This Author published in this journals
All Journal Private Law
Djumardin Djumardin
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MANDIRI DI DESA DALAM KECAMATAN ALAS KABUPATEN SUMBAWA Lalu Panji Lintang; Djumardin Djumardin
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.578 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v1i3.404

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan perjanjian kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri Di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, serta faktor-faktor penyebab kredit macet dan bagaimana penyelesaian wanprestasi apabila terjadi kredit macet. Jenis penelitian ini adalah penelitaian normatif-empiris. Menggunakan metode pendekatan undang-undang, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa yaitu melalui Pengenalan jenis kredit, pengajuan permohonan kredit, survey lapangan, setelah dinyatakan layak kemudian antara kreditur dan debitur melakukan kesepakatan yang dituangkan ke dalam surat perjanjian.
TANGGUNG JAWAB KURATOR SEBAGAI PENGURUS HARTA DEBITUR PAILIT TERHADAP KREDITUR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM : (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga Sby.jo.Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby) Afrianka Hidayat; Djumardin Djumardin
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.719 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v1i3.406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab kurator secara keperdataan sebagai pengurus harta debitur yang dikaitkan dengan PN Niaga Surabaya Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga Sby.jo.Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara umum tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Kurator bertanggung jawab terhadap harta pailit debitur yang ditahan oleh Kreditur, karena apabila Kurator mengabaikan hal tersebut sehingga menyebabkan nilai harta pailit berkurang yang diakibatkannya kelalaian, maka secara keperdataan Kurator dapat dikenakan tanggung jawab karena kesalahan yakni merupakan tanggung jawab pribadi seorang Kurator serta dalam perkara ini Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Tergugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur pokok perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, adanya kesahalah, adanya kerugian serta adanya kausalitas sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.
Penyelesaian Pertanggungjawaban Kelalaian Pihak Kontraktor Dalam Pembangunan Villa : Studi Putusan Nomor 47/PDT.G/2021/PN.MTR Mutiara Rizkiandini Putri; Djumardin Djumardin
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.197 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1190

Abstract

This research aims to find out the form of liability of the service provider for the development failure and legal consequences of service provider which was acted default in construction agreement due to not conducting the obligation which was written in the letter of agreement. The method of this research is normative legal research using statute, conceptual, and case approaches. In the legal relationship between plaintiff and defendant show that good faith to accomplish the building in 100% in 12 months and 10 days by following the construction agreement.