Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Ahmad Dibul Amda
Institut Agama Islam Negeri Curup
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PP 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEBELUMNYA TENTANG PNBP DEPAG DITINJAU MASLAHAH Siti Juryati; Ahmad Dibul Amda; Busman Edyar
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol 16, No 5: Al Qalam (September 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v16i5.1194

Abstract

Permasalahan utama penelitian ini adanya perubahan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2014 menjadi PP Nomor 47 Tahun 2004 Tentang PNBP apakah perubahan peraturan ini sejalan dengan maslahah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research, sumber data diperoleh dari literature kepustakaan. Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan pendekatan normatif adapun metodenya adalah tehnik analisis deskriptif. Penelitian ini menemukan dua hal yaitu terdapat perubahan biaya nikah yang dilakukan diluar KUA atau diluar hari jam kerja dikenakan biaya nikah yang dilakukan diluar KUA atau diluar hari jam kerja dikenakan biaya pencatatan nikah sebesar enam ratus ribu rupiah sedangkan untuk pernikahan yang dilakukan di KUA dikenakan tarif nol rupiah ini juga berlaku bagi warga negara yang tidak mampu baik dari ekonomi maupun korban bencana alam. Analisis maslahah dari segi nash perubahan peraturan sejalan dengan kaidah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, dari sisi kehadiran menurut ketentuan hukum Islam perubahan ini terdapat banyak maslahahnya karena dilihat dari alasan perubahan untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah, menghilangkan ketidaklayakan pelayanan pencatatan nikah serta profesi yang membutuhkan profesionalitas serta pengalaman yang mendalam serta terhindar dari tindakan gratifikasi dan dari segi maksud usaha mencari dan menetapkan hukum maka dikategorikan maslahah dengan tujuan memelihara jiwa, memelihara harta dan memelihara keturunan.
Penerapan Restorative Justice Pada Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Polres Rejang Lebong Perspektif Maqasid Syariah Enang Suyatna; Ahmad Dibul Amda; M. Sholihin; Rifanto Bin Ridwan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 7 No. 2 (2026): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v7i2.56118

Abstract

Violence against children results in psychological trauma, developmental disorders, and future criminality risks. Restorative justice (RJ) emerges as an alternative paradigm oriented towards restoring social relationships. This research aims to describe RJ practices, identify obstacles and opportunities, and examine the normative basis of RJ from the maqāṣid shariah perspective. This qualitative research employs a case study approach, combining field research and library research through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate: First, RJ at the Rejang Lebong Resort Police is implemented systemically based on Police Regulation Number 8 of 2021 through four stages: multidimensional screening, mediation involving community leaders, reparation agreements, and post-mediation monitoring. Resolution forms are adaptive to the local context. Second, internal obstacles include limited trained human resources (42.8%), retributive legal culture, and administrative burden of Criminal Mediation Minutes (BAMP). External obstacles include community stigma and unstructured interinstitutional coordination. However, RJ creates opportunities for substantial justice through diversion regulations, local wisdom, and institutional synergy. Third, RJ aligns with maqāṣid shariah as an instrument of dar' al-mafāsid (preventing harm) and jalb al-maṣāliḥ (bringing benefit), evidenced by the absence of repeated violence within six months post-mediation in eight minor domestic violence cases (2024). RJ also contributes to ḥifẓ al-'aql (protection of intellect) and ḥifẓ al-māl (protection of property). The principle of taqdīm al-a'lām 'alā al-aḥamm (prioritizing the more important) is fulfilled by excluding severe cases and ensuring the victim's free will. The research concludes that RJ at the Rejang Lebong Resort Police has proceeded procedurally and substantively despite obstacles. From the maqāṣid shariah perspective, RJ aligns with sharia objectives in preserving life, lineage, intellect, and property, while realizing restorative justice as a contemporary manifestation of Islamic values of peace and public benefit.
Co-Authors Busman Edyar Enang Suyatna M. Sholihin Rifanto bin Ridwan Siti Juryati