Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Influence of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use on the Performance of State Financial Management (Study on the Work Unit of the Ministry of Education and Technology) I Dewa Gede Sayang Adi Yadnya
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4834

Abstract

This study aims to determine the effect of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use on the Performance of State Financial Management. The research approach used in this research is a quantitative approach. Quantitative research methods aim to test the established hypotheses. This type of research is causal effect research. Causal effect research is research that aims to determine the relationship or influence between two or more variables. The exact number of the population is not known. Respondents in this study were 100 people in the Higher Education Service Institution Work Unit (LLDIKTI) area 3 with respondents spread across Medan, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Padang, Banjarmasin, Aceh, Jayapura and Gorontalo. The data in this study were obtained by distributing the G-Form questionnaire given to the WhatsApp group. The data analysis used a structural approach to the Equation Model (SEM) assisted by the smart PLS application. Based on the results of the tests carried out, it is known that perceived ease of use and usefulness have a significant positive effect on state financial management. The treasurer as the credit card holder can maintain his integrity in managing state finances so that he can maintain the performance of state financial management that has been achieved so far.
Pengaruh Persepsi Bendahara Pengeluaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah I Dewa Gede Sayang Adi Yadnya
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v1i2.43

Abstract

berperan dan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sistem pembayaran. Pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan bermacam-macam strategi dalam upaya meningkatkan penggunaan uang non tunai. Kebijakan KKP dikeluarkan sebagai upaya pemerintah terhadap efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan kas negara. Penyelenggaraan kebijakan KKP ini tidak lepas dari keterkaitan peran bendahara dan komitmen organisasi. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi bendahara pengeluaran dan komitmen organisasai terhadap kinerja pengguna kartu kredit pemerintah secara parsial. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif melalui pendekatan analisis regresi. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner menggunakan teknik penskoran satu sampai lima dari teori skala likert. Jumlah reponden adalah 33 responden yang terdiri dari unsur bendahara, karyawan dan pengguna kartu kredit pemerintah pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan: 1) terdapat pengaruh yang signifikan persepsi bendahara pengeluaran terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah; 2) terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. Keterbatasan reponden pada penelitian ini, tidak memberikan jaminan bahwa hasil analisis dapat digeneralisasikan terkait pelaksanaan KKP di seluruh Indonesia. Kesimpulan: Hasil analisis pertama disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan persepsi bendahara pengeluaran terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. Hasil analisis kedua disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah.
Pengaruh Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kewajiban Pemungutan PPN oleh Bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN I Dewa Gede Sayang Adi Yadnya
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 5 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i5.7689

Abstract

Penelitian ini merupakan studi data serta literatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kewajiban pemungutan PPN oleh pejabat perbendaharaan satuan kerja pengelola APBN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya serta data yang bersumber dari aplikasi OM SPAN. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada satker di lingkungan Kemendikbud Ristek, tarif PPN 10% digunakan untuk pembayaran belanja yang BAST barang/jasa-nya dilakukan sebelum tanggal 1 April 2022 walaupun periode pembayarannya dilakukan setelah tanggal 1 April 2022. Sedangkan, tarif PPN 11% digunakan untuk pembayaran belanja yang BAST barang/jasa-nya mulai tanggal 1 April 2022.