<![CDATA[Abstrak Presidential threshold terus menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, aturan yang dinilai merugikan masyarakat dan partai politik ini terus di uji konstitusionalitasnya di MK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan MK terkait persoalan presidensial threshold sekaligus sedikit membandingkan dengan negara lain yang menerapkan sistem presidensial seperti Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan tipe penelitian hukum normatif. yang mana pendekatan yang di pakai adalah pendekatan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menujukkan bahwa hingga saat ini aturan mengenai presidensial threshold masih konstitusionalitas, namun presidensial threshold tidak dikenal dalam negara-negara lain yang menerapkan sistem presidensial. Kata kunci: Presidensial Threshold, Pemilihan Umum, Presidensial. Abstract The presidential threshold continues to be debated among the public, and the rules that are considered detrimental to the community and political parties continue to be tested for constitutionality in the Constitutional Court. This study aims to examine the Constitutional Court's decision related to the presidential threshold issue as well as to slightly compare it with other countries that implement a presidential system such as Indonesia. This research is legal research with a normative legal research type. where the approach used is an approach with laws and regulations and other regulations. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study show that until now the rules regarding the presidential threshold are still constitutional, but the presidential threshold is not known in other countries that implement presidential systems. Keywords: Presidential Threshold, General Election, Presidential.]]>
