Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Rino Sundawa Putra
Universitas Siliwangi
Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Quo Vadis Gerakan Politik Ulama : Perubahan Orientasi Gerakan Politik Ulama di Kabupaten Tasikmalaya Rino Sundawa Putra
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.867 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i2.2300

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan dan memperoleh gambaran dari satu fenomena perubahan orientasi gerakan politik Ulama di Kabupaten Tasikmalaya dengan asumsi bahwa perkembangan kekinian gerakan politik ulama sudah tidak lagi berbasis Ideologi keagamaan pasca Reformasi. Tulisan ini juga menyoroti sejauh mana perubahan orientasi gerakan ulama dengan memperhatikan aspek sosial, kultural ke-Islaman yang menjadi ciri khas Kabupaten Tasikmalaya. Tulisan ini berbasis pada teori mengenai tipologi pemikiran politik Islam modern dan kontemporer. Sejarah keberadaan partai Islam di Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari figur para ulama yang  menjadi lokomotif berjayanya partai Islam khususnya pada masa Orde Baru dan setelah implemntasi Otonomi Daerah. Dengan dimensi, ruang dan waktu yang berbeda, pasca Reformasi, kekuatan ulama pun seakan kehilangan arah ideologisnya, dan bisa dikatakan lokomotif gerakan politik ulama sudah tidak lagi membawa gerbong kepentingan, isu-isu dan kebijakan yang bernuansa ke-Islaman.
REVOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF MATERIALISTIS, PENDEKATAN BARU TERHADAP PENDEKATAN IDEOLOGI SEBAGAI KENDARAAN PERUBAHAN SOSIAL Rino Sundawa Putra
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2010): (Januari) a : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.405 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2649

Abstract

This paper attempts to analyze the phenomenon of social change as a result of the rapid development of technology, especially information technology, which gave birth to the so-called post-industrial information society (post industrial). As the foundation of his theory, the author will use the views and Marx's theory as a framework for analyzing social change. Social changes foreseen by Marx, where Marx's materialistic approach that emphasizes the development of technologies and industries that will give birth to new social system. Marx said the industrial revolution, since the invention of the steam engine, will give birth to capitalist society. Departing from Marx's view, the contemporary phenomenon of the background incidence of post-industrial information society (post industrial), is in response to the rapid development of technology, particularly information technology. If Marx said that industrial development will give birth to capitalist society, then this analysis using a revised view of the materialistic approach of Marx by Veblen, said that developments in sinformation technology as the climax of the development industry, will give birth to post-industrial information society.
Patologi Politik dalam Implementasi Otonomi Daerah dan pelaksanaan pemerintahan Daerah Rino Sundawa Putra
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.852 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i4.2271

Abstract

Otonomi daerah memiliki perubahan fundamental pada sistem birokrasi pemerintahan antara pusat dan daerah, sekaligus juga perubahan pada sistem politik.Pemilihan kepala daerah langsung merupakan konskwensi logis ketika daerah diberi kewenangan dan kekuasaan besar dalam mengelola daerahnya masing-masing. Dengan kondisi seperti ini, konstelasi politik daerah akan meningkat sebagai jalanmemperebutkan kekuasaan daerah yang sudah sangat otonom. Peningkatan konstelasi politik daerah sebagai bagian implementasi otonomi daerah memiliki implikasi negatif terhadap jalannya roda pemerintahan daerah atau sistem birokrasi di daerah. Implikasi negatif ini menyangkut keterlibatan birokrasi dan birokrat dalam politik praktis. Artikel ini akan menyoroti mengenai dampak pelaksanaan otonomi daerah, yakni keterlibatan birokrasi dan para birokrat dalam konstelasi politik lokal. Gejala ini sangatlah umum dan terlihat vulgar pada setiap kontestasi politik di daerah, Pemilukada Provinsi, Kota dan Kabupaten. Sistem otonomi daerah ternyata melahirkan fenomena yang disebut dengan patologi politik, dimana ruang-ruang birokrasi yang seharusnya netral, fokus terhadap tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai pelayan publik “dipaksa”  masuk dalam ranah politik. logika keterlibatan birokrasi dan para birokratnya kedalam politik praktis merupakan jaringan komplek antara elit politik lokal dan para pejabatbirokrasi. Jaringan kompleks ini sebagai sebab akibat atau konskwensi logis dari implementasi otonomi daerah yang harus diurai.
Co-Authors