Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Chynthia Devi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
TINDAKAN REPRESIF TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Chynthia Devi
COURT REVIEW Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak asasi manusia termasuk bagian yang terpenting bagi kehidupan manusia di suatu negara. Hak asasi manusia terdapat macam – macam asas yang termuat pada Undang–Undang No.mor 39 tahun 1999 salah satunya tentang asas praduga tak bersalah yang didalam asas yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memenuhi hak yang dimiliki seseorang hingga orang tersebut telah terbukti bersalah secara sah dalam sidang pengadilan, dengan maraknya terorisme yang pada saat ini telah terhitung terjadi sekitar 10 aksi terorisme, yang dalam penanganannya aparat kepolisian menggunakan suatu tindakan represif, tindakan ini dapat menunjukkan adanya pelanggaran HAM karena aparat kepolisian dalam menangani nya dengan melakukan pembunuhan diluar pengadilan atau extra judicial kiling. Dari problematika tersebut, maka mengenai apakah tindakan polisi dalam menggunakan tindakan represif terhadap perkara tindak pidana terorisme ini telah sesuai dengan perspektif HAM, rumusan tersebut diselesaikan dengan menggunakan metode peraturan perundang–undangan, metode konseptual. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih dalam dalam penggunaan tindakan represif yang dimiliki oleh aparat kepolisian terhadap perkara tindak pidana terorisme ini apakah telah sesuai dengan perspektif HAM, sehingga apabila terjadi adanya ketidaksesuaian sehingga dapat memberikan saran kepada DPR guna memperbaiki Undang–Undang.
Co-Authors