Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Transnational Business Law Journal
Achmad Ferry Kusuma Wardana
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYALURKAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA MASYARAKAT Achmad Ferry Kusuma Wardana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.816 KB)

Abstract

ABSTRAKSIPenulis membahas tentang kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Penulis mengangkat tema ini dengan landasan bahwa pentingnya kejelasan kewenangan agar kedepannya tidak terjadi ketimpangan dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Adapun tujuan penulis ialah untuk Untuk menganalisis berwenang tidaknya Pemerintah Daerah dalam menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat..Sehingga diharapkan penelitian dan penulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis akan melakukan penelitian dengan menganalisis perundang–undangan dan peraturan–peraturan yang berlaku mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Sedangkan Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konsep. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa Perda Provinsi Jatim Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak berwenang terkait dengan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan, karena kewenangan tersebut mutlak terletak pada perusahaan yang mengeluarkan dana CSR nya tersebut. Pihak dari Pemerintah Daerah hanya sebagai fasilitator dalam  penyelenggaraan forum pelaksana TSP serta sebagai penerima laporan dari perusahaan tersebut.
UNFORESEEN DEVELOPMENT AS A DEVICE TO ASSESS SAFEGUARD INVESTIGATION Wardana, Achmad Ferry Kusuma
Transnational Business Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): TRANSNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL Volume 2, Number 2, August 2021
Publisher : Department of Transnational Business Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/transbuslj.v2i2.1089

Abstract

Unforeseen Development requirement is indeed essential for the World Trade Organization (WTO) member countries to make safeguard investigations in their own country, this study has analysed the affecting unforeseen development requirement in safeguard investigations. Additionally, this study examined how an unforeseen development affects safeguard investigations in Indonesia. The method of this study is qualitative research, and descriptive research is to analyze the data by using case analyses. The author presents major findings by subject on unforeseen development covers increased imports, the stages of an investigation, and determination of safeguard measures. The results further confirm that this study shows policy implications to elaborate the effect of unforeseen developments for safeguard investigations and after a measure taken. Also, this study shows policy recommendations as added value on this study to improving standard quality. For addition, this study provides a new theory that calls three fresh arguments (Zhou and Fang 2022). The reader would be get the fruitful discussions and recommendations on safeguard basis especially to the unforeseen developments requirements under safeguard investigations.
Co-Authors