<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kurikulum muatan lokal di SMP Negeri 13 Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kurikulum muatan lokal di SMP Negeri 13 Makassar serta Faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum muatan lokal di SMP Negeri 13 Makassar. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan subjek penelitian meliputi Kepala sekolah, Wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Guru muatan lokal dan siswa kelas VII. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kurikulum muatan lokal bahasa daerah Makassar di SMP Negeri 13 Makassar diajarkan di sekolah sebagai upaya dalam melestarikan dan mempertahankan budaya khususnya budaya bahasa daerah Makassar. Terkhusus untuk bahasa daerah Makassar merujuk pada Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2018 tentang pembinaan bahasa daerah di Sulawesi Selatan pasal 10 yang mewajibkan siswa mengetahui dan memahami bahasa daerahnya. Penetapan untuk jenis muatan lokal yang akan digunakan, disesuaikan dengan jumlah ketersediaan guru muatan lokal yang tersedia. Dalam pembelajaran di kelas, pembelajaran menggabungkan dua bahasa yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia untuk membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran bahasa daerah. Untuk mempermudah dan memperlancar teknis pelaksanaan kurikulum muatan lokal dukungan sarana pembelajaran di SMP Negeri 13 Makassar dengan membagikan buku dari perpustakaan untuk semua siswa, seperti halnya dengan buku mata pelajaran lainnya. Adapun faktor pendukung implementasi kurikulum muatan lokal di SMP Negeri 13 Makassar adalah: (a) tersedianya dukungan sarana pembelajaran dari sekolah berupa buku bahasa daerah, (b) dukungan kebijakan daerah, dan (c) metode dan strategi pembelajaran menarik minat siswa. Faktor penghambat implementasi kurikulum muatan lokal di SMP Negeri 13 Makassar adalah: (a) buku pelajaran bahasa daerah kurang bervariasi, (b) rendahnya minat siswa, dan (c) jumlah guru muatan lokal bahasa daerah tidak sebanding dengan jumlah siswa yang diajarkan seharusnya.]]>
