<![CDATA[Perselisihan hubungan industrial merupakan masalah yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha dalam suatu perseroan atau perusahaan, penyebabnya meliputi kesalahan dalam melaksanakan tugas, tidak dipenuhinya hak-hak pekerja terkait pesangon, dan gaji. Perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, perselisihan antara serikat pekerja dengan perusahaan, serta perselisihan pemenuhan hak merupakan beberapa jenis perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial bisa diselesaikan di organisasi perangkat daerah terkait dengan cara mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang fokus pada lima indikator fungsi pemerintahan yaitu stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, pelaksana sendiri (Siagian, 2020). Hasil menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan 5 indikator fungsi pemerintahan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala pada bagian inovator yang mana masih ada salah paham antara mediator dengan para pihak yang berselisih pada saat pelaksanaan konsultasi online, pada bagian modernisator instansi belum memiliki sumber daya manusia yang ahli untuk membuat aplikasi. Saran untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan anggaran khusus kepada dinas tenaga kerja pada tiap kota atau kabupaten yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait dengan ketenagakerjaan khususnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, membuat SOP yang lebih jelas terkait dengan konsultasi online, dan menambah sumber daya manusia yang kompeten pada bidang pembuatan aplikasi Kata Kunci : Peran Dinas Tenaga Kerja, Penyelesaian Perselisihan, Mediasi The disputes of industrial relations is a problems that occur between employee with a company, the causes including mistakes in carrying out tasks, employees's rights that are not fulfilled on severance pay and salary. Conflict of interest, work termination, a disputes between the union and the company, and rights fulfillment dispute are several types of industrial relations disputes. The disputes of industrial relations can be resolved in the relevant regional organizations by means of mediation This study aims to determine the role of the Ministry of Labor and Transmigration of East Java Province in the completion of industrial relations disputes through mediation using qualitative descriptive method focus on five indicators of government functions that is stabilizers, innovators, modernizers, pioneers and implementers themselves (Siagian, 2020). The results indicate that in carrying out their duties as a mediator, the Ministry of Labor and Transmigration of East Java Province has properly implemented 5 indicators of government functions. But there are still some constraint in the innovator's position that there is still a misunderstanding between the mediator and the disputing parties at online consultation. In a modernizer position, corporations don’t have skilled human resources yet to create applications. Suggestions to resolve these constraints are by providing a specific budget to the Ministry of Labor for each city or district which can be used to carry out education and socialization activities concerning to employment especially the completion of industrial relations disputes, create SOP to clarify online consultation and increase a competent resources in the field of application development. Keywords : The role of the labor service, Dispute solution, Mediation]]>
