Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH JURNAL USM LAW REVIEW
Syahrir Syahrir
Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Ketiadaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Tidak Diikutkan Program Pensiun Dalam UU Cipta Kerja Faiqah Nur Azizah; Erza Tania Dewanti; Syahrir Syahrir
ADALAH Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v6i1.26569

Abstract

One of the goals of Job Creation is to achieve economic equity through ease of doing business. However, the existence of the Job Creation Law has actually added new problems, especially regarding legal protection for workers who are not included in the pension program. This is due to the imposition of sanctions, both imprisonment and fines to corporations that do not provide severance pay. For workers who are not included in the pension program, it is abolished by the Copyright Law. Therefore, the State must be present to provide legal protection and guarantee the fulfillment of rights for workers/laborers through the establishment of laws and regulations that favor the lower classes of society.
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim; Yulita Dwi Pratiwi; Syahrir Syahrir; Wahyu Aliansa; Aisyah Anudya Palupi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.5853

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan hukum dan eksekutorial dari pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum Putusan 15/PUU-XX/2022 memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan MK yang memiliki sifat final and binding sejak diucapkan oleh hakim karena memiliki substansi sebagai ratio decidendi bukan sebagai obiter dictum. Kekuatan eksekutorial hukum pertimbangan hakim yang dianggap menciptakan hukum baru. Urgensi adanya peraturan pelaksana dari Pasal 201 UU Pilkada guna mengantisipasi konflik kepentingan dalam penunjukan kepala daerah, yang diharapkan dapat memenuhi prinsip kedaulatan rakyat, pilkada demokratis, persamaan kedudukan dan kepastian hukum yang adil kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Co-Authors Aisyah Anudya Palupi Arief Rachman Hakim Erza Tania Dewanti Faiqah Nur Azizah Wahyu Aliansa Yulita Dwi Pratiwi