Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Desentralisasi Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Unisia Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Tri Widodo W. Utomo
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
SEJARAH DEKONSENTRASI DI INDONESIA DAN AGENDA KEBIJAKAN KEDEPAN W. Utomo, Tri Widodo
Jurnal Desentralisasi Vol 10 No 1 (2012): Jurnal Desentralisasi Vol.10 No.1 Tahun 2012
Publisher : Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.026 KB)

Abstract

Together with decentralization and assistance tasks (medebewind), deconcentration constitutes basic principles in managing central-local government relationship. From historical point of view, the degree of deconcentration and decentralization has been up and down. Until recently, there is no single believe among Indonesian experts and officials regarding the best form of deconcentration. Therefore, deconcentration continues to transform and still searching for its best formula. Under such consideration, this paper tries to tracking back the history of deconcentration and its limitations. Before coming to conclusion, it proposes four agendas to recover the implementation of deconcentration in Indonesia, i.e. clarifying the position of the head of region, improving election system, redisgning the deconcentration affairs and authorities, and explicating goals of decentralization and deconcentration.
BEBERAPA PERMASALAHAN DAN UPAYA AKSELERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT W. Utomo, Tri Widodo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v1i1.187

Abstract

Previously, government?s programs on people empowerment were considered to be failed in achieving their targets. One of the reasons is that the programs were improperly designed. At that time, policy on people empowerment was constantly associated to micro credit programs which in reality, unable to strengthen social and economic independency of the citizens. In such a case, this paper offers 5 categories of empowerment program that should be linked to 4 sectors of development, namely economic, social and cultural, political and administrative, and infrastructure dimension. Another important thing is that acceleration oof empowerment programs require political will of the government (booth in central and local level) to burst through and innovate every single public policy. 
SIGNIFICANCE OF DECENTRALIZATION FRAMEWORK IN CONSTRUCTING A MODEL OF DEMOCRATIC DEVELOPMENTAL REGIME AT LOCAL LEVEL (CASE STUDY OF BANDUNG CITY GOVERNMENT)1 W. Utomo, Tri Widodo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i1.482

Abstract

Kebijakan desentralisasi luas yang digulirkan semenjak 1999 tidak saja dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan reformasi, namun juga untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan berkinerja tinggi. Dalam tataran akademik, wacana tentang hubungan antara rezim demokratis dengan rezim pembangunan belum menemui titik temu. Sebagian berpendapat bahwa demokrasi merupakan produk dari proses pembangunan yang berhasil, sementara sebagian lain berargumen bahwa demokrasi merupakan prasyarat untuk dapat berjalannya pembangunan di suatu negara/daerah. Dalam upaya mewujudkan kondisi kepemerintahan lokal yang demokratis sekaligus berkinerja tinggi, kebijakan otonomi luas diyakini merupakan strategi yang tepat, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh di negara-negara yang menerapkan kebijakan serupa. Meskipun demikian, desentralisasi juga dapat mengalami kegagalan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, desentralisasi perludiikuti dengan upaya membangun kapasitas daerah serta sinkronisasi tiga pilarkekuatan lokal menuju konsep pembangunan yang terintegrasi. Tulisan ini mencoba mengevaluasi implementasi desentralisasi di Kota Bandung. Hasil analisis mengindikasikan bahwa desentralisasi di Kota Bandung berdampak lebih signifikan terhadap penguatan demokrasi lokal dibanding terhadap peningkatan pembangunan sosial ekonomi. Meskipun demikian, untuk jangka panjang desentralisasi menumbuhkan harapan besar terwujudnya rezim pembangunan yang demokratis.
KONDISI UMUM KAWASAN PERBATASAN DAN STRATEGI ALTERNATIF PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN UTARA W. Utomo, Tri Widodo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i3.461

Abstract

The dispute on Ambalat Block between Indonesia and Malaysia has encouragedgovernment institutions to pay more vigilance on the promotion of developmentprograms of border areas. There is a shift of paradigm posing border-areas as the?frontyard? instead of ?backyard?. It implies that efforts on promoting borderdevelopment along North Kalimantan region call for an an emergency policy orcatch-up strategy. This comprises endeavors for establishing specific institution,providing ample amount of funds, and designing an integrated action plan on thehastening of border development. This paper portrays some essential dimensions ofborder areas such as general description and problems of border areas, the nature of Ambalat conflict, legal framework of border areas, and recommended strategies to redevelop the North Kalimantan region.
PASANG SURUT KEBIJAKAN DAN KINERJA PEMBANGUNAN DI KOTA BANDUNG DALAM ERA OTONOMI LUAS W. Utomo, Tri Widodo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v1i3.338

Abstract

Decentralization is widely believed to be an effective tool for promoting democratic local governance as well as a cure for bureaucratic pathology. Based on literature studies and,cross-country evidence, policy on regional autonomy promises many significant improvements in varying sectors of development. In the case of Law 22/1999, however, it does not produce expected results yet, both at local and national levels. This paper examines the correlation between decentralization framework and socio-economic development in Bandung, with special reference to the six development fields, i.e. budget management, investment, physical infrastructure, education and human development, environmental protection, and people participation and community development. The general conclusion is that there are many significant changes but only little progress. This might be caused either by incorrect implementation or insufficient time to implement the law. Whatever the causes are, this paper supports the idea of revising some parts of the law in order to create a better atmosphere of local politics.
SIGNIFICANCE O F DECENTRALIZATION FRAMEWORK I N CONSTRUCTING A MODEL O F DEMOCRATIC DEVELOPMENTAL REGIME A T LOCAL LEVEL (CASE STUDY OF BANDUNG CITY GOVERNMENT) 1 W. Utomo, Tri Widodo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i1.475

Abstract

Kebijakan desentralisasi luas yang digulirkan semenjak 1999 tidak saja dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan reformasi, namun juga untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan berkinerja tinggi. Dalam tataran akademik, wacana tentang hubungan antara rezim demokratis dengan rezim pembangunan belum menemui titik temu. Sebagian berpendapat bahwa demokrasi merupakan produk dari proses pembangunan yang berhasil, sementara sebagian lain berargumen bahwa demokrasi merupakan prasyarat untuk dapat berjalannya pembangunan di suatu negara/daerah. Dalam upaya mewujudkan kondisi kepemerintahan lokal yang demokratis sekaligus berkinerja tinggi, kebijakan otonomi luas diyakini merupakan strategi yang tepat, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh di negara-negara yang menerapkan kebijakan serupa. Meskipun demikian, desentralisasi juga dapat mengalami kegagalan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, desentralisasi perlu diikuti dengan upaya membangun kapasitas daerah serta sinkronisasi tiga pilar kekuatan lokal menuju konsep pembangunan yang terintegrasi. Tulisan ini mencoba mengevaluasi implementasi desentralisasi di Kota Bandung. Hasil analisis mengindikasikan bahwa desentralisasi di Kota Bandung berdampak lebih signifikan terhadap penguatan demokrasi lokal dibanding terhadap peningkatan pembangunan sosial ekonomi. Meskipun demikian, untuk jangka panjang desentralisasi menumbuhkan harapan besar terwujudnya rezim pembangunan yang demokratis.
Beberapa Permasalahan dan Upaya Akselerasi Program Pemberdayaan Masyarakat Tri Widodo W. Utomo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v1i1.187

Abstract

Previously, government’s programs on people empowerment were considered to be failed in achieving their targets. One of the reasons is that the programs were improperly designed. At that time, policy on people empowerment was constantly associated to micro credit programs which in reality, unable to strengthen social and economic independency of the citizens. In such a case, this paper offers 5 categories of empowerment program that should be linked to 4 sectors of development, namely economic, social and cultural, political and administrative, and infrastructure dimension. Another important thing is that acceleration oof empowerment programs require political will of the government (booth in central and local level) to burst through and innovate every single public policy. 
SIGNIFICANCE O F DECENTRALIZATION FRAMEWORK I N CONSTRUCTING A MODEL O F DEMOCRATIC DEVELOPMENTAL REGIME A T LOCAL LEVEL (CASE STUDY OF BANDUNG CITY GOVERNMENT) 1 Tri Widodo W. Utomo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i1.475

Abstract

Kebijakan desentralisasi luas yang digulirkan semenjak 1999 tidak saja dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan reformasi, namun juga untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan berkinerja tinggi. Dalam tataran akademik, wacana tentang hubungan antara rezim demokratis dengan rezim pembangunan belum menemui titik temu. Sebagian berpendapat bahwa demokrasi merupakan produk dari proses pembangunan yang berhasil, sementara sebagian lain berargumen bahwa demokrasi merupakan prasyarat untuk dapat berjalannya pembangunan di suatu negara/daerah. Dalam upaya mewujudkan kondisi kepemerintahan lokal yang demokratis sekaligus berkinerja tinggi, kebijakan otonomi luas diyakini merupakan strategi yang tepat, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh di negara-negara yang menerapkan kebijakan serupa. Meskipun demikian, desentralisasi juga dapat mengalami kegagalan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, desentralisasi perlu diikuti dengan upaya membangun kapasitas daerah serta sinkronisasi tiga pilar kekuatan lokal menuju konsep pembangunan yang terintegrasi. Tulisan ini mencoba mengevaluasi implementasi desentralisasi di Kota Bandung. Hasil analisis mengindikasikan bahwa desentralisasi di Kota Bandung berdampak lebih signifikan terhadap penguatan demokrasi lokal dibanding terhadap peningkatan pembangunan sosial ekonomi. Meskipun demikian, untuk jangka panjang desentralisasi menumbuhkan harapan besar terwujudnya rezim pembangunan yang demokratis.
Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kecamatan dan Kelurahan dalam Rangka Memperkuat Otonomi Daerah Tri Widodo W. Utomo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v1i2.193

Abstract

Recently the demand to assign the authority of district/municipality to the sub districts   and villages  is ever-increasing. This is not merely a need, but rather it has been a must to promote the effectiveness and efficiency of local autonomy implementation. However, there is an indication that the authority handed over is not implemented optimally. The apparent weaknesses are among others instigated by the imprecision of authority approach and pattern used, and other technical reasons such as the lack of resource distribution concept, implementation and technical procedures, etc. Other crucial factors hindering the implementation of the autonomy policy are the obscurity of the criteria to determine the authority to be assigned, and the local organizational structure of sub district which is forced to accept and implement the regional authority. Based on the various problems as discussed above, this essay tries to analyze and evaluate the practice of authority delegation from the head of district/municipality to the heads of sub districts and villages, and to offer some essential policy alternatives
KONDISI UMUM KAWASAN PERBATASAN DAN STRATEGI ALTERNATIF PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN UTARA Tri Widodo W. Utomo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i3.461

Abstract

The dispute on Ambalat Block between Indonesia and Malaysia has encouragedgovernment institutions to pay more vigilance on the promotion of developmentprograms of border areas. There is a shift of paradigm posing border-areas as the‘frontyard’ instead of ‘backyard’. It implies that efforts on promoting borderdevelopment along North Kalimantan region call for an an emergency policy orcatch-up strategy. This comprises endeavors for establishing specific institution,providing ample amount of funds, and designing an integrated action plan on thehastening of border development. This paper portrays some essential dimensions ofborder areas such as general description and problems of border areas, the nature of Ambalat conflict, legal framework of border areas, and recommended strategies to redevelop the North Kalimantan region.
Co-Authors