Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Peranan Krusial Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Amini Nst, Aisyah Putri; Senjaya, Murshal
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1906

Abstract

This study examines the critical role of Civil Servant Investigators (PPNS) in enforcing environmental criminal law under Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. PPNS holds strategic authority in investigating environmental crimes, such as hazardous waste pollution and ecosystem destruction, yet faces challenges including limited resources, corporate resistance, and suboptimal inter-agency coordination. Employing a normative juridical approach with statutory and case analysis, this research evaluates the effectiveness of PPNS’s role and its collaboration with the police. Findings indicate that enhancing PPNS capacity through training, technological facilities, and regulatory reforms, including broader adoption of the strict liability principle, can improve environmental law enforcement. The study recommends establishing integrated coordination protocols and joint task forces to support environmental sustainability in Indonesia.
Penyuluhan Penyalahgunaan Obat Penenang yang Tergolong dalam Psikotropika di Kalangan Masyarakat di Kabupaten Garut Willman Supondho Akbar; Murshal Senjaya
Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 01 (2026): Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat, January-March 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faktor terjadinya Penyalahgunaan Obat Penenang Yang Tergolong Dalam Psikotropika di Kalangan Masyarakat di Kabupaten Garut adalah karena empat faktor, yaitu faktor individu, keluarga, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Dari kelima faktor tersebut yang terlihat paling berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana kejahatan psikotropika adalah faktor individu. Merasa ingin tahu setiap individu, terutama bagi generasi muda dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru dan kemudian menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Merasa ingin tahu terhadap narkotika dan psikotropika yang oleh mereka anggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin tahu itulah akhirnya menjadi penyalahguna narkotika dan psikotropika. Upaya Kepolisian menghadapi Penyalahgunaan Obat Penenang Yang Tergolong Dalam Psikotropika di Kalangan Masyarakat di Kabupaten Garut adalah melalui Prevemntif yang berupa pembinaan pengembangan dan kegiatan-kegiatan edukatif baik oleh keluarga, masyarakat, maupun intitusi kepolisian itu sendiri preventif berupa pengawasan pencegahan terjadinya psikotropika. Namun pada dasarnya upaya-upaya diatas belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan psikotropika serta mudahnya didapatkan psikotropika dan narkotika oleh masyarakat.
Criminal Law Reform in Indonesia: Has Been Critical of the New Criminal Code Senjaya, Murshal
Ipso Jure Vol. 2 No. 2 (2025): Ipso Jure - March
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/2sfg8408

Abstract

The criminal law reform in Indonesia is one of the important efforts to answer the challenges of community development and ever-evolving social dynamics. One of the main milestones in this criminal law reform is the ratification of the new Criminal Code (KUHP) which has gone through a long process from the beginning of its drafting to becoming a valid legal product. This study aims to analyze how critical the new Criminal Code is to the need for criminal law that is fair, progressive, and in accordance with democratic values and human rights. Through a qualitative approach, this study explores various aspects of the changes that have taken place in the new Criminal Code, in terms of substance, procedure, and implementation in legal practice. In addition, this study also critically examines whether these changes can address the challenges of modern criminal law, and whether the new Criminal Code is capable of creating a more responsive and inclusive legal system. The results of this study are expected to contribute to a deeper understanding of the relevance of criminal law reform in the context of social and legal change in Indonesia, as well as to serve as evaluation material for policy makers and legal practitioners in implementing a new Criminal Code that is more effective and equitable