Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris NALAR: Journal Of Law and Sharia
Vidi Galenso
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR Vidi Galenso
The Juris Vol 6 No 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i1.429

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence. Narcotics abuse can be categorized as a crime as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research method used is a normative juridical research method. Sources of legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials uses library research. And the technique of analyzing legal materials uses descriptive qualitative techniques. The results of the study show that in Indonesia, drug addicts are growing rapidly. The drug addicts are generally between the ages of 11 to 24 years. This means that this age is productive age or student age. The impact of drug abuse can damage the nervous system, so that you cannot think clearly, easily forget, have difficulty concentrating. Therefore, efforts to prevent and control drugs are needed, especially among teenagers/students. Overcoming drug abuse is not only the responsibility of the government alone, but these efforts are also the responsibility of the general public starting from the smallest group, namely the family environment, school environment, and community environment where teenagers actualize themselves.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Laporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: (Studi Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora) Adhi Pradana Dwi Nugroho; Wiend Sakti Myharto; Vidi Galenso
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 2 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting untuk ditegakkan sebagaimana adagium “fiat justitia ruat caelum” yaitu hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Kasus KDRT dengan korban Perempuan menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dibahas karena pihak yang menjadi korban bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah melainkan juga sering terjadi pada publik figur. Kasus KDRT yang menyeret selebriti Rizky Billar terhadap istrinya Lesti Kejora menjadi perbincangan hangat bukan karena hukumannya melainkan karena pencabutan aduan tindak pidana KDRT oleh korban sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak pencabutan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap status hukum pelaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami yang melakukan KDRT dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun KDRT termasuk dalam termasuk dalam jenis delik aduan relatif namun terbatas hanya pada ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 yang pada intinya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Dalam Kasus KDRT ini, korban mencabut Laporan KDRT tidak lama setelah penetapan pelaku sebagai tersangka. Maka berdasarkan Pasal 75 KUHP, akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pencabutan laporan ini adalah dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Co-Authors Adhi Pradana Dwi Nugroho Wiend Sakti Myharto