<![CDATA[Keberadaan wasdal ini perlu diketahui alasan keberadaannya seperti peran dan fungsinya ketika diimplementasikan ke dalam suatu lembaga. Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam artikel ini, antara lain terkait peran dan fungsi wasdal secara internal dan eksternal, kemudian penerapan sistem tersebut menggunakan contoh lembaga negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan bagaimana fungsi lembaga tersebut. keberadaan dan kinerja wasdal dalam pemberantasan korupsi. Dari beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi wasdal beserta contohnya di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan untuk mengetahui perannya dalam pencegahan korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengendalian intern dapat dilihat dari pengawasan Inspektorat Jenderal, Inspektorat Kabupaten, dan Badan Pengawas Keuangan Daerah. Sedangkan pengawasan eksternal terlihat dari pengawasan BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia. Sedangkan aparat penegak hukum adalah lembaga negara. Contoh bentuk pengawasan di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pengawas, DPR, dan masyarakat. Pengawasan dapat mencegah praktik korupsi tergantung pada kekuatan atau kelemahan sistem. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Indonesia memiliki badan pengatur dan penegak hukum internal dan eksternal. Kewenangan pengendalian intern meliputi beberapa contoh, seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Kabupaten, dan BPKP. Berikutnya, tentang badan pengatur eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga penegak hukum Indonesia, di sisi lain, termasuk polisi Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Militer. The existence of this wasdal needs to know the reasons for its existence such as its role and function when it is implemented into an institution. The author formulates several problem formulations in this article, including those related to the role and function of wasdal internally and externally, then the implementation of the system using an example of a state institution, namely the Corruption Eradication Commission, and how the function of the existence and performance of wasdal in eradicating corruption. From some of these formulations, it can be concluded that the purpose of this research is to determine the role and function of wasdal along with examples in the Corruption Eradication Commission institution and to know its role in preventing corruption. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The results showed that the internal control function can be seen from the supervision of the Inspectorate General, Regency Inspectorate, and Regional Financial Supervisory Agency. Meanwhile, external supervision is seen from the supervision by the Financial Audit Board, the Corruption Eradication Commission, and the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Meanwhile, law enforcement officers are state institutions. An example of a form of supervision at the Corruption Eradication Commission is supervision by the Financial Audit Agency, the Supervisory Board, the House of Representatives, and the public. Supervision can prevent corrupt practices depending on the strength or weakness of the system. The conclusion that can be drawn is that Indonesia has internal and external regulatory agencies and law enforcement agencies. The internal control authority includes several examples, such as the Inspectorate General, Regency Inspectorate, and BPKP. Next, about external regulatory bodies such as the Financial Audit Agency, the Corruption Eradication Commission, and the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Indonesian law enforcement agencies, on the other hand, include the Indonesian police, the Constitutional Court, the Supreme Court, and the Military Court.]]>
