Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
Paramudya Wiratama
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Etika Penggunaan Media Sosial Pemerintah dalam Konteks Pelayanan Publik Paramudya Wiratama
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.189 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i7.7813

Abstract

Kajian ini didasari atas terdapatnya umpan balik negatif dari masyarakat khususnya warganet terhadap penggunaan media sosial oleh instansi pemerintah, berdasarkan fenomena tersebut dikaji bagaimana etika komunikasi penggunaan media sosial pada instansi pemerintah dalam konteks pelayanan publik. Kajian dilakukan dengan cara studi literatur. Hasil kajian memperlihatkan etika komunikasi pemerintah berperan penting dalam mendorong keberhasilan pelayanan publik, sehingga harus menjadi perhatian serius bagi praktisi humas pemerintah dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Penggunaan media sosial pemerintah tidak bisa dipersamakan layaknya menggunakan media sosial pribadi karena terdapat perbedaan etika dan aturan main di antara keduanya, jika akun media sosial pribadi secara leluasa dapat dipergunakan berekspresi demi kepentingan pribadi, maka akun media sosial pemerintah digunakan semata-mata untuk mendukung pelayanan publik dengan tujuan akhir mencapai tujuan negara.
Kajian Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Kebijakan Komunikasi dan Informatika Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Paramudya Wiratama
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.917 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i1.11210

Abstract

Kajian ini didasari atas ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Terbitnya UU ini membawa perubahan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk diantaranya adalah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika. Dalam kajian ini akan di analisis hubungan pemerintahan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan kebijakan komunikasi dan informatika pasca ditetapkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kajian dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian memperlihatkan pasca ditetapkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadinya perubahan dalam rumpun dan pembagian urusan komunikasi dan informatika di daerah. Perubahan terhadap rumpun urusan komunikasi dan informatika berkonsekuensi terhadap perubahan nomenklatur kelembagaan perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Pemda wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo
Co-Authors