestry and Other Land Use (FOLU) merupakan salah satu komponen NDC yang ditarget berkontribusi sebesar 60% dari keseluruhan penurunan GRK. Pelaksanaan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 berpijak pada komponen Sustainable Forest Management (SFM) dimana pengelolaan hutan berkelanjutan dan lestari menjadi tugas besar untuk dilaksanakan dan diatur secara hati-hati dan bijaksana agar target penurunan emisi GRK yang tertuang dalam NDC dapat tercapai dan dapat mencapai net zero emission pada tahun 2060. This study aims to determine the policies taken by the Government of Indonesia as a party to the Paris Agreement related to efforts to reduce greenhouse gas (GHG) emissions. This legal research is normative legal research using a conceptual approach that is based on the development of views and doctrines in the science of law. The legal materials used are primary and secondary legal materials collected through library research techniques and analyzed using the deduction method. The results of this study indicate that Indonesia carries out constant GHG emission reductions as stated in the Nationally Determined Contribution (NDC). One of the sectors with the largest proportion of GHG emission reductions in Indonesia's NDC is the forestry sector, so forestry mitigation is vital for Indonesia. Forestry and Other Land Use (FOLU) is a component of the NDC which is targeted to contribute 60% of the total GHG reduction. The implementation of Indonesia's FOLU Net Sink 2030 is based on the Sustainable Forest Management (SFM) component where sustainable and sustainable forest management is a big task to be implemented and regulated carefully and wisely so that the GHG emission reduction target contained in the NDC can be achieved and can reach net zero emissions in 2060.