Muhammad Gholib Ramdani
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMECAHAN PERMASALAHAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) DI WILAYAH KEDAULATAN INDONESIA Hanifati Nur Amalina; Muhammad Gholib Ramdani; Satria Arif Darmawan
LONTAR MERAH Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.042 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan internasional serta nasional mengenai pelayanan ruang udara (FIR) serta menelaah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam pengambilalihan ruang udara di atas kepulauan Riau dan Natuna. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data didukung oleh sumber data primer dan sekunder yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan literatur berkaitan dengan permasalahan Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Kepulauan Riau dan Natuna oleh Singapura. Hasil dari penelitian ini adalah  pengelolaan FIR Singapura di wilayah udara kepulauan Riau dan Natuna hanya terbatas pada teknis penerbangan saja. Namun dalam mengelola sebuah FIR negara lain harus mempertimbangkan dan menghargai kedaulatan suatu Negara. Sesuai dengan peraturan internasional yakni Konvensi Penerbangan Sipil Internasional tahun 1944 (Konvensi Chicago) beserta Annex-nya, merupakan aturan dasar dan utama dalam pengaturan pelayanan ruang udara. Upaya yang dilakukan indonesia adalah melakukan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura agar wilayah udara di Kepulauan Riau dan Natuna dapat dikelola oleh Indonesia.
PENGENDALIAN TERHADAP OCEAN DUMPING DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) Satria Arif Darmawan; Muhammad Gholib Ramdani; Delli Dwi Galih Anjasmoro; Muhammad Setia Mahendra
LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.455 KB)

Abstract

Semakin banyaknya lalu lintas di perairan Indonesia menyebabkan beberapa masalah timbul salah satunya pencemaran laut di wilayah Indonesia karena kegiatan dumping yang dilakukan oleh kapal kapal yang melintas. Dibutuhkan suatu solusi terhadap pencemaran laut yang terjadi karena kegiatan dumping. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data didukung oleh suber data primer dan sekunder yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan Pengendalian Terhadap Ocean Dumping di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) khususnya di Batam dan Bintan yang merupakan jalur ALKI. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukan tindakan pengendalian terhadap pencemaran laut seperti pengukuran batas mutu air terhadap limbah yang akan dibuang dan pembuangan limbah pada tempatnya sesuai peraturan yang berlaku serta pertanggung jawaban bagi yang melanggar. Ini berarti kapal asing yang melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menindak pelanggar adalah dengan menggunakan asas strict liability atau asas tanggung jawab mutlak terhadap kapal asing yang melakukakan ocean dumping di laut Indonesia agar dampaknya tidak menyebar kemanan-mana.