Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Mengenai Dampak COVID-19 Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Herman, Herman; Aliansa, Wahyu; Simamora, Andrean Gregorius; Chahyani, Nadilla Mayang
Halu Oleo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v4i2.14282

Abstract

Penyebaran virus COVID-19, telah berkembang pesat dalam beberapa bulan ini di dunia termasuk Indonesia oleh sebab itu, pemerintah menghimbau agar belajar, ibadah, dan bekerja dilakukan di rumah masing-masing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kebijakan pemerintah tersebut akhirnya membuat beberapa perusahaan di tanah air memilih untuk melakukan pemutusan hubungan kerja yang berakibat banyaknya karyawan merasa dirugikan. Pada karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dalam menyelesaikan dampak COVID-19 terhadap pemutusan Hubungan Kerja. Sehubungan dengan hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi dengan cara menciptakan kepastian hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sendiri tidak dijelaskan secara rinci apakah adanya wabah atau penyakit pandemi saat ini termasuk dalam keadaan memaksa “force majeur”, dengan ketidakjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka pemerintah dalam memberikan kepastian hukum menerbitkan Keppres 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Tetapi dengan dibuatnya Keppres 12 Tahun 2020 ini bukannya memberikan kepastian hukum namun menimbulkan banyak pertanyaan apakah di dalam Pemutusan Hubungan Kerja ini termasuk “FORCE MAJEUR” atau “HARDSHIP”.
Post-Mining Reclamation as An Environmental Policy: A Gold Mining Case Study Thalib, Prawitra; Kurniawan, Faizal; Aliansa, Wahyu; Maulani, Atiqoh Farhah
Halu Oleo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v4i2.14290

Abstract

Gold mining in south-east Sulawesi Bombana is one of the potential natural resources in Indonesia. But nowadays the condition is due to lack of responsibility of the mining business to conduct post-mining reclamation in Bombana area, even though the mining activity has been carrying out mining business license. Post-mining activities are very important and must be done by the mining company, because it can minimize the destruction of natural environment in the mining site. The purpose of this research is to find out the mining conditions in the Bombana area as well as arrangements related to post-mine reclamation in the Bombana area. This study was written using the normative from data obtained by library research. Then related to the implementation of post-mining reclamation in Bombana is currently not carried out maximally, it is due to the uncertainty of regulations related to the post-mine reclamation obligations and the sanctioned rules that will be applied in the future still depend on local government regulations but the implementation is still not able to work effectively. So the steps that need to be taken in this case to avoid damage to the environment surrounding the mining site is necessary cooperation between the Government, the mining business actors and the community using soil conservation technology such as post-mining reclamation, which is regulated in a clear, transparent, accountable legislation.
SOSIALISASI SISTEMATIKA PENYUSUNAN DAN SUBSTANSI MATERI PERATURAN DESA DI DESA WAWORAHA KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Ukkas, Jumiati; Tabiu, Ramadan; Sulihin, La Ode Muhammad; Syukri, Muhammad; Aliansa, Wahyu
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 5, No 1 (2024):
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v5i1.48642

Abstract

Village regulations have a function as one of the formal foundations for the implementation of village government and a means of dealing with legal problems in society, but not all elements of village government understand the preparation procedures and material substance that can be contained in village regulations. It is not uncommon for village communities to not know their role in the process of drafting village regulations. The aim of this activity is to increase the community's knowledge and understanding of the systematic preparation and substance of Village Regulation material, improve the quality of drafting village regulations in accordance with the mechanisms and principles for the formation of statutory regulations, and increase community legal awareness regarding the urgency of the existence of Village Regulations for the benefit and improvement of welfare. villagers. Preparation for activities starts from determining the location to identifying legal problems in the community and then preparing outreach materials. The activity was carried out using a lecture method to the participants which was then followed by questions and answers. The activity was carried out by the community service team from the university involving students. The results of the activity were that it was very important for village government officials to involve the community to understand the systematics and substance of drafting village regulations. The preparation of good village regulations with understanding from all parties is one of the benchmarks for the smooth implementation of village government.
Court Constitution Delete Nomination Threshold President and Vice President Guasman Tatawu; Wahyu Aliansa
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.50601

Abstract

Thresholds in elections are often considered an obstacle for parties with small political bases to submit candidates for state leaders. Research this aim for the study base, focusing on the law used by the Constitutional Court in the provision of the nomination threshold, as well as its impact on the principles of democracy and representation politics in Indonesia, as outlined in Decision Number 62/PUU-XXII/2024. With a normative study, which focuses on the approach to legislation, concepts, and case studies, the research is conducted. This identifies the reasons behind the law's decisions. The results of the survey indicate that tests of the norms in Article 222 of the Election Law, related to the engineering constitution, may lead to weakening the principles of democracy and a decline in public trust in the government. Therefore, it is necessary to prioritize the interests of the people in the legislative and policy process. Additionally, the decision to introduce this potential change in national politics will enable smaller parties to nominate a State leader. However, there is nothing. This threshold also opens up the possibility for an oligarchy to establish a party for personal gain, which ultimately can weaken the mechanism of checks and balances within the state administration system.
Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa di SMAN 1 Unaaha dan SMKN 2 Konawe Herman Herman; Oheo Kaimuddin Haris; Wahyu Aliansa; Ayib Rosidin; Adrian Adrian
Jurnal Pengabdian Meambo Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEAMBO
Publisher : PROMISE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56742/jpm.v5i2.291

Abstract

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap aspek fisik, psikologis, dan sosial korban, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum yang tersedia. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah, terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui ceramah interaktif dan tanya jawab yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Unaaha dan SMK Negeri 2 Konawe. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak korban, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Selain itu, terjadi perubahan sikap peserta menjadi lebih peduli dan responsif terhadap isu kekerasan seksual. Kesimpulannya, kegiatan sosialisasi ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Edukasi Dampak Pertambangan Nikel dan Ultimum Remedium Dalam Perspektif Ekosida di Desa Ulungkura Kecamatan Kabaena Oheo Kaimuddin Haris; Herman Herman; Handrawan Handrawan; Iksan Iksan; Wahyu Aliansa
Jurnal Pengabdian Meambo Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEAMBO
Publisher : PROMISE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56742/jpm.v5i2.292

Abstract

Kegiatan pertambangan nikel sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kondisi ini terlihat di Desa Ulungkura yang mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak pertambangan nikel dalam perspektif ekosida serta mendorong partisipasi dalam perlindungan lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui sosialisasi, diskusi, dan pengumpulan data lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap isu lingkungan serta munculnya sikap kritis dalam merespons dampak pertambangan. Kesimpulannya, edukasi hukum lingkungan berbasis partisipatif efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendorong keterlibatan aktif dalam perlindungan lingkungan.
Carry Over Mechanism As An Efficient Legislative Instrument For Strategic Bills Guasman Tatawu; Fareed Mohd Hassan; Wahyu Aliansa; Muhammad Awaluddin Rasake
APHTN-HAN Vol 5 No 1 (2026): JAPHTN-HAN, January 2026
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v5i1.206

Abstract

This study explores the carryover mechanism in the legislative process of the Indonesian House of Representatives. It discusses the carryover mechanism in the legislative process in the Indonesian House of Representatives as an instrument of efficiency that allows a bill to be discussed across different periods without starting over from the beginning. This mechanism is assessed as capable of overcoming legislative stagnation, which is a consequence of changing members of the DPR, as seen in the successful passage of the Criminal Code Bill and the TPKS Bill, both approved after experiencing the carryover mechanism. Carryover is present as an innovation in law aimed at solving classic legislative problems, such as many priority bills failing to be approved within one period due to limitations of time, political dynamics, and the complexity of discussions. From the perspective of efficiency, carryover can prevent waste of resources and strengthen the principle of value for money in public administration, while also ensuring legislative continuity across periods, as evidenced by the ratification of the Criminal Code Bill and the TPKS Bill. However, from the legitimacy perspective, this mechanism raises constitutional concerns because it can cause a legitimacy deficit when new members of the DPR continue discussions without proper validation, repetition, or public participation. An analysis using constitutional law shows that carryover can be viewed as legitimate if it is balanced with procedures that guarantee principles of political representation, transparency, and accountability. Meanwhile, a review through progressive legal theory confirms that law must adapt to societal needs and substantive justice, so carryover can only be effective if managed transparently, participatorily, and responsibly.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Perusahaan dalam Mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Kendari Arfa Arfa; Lade Sirjon; Yan Fathahillah Purnama; La Ode Muhammad Kaisar Demaq; La Patuju; Wahyu Aliansa; Muhamad Syukri
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2094

Abstract

This research focuses on the legal protection provided to workers and those responsible for ensuring occupational safety and health in Kendari City. This activity was conducted based on observations and media publications.onlinethat the number of workplace accidents in Southeast Sulawesi Province continues to increase annually. The implementation method for this activity is carried out using a literature study method and a case approach. The form of legal protection provided to workers/laborers in Kendari City is through preventive efforts in the form of monitoring and evaluation activities, and holding hearings, as well as repressive efforts in the form of clarification and mediation. Meanwhile, the parties responsible, authority and/or obligations in realizing occupational safety and health in Kendari City are the local government, employers/employers, workers/laborers, trade unions/laborers, employer associations and BPJS.
Rekonstruksi Norma Perjanjian Kerja PPPK: Harmonisasi Perlindungan Ketenagakerjaan dan Akses Jabatan Dalam Sistem ASN Wahyu Aliansa
JATISWARA Vol. 41 No. 2 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i2.1386

Abstract

Perjanjian kerja merupakan instrumen hukum yang mengikat hubungan kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan negara, namun pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyisakan dua persoalan hukum sekaligus, yaitu kekaburan norma (vague norm) mengenai batas masa kerja, mekanisme pengakhiran kerja, dan jaminan sosial PPPK, serta disharmoni norma (conflict of norm) antara rezim hukum kepegawaian dan rezim hukum ketenagakerjaan yang keduanya melekat pada hubungan kerja PPPK. Kehadiran PPPK Paruh Waktu melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 mempertajam kedua persoalan tersebut. Penelitian ini bertujuan menegaskan isu hukum kedudukan perjanjian kerja PPPK, memvalidasi kekaburan dan disharmoni normanya, serta merumuskan rekonstruksi norma yang sekaligus menuntut penafsiran atas norma yang kabur dan harmonisasi atas norma yang saling bertentangan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian menyimpulkan bahwa hubungan kerja PPPK bercorak hibrida (publik-privat) yang belum diatur koheren, sehingga menempatkan PPPK pada posisi paradoks: berkedudukan lebih tinggi daripada pekerja kontrak biasa, tetapi lebih lemah dari sisi perlindungan pengakhiran kerja. Karena itu, rekonstruksi norma perjanjian kerja PPPK melalui peraturan pemerintah tersendiri diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan ketenagakerjaan yang layak, dan kesetaraan akses jabatan berbasis sistem merit.
Akta Otentik sebagai Instrumen Kejahatan: Analisis Sosio-Legal terhadap Keterlibatan Notaris dalam Pemalsuan Intelektual Muhammad Yustino Aribawa; Wahyu Aliansa; Richard Theofilus Pangestu
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1490

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum mengemban amanat negara untuk menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya dekadensi peran ketika akta otentik justru diinstrumentalisasi oleh sindikat mafia tanah sebagai sarana kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan notaris dalam tindak pidana pemalsuan intelektual melalui pendekatan sosio-legal serta menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidananya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan bergeser dari analisis yang semata-mata berorientasi pada teks undang-undang, penelitian ini mengungkap bagaimana das sollen yang menuntut kehati-hatian notaris dieksploitasi dalam das sein oleh mafia tanah dengan memanfaatkan celah kebenaran formal dalam sistem pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi mafia tanah telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan otoritas legal notaris untuk melegitimasi keterangan palsu, terutama melalui penggunaan figur palsu atau dokumen identitas yang direkayasa secara sistematis. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023 menegaskan bahwa notaris yang terbukti memiliki sikap batin jahat (mens rea) atau melakukan pembiaran secara sadar (willful blindness) dapat dijerat dengan Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP atas dasar penyertaan (deelneming), serta tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat menuntut integrasi sistem verifikasi digital yang substansial untuk mencegah pemalsuan intelektual.