Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Harmoni Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan USRATY : Journal of Islamic Family Law
Muhammad Ridha
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Rehabilitation Sanctions Against Addicts and Drug Abuse Victims: Overview of Islamic Criminal Law Dini Ratna Sari; Muhammad Ridha
Alhurriyah Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.4887

Abstract

This article was written because rehabilitation sanctions for victims of drug abusers and addicts are not specified in Islamic criminal law in Indonesia. Because drugs are similarly intoxicating and mind-altering under Islamic criminal law, they are referred to (qiyased)asalcohol (khamr) and are punishable by flogging and ta’zir. Neither of the two sanctions addresses treatment or rehabilitation; instead, they emphasise physical penalties and the deterrent effect they have on alcohol-related offenses. The data for this library research was gathered from reference books, encyclopedias, papers, notes, and a variety of publications.This study can be concluded as follows: first, if the defendant is caught red-handed, evidence is found with the use of one day, a positive laboratory certificate for the use of drugs according to the investigator's request, a certificate from a government psychiatrist or psychiatrist appointed by the judge, there is no evidence that the person concerned is involved in the distribution of drugs for addicts. Second, in Islamic law, drugs are qiyased to khamr because the illat(reason)is both intoxicating and depriving the mind. If khamr is the punishment for drinking in Islamic criminal law, ta’zir is the punishment for drug addicts in positive Indonesian law (rehabilitation).Artikel ini ditulis karena sanksi rehabilitasi yang dijatuhkan terhadap korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika di Indonesia tidak ada dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam narkotika diqiyaskan kepada khamar karena illatnya sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal seseorang, sehingga sanksi yang diberikan ialah berupa sanksi had seperti dera dan sanksi ta’zir. Dari kedua sanksi tersebut lebih kepada sanksi fisik dan efek jera yang diberikan kepada pelaku khamar tidak ada yang menyinggung mengenai  pengobatan atau rehabilitasi. Penelitian kepustakaan merujukdata dari buku referensi, artikel, catatan, serta berbagai jurnal.Penelitianinidisimpulkan sebagai berikut: pertama, jika terdakwa dalam..keadaan tertangkap tangan, pada waktu...tertangkap tangan ditemukan barang bukti dengan pemakaian satu hari, surat laboratorium positif penggunaan..narkoba sesuai permintaan penyidik, surat keterangan psikiater atau dokter jiwa pemerintah yang ditunjuk hakim, tidak ada bukti bahwa yang.bersangkutan terlibat peredaran.narkotika bagi pecandu. Kedua, dalam hukum Islam narkotika diqiyaskan kepada khamr dikarenakan illatnya sama-sama memabukkan atau menghilangkan akal. Jika dalam hukum pidana Islam hukuman bagi peminum khamr adalah had maka dalam hukum positif Indonesia hukuman pecandu narkotika adalah hukuman ta’zir (rehabilitasi).
The Role of Pesantren in Fighting Religious Radicalism in West Sumatra Muhammad Ridha; Zainal Zainal; Nofri Andy.N
Tamaddun Vol 5, No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.531 KB) | DOI: 10.30983/fuaduna.v5i2.5142

Abstract

This article aims to examine the role of pesantren (Indonesian Islamic boarding schools) in West Sumatra in countering religious radicalism. The two pesantren used as case studies are the Pesantren Sumatera Thawalib Parabek Banuhampu and the Perguruan Islam Darul Muwahhidin Panyalaian West Sumatra. This issue is critical to reveal because radicalism targets adults and Islamic boarding school students who are in the process of deepening and understanding religious knowledge. The existence of pesantren in educating students and instilling friendly Islamic values has become a little disturbed by the issue of radicalism which has spread to pesantren. The method used in this study is a qualitative method with a historical approach. The reality that occurs in the pesantren is revealed along with the history and background of the establishment of the pesantren. The results of this study indicate that the learning system in pesantren can counteract radicalism through several things, including strengthening the capacity of students, reviewing the curriculum, enlightening teachers and employees regarding radicalism, and having a friendly and tolerant environment for students.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pesantren di Sumatra Barat dalam menangkal paham radikalisme agama. Dua pesantren yang dijadikan studi kasus adalah Pondok Pesantren Sumatra Thawalib Parabek Banuhampu dan Perguruan Islam Darul Muwahhidin Panyalaian Sumatra Barat. Isu ini penting diungkap karena radikalisme ternyata tidak hanya menyasar orang dewasa namun juga santri pesantren yang sedang berproses dalam mendalami dan memahami ilmu agama. Keberadaan pesantren dalam mendidik santri dan menanamkan nilai-nilai Islam yang ramah menjadi sedikit terganggu dengan adanya isu radikalisme telah menjalar ke pesantren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan historis, realitas yang terjadi di pesantren diungkap bersamaan dengan histori dan latar belakang berdirinya pesantren. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembelajaran di pesantren dapat menangkal radikalisme melalui beberapa hal, di antaranya: penguatan kapasitas santri, peninjauan kurikulum, pencerahan bagi guru dan pegawai terkait radikalisme dan adanya lingkungan yang ramah dan toleran bagi santri.
PERAN PELEMBAGAAN MASJID TUO DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER MASYARAKAT SUMATERA BARAT (SEBUAH TINJAUAN TERHADAP SETTING SOSIAL DAN HISTORIS) Muhammad Ridha; Eka Rizal; Nofri Andy.N; Zainal Zainal
Harmoni Vol. 21 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022
Publisher : Research and Development Center for Guidance for Religious Societies and Religious Services, the Research and Development and Education and Training Agency of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (MORA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of the masjid tuo in West Sumatera is not only known for its unique style and architecture with traditional and religious ties, but far behind that its institutional function gives rise to a distinctive character for the community. This article discusses how the masjid tuo plays a role in shaping the character of Minang society both structurally and culturally so that it becomes an important record for Minangkabau history (tambo). The method used in this study is descriptive qualitative in order to photograph the phenomena that develop in society related to the role of the masjid tuo so that social setting are known which include the existence of the masjid tuo. The result of this study indicates that the institutional role of masjid tuo in West Sumatera has shaped the character of minang community through the persona and functions that emerge from an imam, khatib, bilal, and labai. The role that is being carried out is an effort to produce syara’ regulation that will be carried out by children and nephews and the surrounding community of the nagari.
Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat pada Usia Dini Pernikahan di Pengadilan Agama Maninjau Muhammad Ridha; Deliana Deliana; Pendi Hasibuan
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i1.6598

Abstract

Artikel ini membahas mengenai faktor-faktor terjadinya cerai gugat pada usia dini pernikahan di Pengadilan Agama Maninjau serta analisis hukum islam terhadap cerai gugat pada usia dini pernikahan. Pembahasan ini dilatar belakangi karena pada masa pademi covid-19 banyak terjadi cerai gugat pada usia dini pernikahan di PA Maninau yang dilakukan oleh pasangan yang menikah pada usia menikah yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yakni laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Jenis penelitian artikel ini adalah penelitian lapangan dengan mengolah data secara kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan beberapa faktor terjadinya cerai gugat pada usia dini pernikahan pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Maninjau adalah karena pasangan kurang bisa memaknai arti dari sebuah pernikahan, tidak sabar dan mengalah, komunikasi antara suami isteri kurang intens, pendidikan, nafkah, ditinggal suami, suami tempramental, suami dipenjara dan gangguan pihak ketiga. Cerai gugat pada usia dini pernikahan tidak bertentangan dengan syari’at islam demi mencegah “kemudharatan” antara suami isteri yang terjadi apabila pernikahan tetap dipertahankan.This article discusses the factors of contested divorce at an early age of marriage at the Maninjau Religious Court as well as an analysis of Islamic law on contested divorce at an early age of marriage. This discussion is motivated by the fact that during the Covid-19 pandemic there were many contested divorces at an early age, marriages in PA Maninau were carried out by couples who married at the age determined by Marriage Law No. 16 of 2019, namely boys and girls aged 19 years. The type of research in this article is field research by processing data qualitatively. From the research conducted, it was concluded that several factors led to divorce at an early age of marriage during the Covid-19 pandemic at the Maninjau Religious Court, namely because the couple was unable to interpret the meaning of marriage, was impatient and gave in, communication between husband and wife was less intense, education, livelihood, left by husband, temperamental husband, husband imprisoned and third party interference. Divorce at an early age of marriage does not conflict with Islamic law in order to prevent "harm" between husband and wife that occurs if the marriage is maintained
Co-Authors Deliana Deliana Dini Ratna Sari Eka Rizal Nofri Andy.N NOFRI ANDY.N Pendi Hasibuan Zainal Zainal