Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TAHKIM
Nurulia Shalehatun Nisa
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MENYOROTI POLIGAMI BAGI PNS DALAM KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM Nurulia Shalehatun Nisa; Maulana Umar Inamul Hasan; Arum Al Fakih
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.3053

Abstract

Aturan dan ketentuan tentang poligami di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu antara lain ialah UU No.1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, ketentuan khusus PP No.10 tahun 1983 dan PP No.45 tahun 1990, serta Kompilasi Hukum Islam. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan konsep dan status poligami yang telah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peneliti mencoba mengkontekstualkan praktik poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan relevansinya terhadap undang-undang yang berlaku. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif secara sederhana yang mengacu pada teori analisa struktural fungsional oleh Emile Durkheim.Konsep dan substansi poligami dalam perundang-undangan di Indonesia tidak memiliki banyak perbedaan yaitu mengatur tentang prosedur dan persyaratan melakukan poligami dan bertujuan untuk menjamin hak dan keadilan bagi siapapun yang terlibat dalam perkawinan poligami. Namun dewasa ini, perundang-undangan tersebut tidak lagi cukup relevan untuk menjamin keadilan. Peneliti menawarkan solusi agar terwujudnya perundang-undangan poligami yang ideal di Indonesia, selain diperlukannya aturan yang mencakup tentang prosedur pengawasan yang harus diberlakukan, hal ini juga berakar pada perlunya pemahaman yang terpatri pada masing-masing individu menghayati tujuan dasar mengapa hukum diciptakan; keadilan.Kata kunci : Poligami, Perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil
MENYOROTI POLIGAMI BAGI PNS DALAM KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM Nurulia Shalehatun Nisa; Maulana Umar Inamul Hasan; Arum Al Fakih
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.3193

Abstract

The provisions regarding polygamy in Indonesia have been regulated in several laws, including Law Number 1 of 1974, Government Regulation Number 9 of 1975, special provisions of Government Regulation Number 10 of 1983 and Government Regulation Number 45 of 1990, as well as the Compilation of Islamic Law. This paper aims to map the concept and status of polygamy that already exists in various laws and regulations in Indonesia. Researchers try to contextualize the practice of polygamy carried out by Civil Servants and their relevance to applicable laws. This paper is the result of a simple qualitative research that refers to the theory of functional structural analysis by Emile Durkheim. The concept and substance of polygamy in Indonesian legislation does not differ much, that is, it regulates the procedures and requirements for polygamy and aims to guarantee rights and justice for anyone involved in polygamous marriages. But today, these laws are no longer relevant enough to guarantee justice. Researchers offer solutions for the realization of the ideal polygamy legislation in Indonesia. In addition to the need for rules that cover supervisory procedures that must be enforced, it is also necessary to have an understanding that is imprinted on each individual to live up to the basic purpose of the law being created, namely to achieve justice.Keywords: Polygamy, legislation, Civil Servants, justice.
Co-Authors Arum Al Fakih Arum Al Fakih Maulana Umar Inamul Hasan Maulana Umar Inamul Hasan