<![CDATA[Studi ini menganalisa tentang dinamika politik dalam implementasi kebijakan kampanye putaran kedua pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Kebijakan ini merupakan bentuk respon positif KPU DKI Jakarta atas situasi fakta lamanya jeda waktu antara putaran pertama sampai dengan putaran kedua, sehingga apabila tidak dilegalkan dalam bentuk kampanye tentu yang terjadi adalah kegiatan kampanye terselubung, ilegal yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon. Tentunya, kehadiran kebijakan ini memberikan ruang dan keseimbangan bagi pasangan calon dalam melakukan kegiatan kampanye putaran kedua, sehingga keadilan Pemilihan di DKI Jakarta Tahun 2017 menjadi terwujud. Meskipun sangat disayangkan, dinamika yang terjadi selama masa kampanye putaran kedua adalah masifnya isu-isu SARA, provokasi, dan politik uang, sehingga menumbuhkan konflik horizontal dan membentuk polarisasi ditengah-tengah Masyarakat DKI Jakarta. Sehubungan dengan itu, permasahannya kemudian adalah sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan secara purpossive sampling dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementor dalam implementasi kebijakan kampanye putaran kedua ini sudah berjalan cukup baik. Walaupun tidak dapat dipungkiri, dilapangan sangat masif terjadi pertarungan politik SARA, provokasi dan politik uang yang dilakukan oleh aktor informal masing-masing kubu Pasangan Calon. Masifnya isu SARA, provokasi, dan politik uang selama masa kampanye putaran kedua kemudian menutup dan menenggelamkan isu-isu subtantif dari kegiatan kampanye pasangan calon dan/atau Tim Kampanye. Untuk itu, kuatnya aktifitas aktor informal dalam pusaran isu-isu SARA, provokasi, dan politik uang telah mempengaruhi efektifitas kebijakan ini. Tumbuh suburnya isu-isu SARA, provokasi dan politik uang selama masa kampanye putaran kedua berlangsung merupakan konsekuensi atas lemahnya pengawasan dan peneggakan hukum selama penyelenggaraan Pemilihan di DKI Jakarta Tahun 2017.]]>
