Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Siti Malikhatun Badriyah
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN WIFI INDIHOME Hanabila Chaniago; R. Suharto; Siti Malikhatun Badriyah
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (779.067 KB)

Abstract

Sejalan dengan berkembangnya kebutuhan manusia akan teknologi komunikasi, mengakibatkan terjadinya perjanjian antara pelanggan dengan PT. Telkom yang telah mengeluarkan salah satu produk wifi yakni indihome. Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasan bagi para pihak  menentukan hal-hal dalam perjanjian.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan perlindungan konsumen dalam perjanjian berlangganan wifi indihome. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh PT. Telkom, dilihat dari isi kontraknya belum proporsional bagi kedua belah pihak, sehingga belum mampu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak dalam kontrak. Perjanjian baku antara para pihak lebih mengedepankan asas kebebasan berkontrak dan mengesampingkan asas itikad baik dan kepatutan hal ini dapat dilihat dari ketimpangan antara hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan konsumen yang kurang diperhatikan.Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa klausula baku dibolehkan dalam perjanjian selama tidak memuat syarat eksonerasi, namun kenyataannya dalam perjanjian berlangganan wifi indihome ada pasal – pasal yang menyimpangi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana dalam perjanjiannya memuat klausula eksonerasi sehingga menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal pasal dalam Perjanjian Berlangganan wifi indihome tersebut batal demi hukum.
KAJIAN HUKUM ASAS ITIKAD BAIK PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH PERTANIAN (Studi Kasus Di Desa Ketitang, Kabupaten Boyolali) Yasfika Nafi'a; R. Suharto; Siti Malikhatun Badriyah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49482

Abstract

Tanah memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, akan tetapi terdapat suatu ketimpangan kepemilikan tanah, sehingga tidak semua orang mempunyai tanah. Hal tersebut, salah satunya terjadi di Desa Ketitang, Kabupaten Boyolali, yang mengakibatkan adanya hubungan hukum sewa menyewa tanah pertanian. Pelaksanaan sewa menyewa tanah pertanian dilaksanakan dengan itikad baik para pihaknya, sehingga umumnya dilaksanakan melalui perjanjian lisan. Akan tetapi, perjanjian lisan dinilai kurang memberikan kepastian  hukum. Oleh karena itu, pada skripsi ini bertujuan mengetahui pelaksanaan asas itikad baik pada perjanjian sewa menyewa tanah pertanian  di Desa Ketitang, Kabupaten Boyolali dan  peran asas itikad baik pada penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa tanah pertanian di Desa Ketitang, Kabupaten Boyolali. Penulisan skripsi ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada celah kekurangan pada  pelaksanaan asas itikad baik dan itikad baik memiliki peranan penting dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa tanah pertanian di Desa Ketitang, Kabupaten Boyolali
IMPLEMENTASI AKTA DE COMMAND DALAM PENYELESAIAN PELUNASAN KREDIT MACET Ailsa Hasna Aurelia; R. Suharto; Siti Malikhatun Badriyah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51898

Abstract

Agunan yang Diambil Alih (AYDA) merupakan strategi bank dalam mengatasi kredit macet ketika objek jaminan gagal terjual dalam lelang. Untuk menguasai sementara agunan, bank menggunakan akta de command sebagai dasar hukum. Meskipun bank dilarang memiliki objek jaminan secara langsung, akta ini memungkinkan penguasaan sementara selama satu tahun hingga ditemukan pembeli definitif. Penelitian ini bertujuan memahami penggunaan dan efektivitas akta de command dalam penyelesaian kredit macet. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta de command efektif memberikan perlindungan hukum, menunda pencatatan kerugian, serta menekan rasio Non-Performing Loan (NPL). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi dan strategi pengelolaan pasca-AYDA. Penulis merekomendasikan agar pemerintah menetapkan regulasi khusus serta melakukan pengawasan ketat, sementara bank perlu memiliki strategi pasca-AYDA yang tepat dan debitur meningkatkan pemahaman hukumnya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BAGI PELAKU UMKM DI INDONESIA Hafizh Muhammad Fawwaaz; Hendro Saptono; Siti Malikhatun Badriyah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49032

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh merek dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia serta mengkaji mekanisme penyelesaian pelanggaran hak atas merek. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya merek sebagai aset strategis yang memberikan identitas dan nilai tambah bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuri dis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum berupa hak eksklusif, peningkatan kepercayaan konsumen, dan daya saing. Mekanisme penyelesaian pelanggaran tersedia melalui jalur litigasi (gugatan perdata dan pidana) serta non-litigasi (mediasi dan arbitrase). Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya kesadaran UMKM untuk mendaftarkan merek demi perlindungan hukum optimal serta dukungan pemerintah dalam mempermudah proses pendaftaran dan penegakan hukum, guna mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan
ANALISA YURIDIS BUY BACK GUARANTEE APABILA DEBITOR WANPRESTASI (STUDI KASUS PT BNI DAN PT GALA BUMI PERKASA) Nasywa Nur A'idah Sari; Paramita Prananingtyas; Siti Malikhatun Badriyah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51859

Abstract

Bank dalam memberikan fasilitas KPA harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking) guna menjaga keadaaan bank tetap sehat, liquid, dan solvent sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU 10/1998. Implementasi dari prinsip tersebut adalah pembuatan buy back guarantee antara bank dengan developer. Penelitian ini bertujuan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam buy back guarantee dan akibat hukum dari kegagalan pembayaran utang debitor dalam penyediaan KPA yang dijaminkan buy back guarantee. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitik serta jenis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hak dan kewajiban bank dalam buy back guarantee adalah sebagai kreditor yang memberikan kredit kepada pembeli apartemen (debitor) serta berhak meminta developer untuk melaksanakan buy back apabila debitor wanprestasi, sedangkan hak dan kewajiban developer dalam buy back gaurantee adalah sebagai penjamin atas kewajiban debitor untuk melunasi utang kepada bank. Akibat hukum dari buy back guarantee adalah pergantian kedudukan bank selaku kreditor lama oleh developer selaku kreditor baru
Co-Authors Ailsa Hasna Aurelia Hafizh Muhammad Fawwaaz Hanabila Chaniago Hendro Saptono Nasywa Nur A'idah Sari Paramita Prananingtyas R. Suharto Yasfika Nafi'a