Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.662
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM International Journal of Social Science International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) International Journal of Science and Society (IJSOC) East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Journal of Innovation Research and Knowledge Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) Journal of Innovative and Creativity Ipso Jure International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice Ipso Jure
Murshal Senjaya
Universitas Pasundan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Peranan Krusial Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Amini Nst, Aisyah Putri; Senjaya, Murshal
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1906

Abstract

This study examines the critical role of Civil Servant Investigators (PPNS) in enforcing environmental criminal law under Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. PPNS holds strategic authority in investigating environmental crimes, such as hazardous waste pollution and ecosystem destruction, yet faces challenges including limited resources, corporate resistance, and suboptimal inter-agency coordination. Employing a normative juridical approach with statutory and case analysis, this research evaluates the effectiveness of PPNS’s role and its collaboration with the police. Findings indicate that enhancing PPNS capacity through training, technological facilities, and regulatory reforms, including broader adoption of the strict liability principle, can improve environmental law enforcement. The study recommends establishing integrated coordination protocols and joint task forces to support environmental sustainability in Indonesia.
Penyuluhan Penyalahgunaan Obat Penenang yang Tergolong dalam Psikotropika di Kalangan Masyarakat di Kabupaten Garut Willman Supondho Akbar; Murshal Senjaya
Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 01 (2026): Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat, January-March 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faktor terjadinya Penyalahgunaan Obat Penenang Yang Tergolong Dalam Psikotropika di Kalangan Masyarakat di Kabupaten Garut adalah karena empat faktor, yaitu faktor individu, keluarga, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Dari kelima faktor tersebut yang terlihat paling berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana kejahatan psikotropika adalah faktor individu. Merasa ingin tahu setiap individu, terutama bagi generasi muda dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru dan kemudian menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Merasa ingin tahu terhadap narkotika dan psikotropika yang oleh mereka anggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin tahu itulah akhirnya menjadi penyalahguna narkotika dan psikotropika. Upaya Kepolisian menghadapi Penyalahgunaan Obat Penenang Yang Tergolong Dalam Psikotropika di Kalangan Masyarakat di Kabupaten Garut adalah melalui Prevemntif yang berupa pembinaan pengembangan dan kegiatan-kegiatan edukatif baik oleh keluarga, masyarakat, maupun intitusi kepolisian itu sendiri preventif berupa pengawasan pencegahan terjadinya psikotropika. Namun pada dasarnya upaya-upaya diatas belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan psikotropika serta mudahnya didapatkan psikotropika dan narkotika oleh masyarakat.
Criminal Law Reform in Indonesia: Has Been Critical of the New Criminal Code Senjaya, Murshal
Ipso Jure Vol. 2 No. 2 (2025): Ipso Jure - March
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/2sfg8408

Abstract

The criminal law reform in Indonesia is one of the important efforts to answer the challenges of community development and ever-evolving social dynamics. One of the main milestones in this criminal law reform is the ratification of the new Criminal Code (KUHP) which has gone through a long process from the beginning of its drafting to becoming a valid legal product. This study aims to analyze how critical the new Criminal Code is to the need for criminal law that is fair, progressive, and in accordance with democratic values and human rights. Through a qualitative approach, this study explores various aspects of the changes that have taken place in the new Criminal Code, in terms of substance, procedure, and implementation in legal practice. In addition, this study also critically examines whether these changes can address the challenges of modern criminal law, and whether the new Criminal Code is capable of creating a more responsive and inclusive legal system. The results of this study are expected to contribute to a deeper understanding of the relevance of criminal law reform in the context of social and legal change in Indonesia, as well as to serve as evaluation material for policy makers and legal practitioners in implementing a new Criminal Code that is more effective and equitable
Kemanfaatan Teknologi Informasi oleh Mahkamah Agung dalam Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan di Indonesia Murshal Senjaya; Willman Supondho Akbar
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/8r2kdt74

Abstract

Penerapan teknologi dalam peradilan pidana bertujuan meningkatkan efisiensi, namun menghadapi hambatan serius. Masalah utamanya adalah ketidaksiapan infrastruktur (seperti koneksi internet tidak stabil) yang mengganggu proses pembuktian, serta adanya tumpang tindih aturan antara KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Selain itu, terdapat kesenjangan teknologi antar instansi; pemanfaatan digitalisasi seharusnya tidak hanya menguntungkan pengadilan, tetapi juga harus merata dan fungsional bagi Kejaksaan, Lapas, serta terdakwa dan penasihat hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari efektifitas dan efisiensi kemanfaatan teknologi dan informasi dalam persidangan elektronik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan (terdakwa dan/atau penasehat hukumnya). Tahapan metode penelitian yaitu yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, lebih memfokuskan pada kajian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, sedangkan analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem peradilan. Implementasi berbagai regulasi serta sistem berbasis teknologi, seperti SPPT-TI, e-Court, dan e-Litigation, mampu mempercepat proses administrasi perkara, mempermudah akses informasi bagi para pihak, serta memperkuat pengawasan terhadap tahapan penanganan perkara. Digitalisasi juga berperan dalam meningkatkan perlindungan hak tersangka dan terdakwa melalui sistem pencatatan dan pemantauan perkara secara elektronik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam implementasinya, terutama terkait kesenjangan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital di beberapa wilayah, yang berpotensi mempengaruhi pemerataan akses masyarakat terhadap layanan peradilan berbasis teknologi.
Kemanfaatan Teknologi Informasi oleh Mahkamah Agung dalam Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan di Indonesia Murshal Senjaya; Willman Supondho Akbar
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2026): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Mei 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v4i5.2045

Abstract

Penegakan hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dituntut untuk menyesuaikan perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam pelaksanaan persidangan elektronik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi peradilan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pencari keadilan. Namun, implementasi teknologi dalam proses peradilan juga menghadapi sejumlah kendala, seperti tumpang tindih pengaturan antara KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), keterbatasan infrastruktur teknologi, serta ketidakstabilan jaringan internet yang memengaruhi optimalisasi pembuktian dalam persidangan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan teknologi informasi dalam persidangan elektronik yang diterapkan Mahkamah Agung, khususnya bagi terdakwa dan/atau penasihat hukum sebagai pencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan dapat mempercepat penyelesaian perkara, meningkatkan transparansi, dan mendukung akses keadilan, meskipun masih terdapat hambatan teknis dan disparitas kesiapan teknologi antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi persidangan elektronik memerlukan harmonisasi regulasi, kesiapan infrastruktur, serta koordinasi antarlembaga agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pihak dalam proses peradilan pidana.
Implementasi Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan di Kota Bandung Murshal Senjaya; Berna Sudjana Ermaya; Yudi Prihartanto Soleh; Rika Kurniasari A
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12084

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung, dengan fokus pada penerapan aturan pidana, proses penegakan hukum, serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani tindak kekerasan. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian fisik, psikis, maupun sosial bagi korban, sehingga diperlukan penanganan hukum yang tegas dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di Kota Bandung telah mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan hukum terkait lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan, seperti kurangnya keberanian korban untuk melapor, keterbatasan alat bukti, proses penyidikan yang memerlukan waktu, serta masih adanya penyelesaian secara kekeluargaan pada kasus tertentu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran aparat penegak hukum, perlindungan terhadap korban, serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan agar proses hukum dapat berjalan secara optimal.
Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pencurian di Wilayah Hukum Kota Bandung Murshal Senjaya; Rika Kurniasari A; Yudi Prihartanto Soleh; Berna Sudjana Ermaya
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12085

Abstract

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terhadap kasus pencurian di wilayah hukum Kota Bandung. Pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta benda yang sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara materiil maupun psikologis. Selain itu, tindak pidana pencurian juga dapat mengganggu ketertiban umum serta menurunkan rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pencurian di wilayah hukum Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan literatur hukum lainnya. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai pencurian biasa, serta dapat berkembang menjadi pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku harus disesuaikan dengan unsur-unsur perbuatan, cara pencurian dilakukan, serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Faktor penyebab pencurian di wilayah hukum Kota Bandung antara lain faktor ekonomi, lingkungan, kesempatan, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana pencurian memerlukan penegakan hukum yang tegas serta upaya pencegahan melalui kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.
Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Kota Bandung Murshal Senjaya; Willman Supondho
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12086

Abstract

Penelitian ini membahas peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung. Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan kependudukan yang kompleks sehingga berpotensi menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana. Kepolisian memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penanggulangan tindak pidana dilakukan melalui upaya preventif, preemtif, dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui patroli, pengawasan wilayah rawan kejahatan, penyuluhan hukum, serta kerja sama dengan masyarakat. Upaya preemtif dilakukan dengan pembinaan dan edukasi agar masyarakat memiliki kesadaran hukum. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan pemrosesan pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung antara lain keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, perkembangan modus kejahatan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara Kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat agar penanggulangan tindak pidana dapat berjalan lebih efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepolisian sangat strategis dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung.
Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Kriminal di Kota Bandung Murshal Senjaya; Rusli Subrata
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12089

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum pidana terhadap tindak kriminal di Kota Bandung. Kota Bandung sebagai salah satu kota besar memiliki aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pariwisata yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai bentuk tindak kriminal. Permasalahan kriminalitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu pelaku, tetapi juga oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, rendahnya kesadaran hukum, serta perkembangan teknologi yang memunculkan modus kejahatan baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan didukung oleh pengamatan terhadap kondisi penegakan hukum pidana di masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di Kota Bandung dilakukan melalui tahapan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam proses tersebut. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan aparat, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta berkembangnya modus kejahatan, terutama kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui tindakan preventif dan represif. Penegakan hukum yang efektif, adil, dan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan keamanan, ketertiban, serta rasa keadilan bagi masyarakat Kota Bandung.
Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan di Bandung Murshal Senjaya; Ihsanul Maarif; Abdy Yuhana
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12090

Abstract

Kejahatan jalanan di Kota Bandung masih menjadi persoalan yang meresahkan masyarakat karena berdampak langsung terhadap rasa aman, ketertiban umum, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Penelitian ini membahas efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung, dengan menitikberatkan pada sejauh mana pemidanaan mampu memberikan efek jera, mencegah pengulangan tindak pidana, serta menekan angka kejahatan di ruang publik. Kejahatan jalanan yang dimaksud meliputi pencurian, penjambretan, perampasan, penganiayaan, pembegalan, dan bentuk kekerasan lain yang terjadi di tempat umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis ketentuan hukum pidana yang berlaku serta melihat penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi pidana memiliki peran penting sebagai sarana represif terhadap pelaku kejahatan jalanan. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan lingkungan, keterbatasan aparat penegak hukum, serta kemungkinan terjadinya residivisme. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan jalanan tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi perlu didukung oleh upaya preventif, pembinaan sosial, peningkatan patroli, partisipasi masyarakat, dan perbaikan kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian, sanksi pidana tetap diperlukan dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung, tetapi efektivitasnya akan lebih maksimal apabila diterapkan secara tegas, adil, konsisten, dan diimbangi dengan kebijakan pencegahan yang menyeluruh.
Co-Authors Abdy Yuhana Amini Nst, Aisyah Putri Berna Sudjana Ermaya Ihsanul Maarif Rika Kurniasari A Rusli Subrata Rusli Subrata Willman Supondho Willman Supondho Akbar Wilman Supondho Akbar Yudi Prihartanto Soleh