Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Program Padat Karya: Studi Kasus tentang Pelaksanaan Program Padat Karya di Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Rahaju, Tjitjik
Jurnal Demokrasi Vol 6, No 1 (2007): Jurnal Ilmiah Politik Kenegaraan
Publisher : Pusat Kajian Civics Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.065 KB)

Abstract

This article describes about the implementation of “Padat Karya” programme in Ciracas, East Jakarta. It is based on a study conducted through case study approach. This study, on the ather side, is conducted based on global economic crisis occured in Indonesia since many years ago. Social Safety Net programme is one of solutions implemented to overcome the crisis in Indonesia. This article wil try to analyze some aspects related to implementation of the programme of “Padat Karya”, indicators, and some factors that affected the implementation of the program. Kata Kunci: Program Padat Karya, krisis ekonomi, Jaring Pengaman Sosial, kemiskinan
Strengthening Capacity through Expansion of Community Participation in Mangrove Ecotourism Management in Pamurbaya Rahaju, Tjitjik; Suryono, Agus; Mardiyono, Mardiyono; Rochmah, Siti
JPAS (Journal of Public Administration Studies) Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jpas.2020.005.02.10

Abstract

The movement of the public sector in development has become important in relation to the governance agenda (Pomerantz in Bevir,2011;164) . Development failures in many developing countries are due to the presence of insignificant community participation in poverty alleviation (Grindle,2004;526). Surabaya is an example of a city that is trying to continue to empower its people through various activities under Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.The potential of coastal areas that are rich in mangroves in Surabaya along the East Coast of Surabaya (Pamurbaya) is the choice to empower the community with mangrove ecotourism designn. Theoretically the phenomenon of empowerment in the view of researchers is interesting to study. Considering even though there have been many empowerment programs implemented in Pamurbaya. The existing program has not been able to fully complete community capacity development. Active community participation was also still limited and the achievement of prosperity that needs to be improved. 
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA RUKUN WARGA (RW) DI RW 02 LINGKUNGAN SURATAN KELURAHAN KRANGGAN KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO MOHAMAD ALFIAN ANWARI ARIFIN; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n4.p%p

Abstract

Pemerintah Kota Mojokerto mengalokasikan anggaran Program Alokasi Dana RW dalam APBD Kota Mojokerto Tahun 2017 yang diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (pada tingkat RW). Bentuk penganggarannya berupa alokasi dana RW yang masing-masing RW akan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Rukun Warga di RW 02 Lingkungan Suratan Kelurahan Kranggan yang ditinjau berdasarkan teori Implementasi Bottom Up Menurut Elmore, Lipsky, Hjem & David O’Porter (1981) adalah Mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat, Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya, atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah, Kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target, Prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian implementasi program ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan alokasi dana RW di RW 02 Lingkungan Suratan Kelurahan Kranggan dapat berjalan sesuai tujuan dan sasaran program meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi. Adapun saran yang diajukan adalah agar memberikan pemahaman yang lebih baik pada tahap persiapan di tingkat kota, meningkatkan besaran anggaran dana RW pada tahun berikutnya, dan melakukan seleksi pengurus LPM/Tim Pokmas (Kelompok Masyarakat) agar memperhatikan kemampuan fisik dan kompetensi bidang yang dimiliki. Kata Kunci: Implementasi, Alokasi Dana RW. Abstrack Mojokerto Municipal Government allocates budget of RW Fund Allocation Program in Mojokerto municipal budget year 2017 which is intended for development of local facilities and infrastructure of Kelurahan and community empowerment in Kelurahan (at RW level). The form of budgeting in the form of RW funds allocation that each RW will get an allocation of Rp. 50.000.000,00 (Fifty Million Rupiah). This research uses descriptive research type with qualitative approach. The focus of this research is the Implementation of Round Fund Management of Citizens in RW 02 Suratan environment of Kranggan Sub-district, which is reviewed on the basis of Bottom Up Implementation theory, Lipsky, Hjem & David OPorter (1981) is to identify the network of actors involved, encourage people to do their own policy implementation, or still involve government officials at lower levels, Policies made in accordance with expectations, targeted public wishes, community initiatives directly or through Non-Governmental Organizations. Data collection techniques through observation, interview and documentation. It can be concluded that the implementation of RW fund allocation management in RW 02 Suratan Environment of Kranggan can run according to program objectives and targets Although still found some obstacles encountered. The proposed suggestion is to provide a better understanding of the preparation stage at the city level, increase the budget of RW funds in the next year, and conduct selection of LPM / Pokmas (Community Groups) committee members to pay attention to the physical capability and competence of the field.Keywords: Implementation, RW Fund Allocation
Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi di Kota Surabaya) ARIC SAPUTRO; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstract

Abstrak Pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Kota Surabaya menyerahkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan SMA/SMK di Kota Surabaya secara teknis dikelola oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya setelah adanya pengalihan kewenangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kota Surabaya. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan melalui model implementasi Donald D Van Meter dan Carl E. Van Horn di antaranya: ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; komunikasi; disposisi; dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya serta beberapa sekolah SMA/SMK di Kota Surabaya. Analisis data yang dilakukan yakni dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pengelolaan SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya berjalan cukup baik meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi. Kata Kunci: Implementasi, Pengalihan, Pendidikan Menengah Abstrack After the enactment of Law number 23, 2014, The Government of Surabaya City devolved the authority of The Senior High School/ Vocational High School management to the Province Government of East Java. The management of The Senior High School/ Vocational High School in Surabaya is technically managed by the Branch of Surabaya region education department after the transfer of authority. This study aims to analyze and describe the implementation of the policy of transferring the authority of secondary education from Regional / City Government to Provincial Government of East Java conducted in Surabaya. The focus of this research is on the factors that influence the implementation of policies through the implementation model of Donal D Van Meter and Carl E. Van Horn some of them are : the measurement and policy objectives; resource; characteristics of the implementing agency; communication; disposition; and the economic, social, and political environment. The type of research that used is descriptive with qualitative approach. This research was conducted in East Java Province Education Department and the Branch of Surabaya region education department, also several Senior High School/ Vocational High School schools in Surabaya. Data analysis is done by data collection, data reduction, and conclusion. The result of this research shows that the implementation of The Senior High School/ Vocational High School management by East Java Provincial Government in Surabaya runs quite well although still found some obstacles encountered.Keyword : Implementation, Transfer, Secondary Education
ANALISIS KESIAPAN INOVASI LAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN PELAYANAN PERIZINAN ELEKTRONIK (SIMPPEL) DI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN SUSIANAWATI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstract

Abstrak SIMPPEL merupakan inovasi layanan yang diluncurkan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban pada Januari 2017. Namun dari awal pelaksanaannya hingga sampai saat ini masih belum ada masyarakat yang tercatat mengajukan perizinan melalui SIMPPEL, kondisi tersebut sangat disayangkan mengingat banyaknya anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban dalam mewujudkan sistem perizinan online tersebut, namun masyarakat masih belum memanfaatkan inovasi layanan SIMPPEL dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui serta mendeskripsikan sejauh mana kesiapan inovasi layanan SIMPPEL di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi layanan SIMPPEL di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban dapat dikatakan belum sepenuhnya siap, indikator ketidaksiapan dapat di lihat dari beberapa indikator meliputi: Kualitas layanan, menunjukkan bahwa daya tanggap yang dimiliki pegawai belum sepenuhnya baik karena tidak adanya verifikasi balasan setelah melakukan pendaftaran. Difusi inovasi, menunjukkan bahwa adanya kendala yang masih dihadapi pemohon adalah membutuhkan scanner untuk mengupload beberapa berkas penunjang. Literasi komputer dan teknologi, menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih belum menyeluruh. Budaya, masih memperlihatkan bahwa kondisi masyarakat belum sepenuhnya bisa beralih dari pelayanan manual. Kurangnya kesadaran, menunjukkan bahwa masyarakat masih belum ada kemauan untuk mencoba memanfaatkan SIMPPEL padahal sudah mengetahui layanan tersebut. Infrastruktur teknis, menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban masih belum memiliki server utama. Keamanan, menunjukkan bahwa masih belum adanya peraturan intern dari dinas. Oleh karena itu, peneliti dapat memberikan saran agar pihak dinas dapat lebih responsif dalam melayani perizinan online khususnya dalam tahap verifikasi pendaftaran, sosialisasi secara berkelanjutan, dibentuknya peraturan intern mengenai SIMPPEL, pemeliharaan dan perawatan perangkat secara berkala agar tidak terjadi trouble serta dapat memiliki server utama sendiri agar menghindari gangguan akses internet. Kata Kunci : Analisis, Inovasi, SIMPPEL Abstract SIMPPEL is a service innovation launched by Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu and Tenaga Kerja at Tuban Regency in January 2017. But from the start of its implementation up until this moment there is still no community recorded doing licensing through SIMPPEL, the condition is unfortunate given the large number of budgets that have been issued by the Government of Tuban through the Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu and Tenaga Kerja at Tuban Regency in realizing the online licensing system, but the public is still not harnessing innovation SIMPPEL with good service. This research aims to be able to know and describe the extent to which innovation readiness service SIMPPEL in Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu and Tenaga Kerja at Tuban Regency. This research method used in the descriptive method is qualitative approach. Technical data analysis in this research was the collection of data, data presentation, data reduction and withdrawal of the conclusion or verification. The results showed that service innovation SIMPPEL in Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu and Tenaga Kerja at Tuban Regency and can be said to have not been fully prepared, indicators of unpreparedness could be seen from some indicators include: Quality of service, shows that the responsiveness that employee has not fully owned either due to lack of verification reply after registration. Diffusion of innovation, showing that the existence of the obstacles still faced by the applicant is in need of scanners to upload multiple file support. Computer and information literacy, shows that socializing is done still not thoroughly. Culture, still showed that the condition of the community has not been fully able to switch from manual service. Lack of awareness, suggests that the community there is still no willingness to try to capitalize on SIMPPEL but already know the service. Technical infrastructure, shows that Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu and Tenaga Kerja at Tuban Regency still not have a main server. Security, shows that it is still not the existence of the internal regulations of the Department. Therefore, researchers can give advice so that the parties can service more responsive in serving licensing online registration verification phase in particular, socializing continuously, make regulations regarding the intern SIMPPEL, maintenance and care of the device at regular intervals so as not to trouble occurs and can have its own primary server in order to avoid the interruption of internet access. Keywords: Analysis, Innovation, SIMPPEL
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO NILA MAYA PUSPITA DEWI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstract

Abstrak Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sudah berjalan sejak tahun 2015 dan berwujud sebagai bantuan dana pendidikan kepada siswa-siswi SMA/SMK/MA Sederajat di Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini Pemerintah Desa Sumberagung ikut andil dan terlibat secara langsung pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung mulai dari tahap pengajuan usulan penerima DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung, tahap pengajuan pencairan dana sampai penyaluran dana sesuai jenjang kelas dan profesi orang tua serta pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa terhadap penggunaan dana DAK Bidang Pendidikan yang didapat melalui transfer dana dari RKUD ke Rekening Kas Desa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara umum Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini menggunakan teori menurut Sutrisno yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan komunikasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ini belum sepenuhnya efektif. Pada indikator pemahaman program yang didapat oleh sasaran penerima dan Pemerintah Desa sudah cukup jelas dan baik. Dari indikator tepat sasaran ini penerima DAK sudah sesuai dengan pedoman yaitu siswa-siswi SMA/SMK/MA Sederajat, walaupun terjadi kekeliruan data saat pendataan dan sudah dikendalikan dengan usulan revisi ulang. Sedangkan untuk indikator tepat waktu belum sepenuhnya tepat waktu karena terjadi keterlambatan penyaluran dana kepada penerima, terutama bagi kelas XII yang baru mendapatkan dana ketika sudah lulus sekolah. Selain itu indikator tercapainya tujuan program juga masih belum berjalan maksimal karena adanya penyalahgunaan dana dari penerima DAK kelas XII, masih banyaknya anak putus sekolah sebanyak 87 anak dan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/SMK/MA Sederajat sebanyak 23,94%. Pada indikator perubahan nyata dari program ini hanya berpengaruh besar pada orang tua dengan keterbatasan ekonomi rendah karena kondisi pendidikan anak bergantung pada bantuan DAK Bidang Pendidikan. Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, DAK Pendidikan. Abstract Special Allocation fund management (DAK) Education is the Governments policy has been running the Bojonegoro Regency since the year 2015 and intangibles to help fund education to students SMA/SMK/MA Equivalent in Bojonegoro. In this case the Government of the village of Sumberagung participate and engage in direct management of DAK Education in Sumberagung Village starting from the stage of the filing of the proposed recipients of DAK Education in the village of Sumberagung, the stage of submission of disbursement to channeling funds according level of class and profession of the parents as well as the accountability of the Government of the village of DAK funds against the use of Education acquired through the transfer of funds from a cash account RKUD village. The purpose of this study was to describe in general the effectiveness of the Special Allocation fund management (DAK) Education in Sumberagung Village Region Dander Subdistrict Bojonegoro. The focus of this research uses theories according to the understanding of the program, namely Sutrisno is right on target, on time, the achievement of business goals, and real change. This type of research is descriptive qualitative approach. The technique of data collection in this study i.e., observation, interviews, and communication. While the analysis techniques used for data reduction, namely the presentation of data and the withdrawal of the conclusion. The results of the research the effectiveness of the Special Allocation fund management (DAK) Education in Sumberagung Village Region Dander sub-district Bojonegoro is not yet fully effective. The indicator on the understanding of the program obtained by the target recipients and the Government the village had enough clear and good. From the indicators right on target this receiver DAK is in compliance with the guidelines, namely the students of SMA/SMK/MA-equivalents, although the failure data while logging and controlled with the proposed revisions. As for the indicators in a timely manner not fully on time due to the delay in the distribution of funds to the recipients, particularly for class XII which get new funds when its graduate school. In addition the indicators of achievement goals of the program are also still not running at maximum because of the misuse of funds from recipients of DAK class XII, still large number of children dropping out of school as much as 87 children and low Participation numbers are Rough (APK) at the level of SMA/SMK/MA Equal as much as 23.94%. On indicators of real change from the program just large influential in the elderly with low economic limitations due to the condition of education relies on the help of DAK education. Keywords: Effectiveness, Management, DAK Education.
IMPLEMENTASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) CITRA TROPODO MAKMUR DI DESA TROPODO KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO HERWINDA FEBRIANI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstract

ABSTRAK Pembangunan bidang ekonomi pedesaan dapat diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan BUM Desa. Pemerintah desa dan masyarakat desa mempunyai kewenangan untuk mendirikan BUM Desa sesuai inisiatifnya, didukung dengan penyertaan modal dari pemerintah desa untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo semakin gencar untuk mensosialisasikan pembentukan BUM Desa mengingat jumlah BUM Desa masih mencapai 12%. Salah satu BUM Desa yang terletak di Kabupaten Sidoarjo adalah BUM Desa Citra Tropodo Makmur Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang telah berdiri sejak tahun 2012. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Citra Tropodo Makmur di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau berdasarkan teori implementasi Bottom Up menurut Elmore, Lipsky, Hjern & David O’Porter (1981) yaitu identifikasi jaringan aktor yang terlibat, jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah, kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan keinginan publik yang menjadi target, prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui lembaga swadaya masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi BUM Desa Citra Tropodo Makmur Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan jaringan aktor yang terlibat yaitu Ketua BUM Desa, Sekretaris BUM Desa, Bendahara BUM Desa, pengelola unit usaha, pengawas, penasihat, dan tokoh masyarakat Desa Tropodo. Jenis kebijkan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh aktor implementasi yang berasal dari masyarakat Desa Tropodo secara sukarela sebab selama menjabat belum mendapatkan insentif dari kontribusi yang diberikan, artinya dalam mengelola BUM Desa masih secara sosial dan sukarela sedangkan pemerintah desa sebagai birokrat level bawah memberikan wewenang kepada pengelola BUM Desa untuk menjalankan kegiatannya. Kebijakan yang dibuat sesuai harapan serta keinginan publik yang menjadi target, pembentukan BUM Desa Citra Tropodo Makmur merupakan keinginan dari masyarakat Desa Tropodo. Selain itu dalam BUM Desa Citra Tropodo Makmur telah melaksanakan berbagai usaha BUM Desa untuk mencapai beberapa tujuan BUM Desa sesuai dengan harapan masyarakat Desa Tropodo yang menjadi target. Prakarsa masyarakat Desa Tropodo secara langsung dilakukan dalam pengelolaan BUM Desa Citra Tropodo Makmur yang dapat dilihat dari keterlibatan jaringan aktor yang terlibat didalam persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian didukung dengan apresiasi Pemerintah Desa Tropodo yang memberikan penyertaan modal bagi BUM Desa. Adapun saran yang diajukan adalah memberikan insentif pada pengelola atas kontribusinya, memperkuat tugas, tanggungjawab, serta komitmen dari para aktor yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa Citra Tropodo Makmur, serta lebih merangkul lembaga ekonomi dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk lebih terlibat aktif dalam pengelolaan BUM Desa Citra Tropodo Makmur. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, BUM DesaABSTRACT Development field of rural economy can be realized by establishment and development of BUM Desa. Village government and village communities have the authority to establish BUM Desa according to their initiative, supported by equity participation from village government to be managed as part of BUM Desa business. In 2017 Sidoarjo District Government increasingly incentive to socialize the establishment of BUM Desa considering the number of Village BUM still reaches 12%. One of BUM Desa located in Sidoarjo is BUM Desa Citra Tropodo Makmur Tropodo in Tropodo Village Waru Subdistrict of Sidoarjo district which has been established since 2012. This research uses descriptive research type with qualitative approach. Focus in this research is Implementation of Village Owned Enterprise (BUM Desa) Citra Tropodo Makmur in Tropodo Village Waru Subdistrict of Sidoarjo district which is reviewed by Bottom Up implementation theory according to Elmore, Lipsky, Hjern & David OPorter (1981) that is identification of actor network involved, the type of public policy that encourages people to do their own policy implementation or still involve government officials at lower levels, policies made in accordance with expectations of targeted public wishes, community initiatives directly or through non-governmental organizations. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The result of the research shows that the implementation of BUM Desa Citra Tropodo Makmur Tropodo Village Waru Sub-district, Sidoarjo District has been carried out with the network of actors involved, namely the leader of BUM Desa, Secretary of BUM Desa, Treasurer of BUM Desa, managers of business units, supervisors, advisors and public figures of Tropodo Village who has done his job. The type of public policy that encourages people to do their own policy implementation is demonstrated by the business activities carried out by the implementing actors originating from the Tropodo Village community voluntarily because as long as they have not received incentives from the contribution given, it means that in managing the village BUM is still socially and voluntarily while the village government as a lower-level bureaucrat gives the managers of BUM Desa to manage their activities. The policy made according to the expectations and the targeted public desire, the establishment of BUM Desa Citra Tropodo Makmur is the desire of Tropodo Village community. In addition, BUM Desa Citra Tropodo Makmur has implemented various BUM Desa efforts to achieve several BUM Desa objectives in line with the expectations of the target Tropodo villagers. The Tropodo Village community initiative is directly undertaken in the management of BUM Desa Citra Tropodo Makmur which can be seen from the involvement of the network of actors involved in the preparation, implementation and supervision. Then supported by the appreciation of Tropodo Village Government that provides equity for BUM Desa. The suggestions are to provide incentives to the manager for his contribution, strengthen the duties, responsibilities, and commitment of the actors involved in the management of BUM Desa Citra Tropodo Makmur, and more embrace the economic institutions and other community institutions to be more actively involved in the management of BUM Desa Citra Tropodo Makmur. Keywords: Implementation, Policy, BUM Desa
EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA NGEPUNG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK DISTANTI AYUNINGTIAS; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstract

Abstrak PKH adalah conditional cash transfer (CCT) yang diberikan kepada kelurga miskin dengan tujuan khusus agar kelurga tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mendapat akses kesehatan dan pendidikan yang layak. Terjadi empat kali perubahan mekanisme PKH yaitu pada tahun 2007, 2013, 2016, dan 2017. PKH dilakukan di Desa Ngepung baru mulai tahun 2013. Pelaksanaan PKH di Desa Ngepung masih terdapat kendala yaitu sadar pendidikan masih rendah, letak Desa Ngepung berada ditengan hutan jauh berjarak ±17km dari Kecamatan, dan jaringan sinyal yang belum dapat diakses. Tujuan penelitian ini untuk melakukan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 147 dengan jumlah responden dalam penelitian ini adalah 107. Variabel dalam penelitian ini yaitu evaluasi PKH di Desa Ngepung, dengan enam indikator kriteria evaluasi menurut William N.Dunn yaitu efektifitas, efiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pembagian angket, wawancara dan observasi. Teknik analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara pengolahan data, pengoorganisasian data dan penemuan hasil. Hasil penelitian ini diperoleh persentase rata-rata pada keseluruhan indikator sebesar 80,6% atau berada pada kategori sangat baik, artinya bahwa evaluasi PKH di Desa Ngepung telah menghasilkan pelaksanaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Hasil indikator ketepatan memperoleh persentase sebesar 87,22%, artinya bahwa hasil dari PKH di Desa Ngepung benar-benar berguna dan bernilai bagi KPM. Indikator kedua adalah indikator perataan dengan persentase sebesar 85,98% atau berada pada kategori sangat baik. Indikator perataan menunjukkan bahwa hasil manfaat PKH di Desa Ngepung didistribusikan secara merata kepada kelompok yang berbeda. Indikator yang ketiga yaitu indikator responsivitas dengan perolehan persentase sebesar 84,35%, artinya bahwa hasil dari PKH di Desa Ngepung dapat memuaskan kebutuhan atau nilai-nilai kelompok sasaran. Indikator keempat efektivitas yang memperoleh persentase sebesar 80,6,92%, menunjukkan bahwa hasil dari PKH di Desa Ngepung telah mencapai tujuan yang diharapkan. Indikator kelima yaitu indikator efisiensi dengan perolehan persentase sebesar 77,9% , artinya bahwa usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil dari PKH di Desa Ngepung telah tercapai. Terakhir indikator keenam yaitu indikator kecukupan dengan perolehan persentase sebesar 68,22% atau berada pada kategori baik. Artinya bahwa hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah yang ada sudah baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngepung masih terdapat beberapa kendala, maka saran yang diberikan peneliti adalah 1) Perlu adanya penyampaian tentang apa saja kebutuhan gizi yang diperlukan oleh KPM. 2) Perlu adanya penyampaian dan kontrol dari pendamping untuk peningkatan kemampuan keluarga dari segi pendidikan. 3) Perlu adanya penyampaian dan kontrol dari pendamping untuk peningkatan kemampuan keluarga dari segi ekonomi. 4) Perlu adanya kesesuaian jadwal pencairan bantuan agar KPM dapat menggunakan uangnya sesuai dengan yang diharapkan program PKH. Kata Kunci: Evaluasi, Program Keluarga Harapan Abstract PKH is a conditional cash transfer (CCT) that is given to poor families with a special purpose so that the family can meet basic needs and get access to proper health and education. There were four changes of PKH mechanism in 2007, 2013, 2016 and 2017. PKH was conducted in Ngepung village only in 2013. The implementation of PKH in Ngepung village is still constrained to realize that education is still low, where Ngepung village is located in the forest far distant ± 17km from the District, and a network of signals not yet accessible. The purpose of this study was to evaluate the Family Hope Program (PKH) in Ngepung Village, Lengkong District, Nganjuk District. The research method used is quantitative approach with descriptive research type. The population in this research is 147 with the number of respondents in this research is 107. The variable in this research is PKH evaluation in Ngepung Village, with six indicators of evaluation criteria according to William N.Dunn that is effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy. Technique of collecting data in this research is done by division of questionnaire, interview and observation. Quantitative data analysis techniques performed by data processing, pengawaliisasian data and the discovery of results. The results of this study obtained an average percentage on the overall indicator of 80.6% or are in very good category, meaning that the evaluation of PKH in Ngepung Village has resulted in the implementation in accordance with the expected. The results of the accuracy indicator obtained a percentage of 87.22%, meaning that the results of PKH in Ngepung Village really useful and valuable for the KPM. The second indicator is a leveling indicator with a percentage of 85.98% or is in very good category. The leveling indicator shows that the PKH benefit result in Ngepung Village is distributed equally to different groups. The third indicator is the indicator of responsiveness with the acquisition of percentage of 84.35%, meaning that the results of PKH in Ngepung Village can satisfy the needs or values ​​of the target group. The fourth indicator of effectiveness that obtained percentage of 80,6,92%, indicating that result of PKH in Ngepung Village have reached the expected goal. The fifth indicator is an efficiency indicator with a percentage gain of 77.9%, meaning that the effort required to achieve the result of PKH in Ngepung Village has been achieved. Finally the sixth indicator is an indicator of adequacy with the percentage of acquisition of 68.22% or are in either category. This means that the desired result can solve the existing problem is good. So it can be concluded that the Family Hope Program (PKH) in Ngepung Village there are still some obstacles, the suggestion given by the researcher is 1) Need of delivery about what need of nutrition needed by KPM. 2) There needs to be a delivery and control of the assistants to improve the familys ability in terms of education. 3) The need for delivery and control of counselors to improve the familys ability in economic terms. 4) There is a need to match the aid disbursement schedule so that the KPM can use the money as expected by the PKH program. Keywords: Evaluation, Family Hope Program
IMPLEMENTASI PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN SUB SEKTOR PADI PADA GAPOKTAN MUKTI JAYA DESA SIDOMUKTI KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN FIKRI FANI AHMADI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstract

Abstrak Program Intensifikasi Pertanian adalah suatu usaha guna meningkatkan produktifitas pertanian dengan cara memanfaatkan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dan juga menetapkan ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Intensifikasi Pertanian Pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan yang ditinjau berdasarkan teori Implementasi Menurut Van Meter Van Horn adalah Mengidentifikasi ukuran dan tujuan kebijakant, sumberdaya, disposisi, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian implementasi program intensifikasi pertanian sub sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan kembangbahu Kabupaten Lamongan diimplementasikan dengan jaringan aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Desa Sidomukti, UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu, Ketua GAPOKTAN, dan anggota GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti. implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan intensifikasi pertanian, misalnya pembentukan kooprasi GAPOKTAN, penyuluhan pertanian, penggunaan teknologi pertanian, bantuan pupuk dan benih bersubsidi dan membangun kemitraan untuk penyaluran hasil panen.Dapat disimpulkan bahwa implementasi program intensifikasi pertanian sub sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti, belum dapat berjalan sesuai tujuan dan sasaran program hal ini dapat dilihat dari tidak ada peningkatan produktivitas panen padi dari tahun 2016 ke 2017, hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi, misalnya kurangnya bantuan pupuk dan benih bersusidi, kurangnya koordinasi antara pelaksana dan kelompok sasaran, kurangnya sosialisasi,dan minimnya teknologi pertanian. agar program intensifikasi pertanian sub sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti berjalan dengan baik dan mampu mencapai ukuran dan tujuan kebijakn pelaksana harus lebih meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan mencukupi kebutuhan benih dan pupuk bersubsidi dan pemenuhan teknologi pertanian. Kata Kunci : Implementasi, Program Intensifikasi Pertanian, GAPOKTAN Abstract Agricultural Intensification Program is an effort to increase agricultural productivity by utilizing the existing agricultural land as well as possible, which aims to improve agricultural output and also establish food security in Lamongan regency.This research uses descriptive research type with qualitative approach. The focus of this research is the Implementation of Agricultural Intensification Program at Gapoktan Mukti Jaya Sidomukti Village Kembangbahu Subdistrict of Lamongan Regency based on Implementation theory According to Van Horn Van Meter is to identify the size and purpose of policy, resources, disposition, characteristics of implementing agent, communication and social environment, economy and politics. Data collection techniques through observation, interview and documentation. The results of the implementation of agricultural intensification program of rice sub-sector at GAPOKTAN Mukti Jaya Sidomukti Village Kembangbahu Sub-district of Lamongan District is implemented with the network of actors involved namely Sidomukti Village Government, UPT Agriculture Department Kembangbahu Subdistrict, Chairman GAPOKTAN, and members of GAPOKTAN Mukti Jaya Sidomukti Village. the implementation of the policy is demonstrated by agricultural intensification activities, such as the establishment of GAPOKTAN coopration, agricultural extension, the use of agricultural technology, fertilizer and subsidized seeds and establishing partnerships for harvesting. It can be concluded that the implementation of agriculture intensification program of paddy sub-sector at GapokTAN Mukti Jaya Sidomukti Village, not yet able to walk according to program objectives and targets this can be seen from no increase productivity of rice harvest from 2016 to 2017, this is because there are still some obstacles faced, such as lack of fertilizers and seedlings, lack of coordination between implementers and target groups, lack of socialization, and lack of agricultural technology. so that intensification program of agriculture of paddy sub sector at GAPOKTAN Mukti Jaya Sidomukti Village run well and able to reach the measure and purpose of policy of implementer should improve coordination, socialization and fulfill requirement of subsidized seed and fertilizer and fulfillment of agricultural technology. Keywords: Implementation, Agricultural Intensification program, GAPOKTAN
IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU BALITA AYAH PEDULI DI POSYANDU DELIMA DUSUN PETENGAN DESA TAMBAKREJO KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG ASMAUL KHUSNA; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstract

Abstrak Program Posyandu Balita Ayah Peduli merupakan sebuah program posyandu yang mengutamakan partisipasi dari ayah balita, baik sebagai kader dan pengantar balita. Program Posyandu Balita Ayah Peduli berasal dari inovasi ketua kader posyandu di Dusun Petengan Desa Tambakrejo atas rekomendasi dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur untuk menindaklanjuti adanya program yang mengutamakan partisipasi dari ayah yaitu Program Laki-Laki Peduli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Program Posyandu Balita Ayah Peduli di Posyandu Delima Dusun Petengan Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ditinjau dari teori Van Metter dan Van Horn dengan menggunakan enam indikator yaitu Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Dan Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antar organisasi Dan Aktivitas Pelaksana Dan Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam belum adanya peraturan tertulis yang menerangkan tentang tujuan dan ukuran keberhasilan program, sedangkan pada pelaksanaan Program Posyanm du Balita Ayah Peduli masih terdapat kendala yaitu kurangnya partisipasi dari ayah balita jika dilihat dari jumlah pengantar balita masih didominasi oleh ibu balita dimana hal tersebut disebabkan karena tanggungjawab seorang ayah sebagai kepala keluarga, sehingga ayah lebih memilih bekerja daripada mengantar anak ke posyandu, adanya anggapan dari masyarakat setempat bahwa mengasuh dan merawat anak adalah kewajiban dari ibu, dan terbatasnya anggaran dana yang digunakan untuk biaya operasional posyandu. Kata kunci : Implementasi, Posyandu, Ayah Abstract Caring father of Toddler Posyandu program is a program of posyandu with the participation of the father of a toddler, as both cadres and the introduction to toddlers. Posyandu program Toddler Dads Matter comes from innovation Chairman kader posyandu in the hamlet of Petengan village of Tambakrejo upon the recommendation of the coalition of women of Indonesia (KPI) of East Java to follow up the existence of programs that give priority to the participation of the father i.e. the male Cares Program. The purpose of this study was to describe the Posyandu Program implementation of the Toddlers fathers care in the hamlet of Petengan Pomegranate Posyandu village of Tambakrejo subdistrict of Jombang Regency of Jombang. The type of research that is descriptive qualitative approach. The data collected using the techniques of observation, interview and documentation. Technique of data analysis performed with the reduction of the data, the presentation of data, and the withdrawal of the conclusion. Review of the theory of the Van that Metter and Van Horn by using six indicators, namely the size and objectives of the policies, resources, Implementing Agent Characteristics, attitudes and tendencies of the Executor, communication intergovernmental organizations and Implementing Activities and Economic, Social and Environmental Politics. The results showed that in the presence of the rules yet written about the purpose and size of the success of the program, whereas in the implementation of the programme of Posyandu Toddler Dads Matter there are still obstacles, namely the lack of participation of the father of a toddler if views from preface to the number of toddlers are still dominated by the toddlers mother which is caused due to the responsibility of a father as head of the family, so the father prefers to work rather than take the posyandu, presence of the assumption of local communities that nurture and care for children is the duty of the mother, and the limited budget funds are used for the operational costs of posyandu. Keywords: Implementation, Posyandu, Father
Co-Authors Abdur Rohman Achmad Nur Taufik Agus Suryono Ahmad Rizal Wirawan ALDI PERMANA SANTOSO Alifvia Nanda Lutfiana Anisa Anggraeni Anisah Farras Nabilah ARDHIE RADITYA Ariani, Nindy Arista ARIC SAPUTRO Arinda Savitri ARVIN MAKSUM Asmaul Khusna Azizah Ghozali, Wanda Wafiq Badrudin Kurniawan BANGKIT KRISNADY BETTY ALFA ROSYDIANA Cahya Pratama, Andy DANNY SATRIA RACHMANSYAH DEBBY OLIVIA WULANDARI Deby Febriyan Eprilianto Desita Sukma Ramdhani DHIMAS ANDREAN F Dicky Yuda Erdy Permana Dika Yoga Pratama DINATUL MAJIDAH DINI WINANTASARI DISTANTI AYUNINGTIAS DWI ARIESKA SETYANINGRUM Elfrida Ratnawati Eli Kurniasari Eva Roziah FEMI YUNIA DARMASTUTI FERINDA ARDIYANTI FIKRI FANI AHMADI Galih W. Pradana Galih Wahyu Pradana Hanin Sajida, Rania HENDY BING PUTRA HERWINDA FEBRIANI Hiskia Renaldi Setiawan IKA AYU NURROHMAH Indah Prabawati Indriani, Shelvia Dwi INTAN FRIDAY PUSPA SAPUTRI IRFAN BAKHTIAR ISTIQOMAH MUJI NISAA Istiqomah, Nur Faizatul Kiswanto, Arizal LAILATUL FITRIA M Satria Artha Wahab M. Faisal Putra Alamsyah M.Noer Falaq Al Amin Manshuri, Sopyan Marganda, Iman Pasu MARITA DYAH AYU FATIMAH Marshanda, Nisa Aulia Matofani, Alif Ridho MEDRIK PATRIYA WATI Megawati, Suci MEIRINAWATI Meirinawati Meirinawati Melda Fadiyah Hidayat Mendyeta Wahyu Prasetya Meyga Hidayah Wiranti Mulya MIFTAHUL SOLIKHIN Mirna Indarti, Fais Ariska MITA DEVI SUKMAWATI MOCHAMAD DOHAN MOHAMAD ALFIAN ANWARI ARIFIN Mudzakkir, Moh Muhammad Alif Izzuddin Muhammad Annas Subakti Muhammad Farid Ma’ruf MUHAMMAD FATHUR ROSYID Muhammad Firdaus Alamsyah Mutiara Shofiyyahtusya'diah Nabilah Sukmawati NADILA AGITA VIONITA NI WAYAN YESSINTA ARTASARI NILA MAYA PUSPITA DEWI NILA PUTRI RAHAYU NORI KARTIKA TUNGGAL STELA DHARA Novia Agustyas Putri Novinda Dwi Setiawati Nur'aini, Afifah Afifah OLGA NORMALISTIA Paragra Duncan Sentausa Pradana, Galih W. Prameswari, Pradiptia Dwi Ayu Putra, Trisnanto Setyo Putri, Rachmawati Herdianti Qilva Amalia Putri Zainny Ridho Imam Rivaldi RIKO DWI RESTIANTO RIZA IMTIKHANA Rizla Saradia Agustina ROVIYANTI RAZALIA Salsa Izza Shafinaz Sukardi Sasmita, Alvin Nanda Sekardani, Puspita Sari SHAVIRA AYU WULANDARI SINCE PUSPITA DESIANA YANS KOLLY Sindika Ayu Tristiara Gani SITI ANNAFAAH Siti Rochmah Sitohang, Lidya Lestari Sofhiana Sinta Devi SUSIANAWATI Syarifah Nikmah Tauran Tauran Tauran, Tauran Trenda Aktiva Oktariyanda Trisnanto Setyo Putra Ulfa Rahma Hidayah Ulil Albab Nur WAHYU PUJI KURNIAWAN WAHYUNI ANDIATI WISNU YOLANDINI PUTRI YOSA ANGGRAENI YUDHA ERICHASARI Yulistya, Gebriel Irene Zaenal, Siradj Aqshal Raul