Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Mengkaji Indonesia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Sultoni Fikri
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
OMBUDSMAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DENGAN DENMARK Fikri, Sultoni; Hadi, Syofyan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v16i1.2728

Abstract

The Ombudsman as a state institution has the duty to oversee the administration of the state, particularly in public services in order to realize good governance. Therefore the institution is demanded to be independent and impartial to other state institutions. In addition, the presence of the Ombudsman becomes a manifestation of legal protection for the community in the event of maladmnistration conducted by the apparatus/state officials in using their authority. The birth of the Ombudsman is inseparable from history in Scandinavian countries, including in Denmark. The Danish Ombudsman, known as the Folketingets Ombudsmand, has become one of the most important institutions in the state system there. While in Indonesia, its position has received less attention. This difference makes the writer interested to compare it. The approach used in this paper uses a micro-type body of norm approach, which is a legal comparison that uses the Act as the basis for comparison, which is used is Act Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia compared to the Danish Ombudsman Act. Whereas the legal comparison method uses analytical method. The result of this research is to reconstruct the law in Law Number 37 Year 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia by adopting from what is in the Danish Ombudsman Act. the hope is that the existence of ORI is so respected and recommendations from ORI are not merely morally binding but are legally binding.Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengawasi dari penyelenggaraan negara, khususnya pada pelayanan publik agar terwujudnya good governence. Oleh karena itu lembaga tersebut dituntut untuk bersifat independen dan tidak memihak kepada lembaga negara lainnya. Selain itu hadirnya Ombudsman menjadi suatu perwujudan perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terjadi maladmnistrasi yang dilakukan oleh aparatur/pejabat negara dalam menggunakan kewenangannya. Lahirnya Ombudsman tidak lepas dari sejarah di negara Skandinavia, termasuk di Denmark. Kedudukan Ombudsman Denmark atau dikenal sebagai Folketingets Ombudsmand, lembaga tersebut menjadi salah satu lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan disana. Sedangkan di Indonesia keududukannya kurang mendapat perhatian. Perbedaan inilah yang membuat penulis tertarik untuk membandingkannya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan mikro jenis bodies of norm, yaitu perbandingan hukum yang menggunakan Undang-Undang sebagai dasar untuk melakukan perbandingan, yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dibandingkan dengan The Ombudsman Act Denmark. Sedangkan untuk metode perbandingan hukum menggunakan analytical method. Hasil dari penelitian ini adalah untuk dilakukan rekonstruksi hukum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dengan mengadopsi dari apa yang ada di The Ombudsman Act Denmark. harapannya adalah eksistensi ORI begitu disegani dan rekomendasi dari ORI tidak sekadar mengikat secara moral melainkan mengikat secara hukum.
Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Iran Sultoni Fikri; Anang Fajrul Ukhwaluddin
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v8i1.139

Abstract

Abstract--This paper describes a comparison related to the presidential government system in the Unitary State of the Republic of Indonesia and the State of the Islamic Republic of Iran. Some of the basic reasons that make the writer interested in discussing presidential government systems are the existence of standard rules or at least oriented to the United States presidential government system, but in practice, the system tends to follow the conditions of the socio-political-cultural structure that exists in each country. While the background why the author chose Indonesia and Iran to be compared, at least based on several factors. First, related to the history of upheaval in each country, Indonesia has experienced a period of reform and Iran has experienced a period of revolution. Second, Indonesia and Iran are both countries with a majority Muslim population, and Iran makes Islamic values ??the basis of state life. Meanwhile, in Indonesia, Islamic values ??are not fully used as the basis of the state, considering that Indonesia is a diverse country in terms of religion and culture. Third, Indonesia and Iran both use a presidential system of government, but Indonesia and Iran can combine the rules of a presidential government system with the conditions of the socio-political-cultural structure that exist in each country. This research is research using the statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. As a result, there are differences in the implementation of presidential government systems in Indonesia and Iran in several indicators. This is very reasonable because the system of government in a country must adapt to the socio-political historical conditions that exist in both Indonesia and Iran. Indonesia, Iran, presidential system.
TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN Sultoni Fikri
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v6i2.149

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia. Penegasan Pasal 28H UUD NRI 1945 mengakui bahwa kesehatan adalah sebagai hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Konsekuensi yuridis atas ketentuan tersebut maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak kesehatan kepada masyarakat. Dari permasalahan maka apakah pemerintah dapat diguggat apabila gagal dalam memberikan pelayanan kesehatan dan bagaimana prosedur untuk menggugat. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan perundang–undangan dan Pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis dikemukanan yaitu, pertama, UU Kesehatan, UU SJSN dan UU BPJS merupakan instrumen pemerintah untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak atas kesehatan. Tetapi dalam pelaksanaanya terdapat tindakan diskriminatif dan belum meratanya program pemerintah. Dengan kata lain pemerintah gagal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Atas dasar tersebut pemerintah dapat digugat secara perdata dan secara administrasi. Kedua, dalam penyelengaaraan pelayanan kesehatan lahir gugatan berkaitan dengan Onrechtmatige Overheidsdaaad (OOD) atau Besckikingapabila terjadi kerugian yang diderita oleh masyarakat berkaitan dengan hak kesehatanya. Terhadap OOD dapat diajukan ke Pengadilan umum, apabila berkaitan dengan Besckiking dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan pengaduan kepada Ombudsman.
PROBLEMATIKA KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA Sultoni Fikri; Baharuddin Riqiey; Muhammad Iffatul L; Miftaqul Janah
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i1.6643

Abstract

Abstrak Presidential threshold terus menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, aturan yang dinilai merugikan masyarakat dan partai politik ini terus di uji konstitusionalitasnya di MK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan MK terkait persoalan presidensial threshold sekaligus sedikit membandingkan dengan negara lain yang menerapkan sistem presidensial seperti Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan tipe penelitian hukum normatif. yang mana pendekatan yang di pakai adalah pendekatan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menujukkan bahwa hingga saat ini aturan mengenai presidensial threshold masih konstitusionalitas, namun presidensial threshold tidak dikenal dalam negara-negara lain yang menerapkan sistem presidensial. Kata kunci: Presidensial Threshold, Pemilihan Umum, Presidensial. Abstract The presidential threshold continues to be debated among the public, and the rules that are considered detrimental to the community and political parties continue to be tested for constitutionality in the Constitutional Court. This study aims to examine the Constitutional Court's decision related to the presidential threshold issue as well as to slightly compare it with other countries that implement a presidential system such as Indonesia. This research is legal research with a normative legal research type. where the approach used is an approach with laws and regulations and other regulations. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study show that until now the rules regarding the presidential threshold are still constitutional, but the presidential threshold is not known in other countries that implement presidential systems. Keywords: Presidential Threshold, General Election, Presidential.
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Sultoni Fikri
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v8i2.255

Abstract

Human rights are natural that have been attached to individuals since birth and given directly by God Almighty and as a gift, who has the right to education, health rights, employment rights, and so on. As is known, the dense population of Indonesia, increasing competition, and narrow employment and income are not as expected in addition to the growing daily needs of living, encouraging people to prefer to work abroad commonly referred to as Indonesian Migrant Workers (PMI). The number of cases against Indonesian citizens working abroad who experience various kinds of discriminatory actions. The participation of the state is inseparable from its responsibility to keep protecting its citizens, especially through the government. Monitoring and monitoring (monitoring system) is an action that needs to be appreciated as a form of state concern for its citizens working abroad as Indonesian migrant workers. However, the implementation in practice is not so felt by Indonesian migrant workers. It is this weakness in the system that underlies the author discussing it more deeply. The author uses descriptive qualitative methods by analyzing various mass media platforms to draw on some of the problems that occur in Indonesian migrant workers and associate the causes with rules or legal norms both nationally and internationally (Convention). The results of this study found that on issues related to supervision or monitoring of migrant workers have not been optimal in practice lack of coordination between Indonesian migrant workers and stakeholders both in the destination country as a representative institution, namely the Embassy of the Republic of Indonesia and the Republic of Indonesia.
URGENSI PENGGUNAAN E-VOTTING DALAM SISTEM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024 DI KOTA SURABAYA Reza Yuna Dwi Rahmawati; Sultoni Fikri
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 4: Desember 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i4.4324

Abstract

The purpose of this study is to see the readiness of Surabaya City residents for the implementation of the E-Voting system in simultaneous elections and regional elections that will be held in 2024. This research uses an empirical approach with quantitative research methods and uses simple random sampling as a sampling technique. The focus of this research is to examine the readiness of Surabaya City residents regarding the implementation of e-voting systems in elections and regional elections in 2024 in Surabaya City. The results showed that the respondents in this study were dominated by young voters in the election (83.7%) who were active in the use of information and communication technology (100%). As many as 74.4% of respondents agree with the implementation of e-voting because it is efficient, effective, and practical. Regarding the obstacles that must be faced in the implementation of e-voting, Surabaya City is considered capable of overcoming considering adequate internet access and human resources that have a great opportunity in the successful implementation of the e-voting system, and must still be concerned about the security of the e-voting system. In addition, there is a need for a legal regulation that specifically regulates the implementation of e-voting considering that there is still a legal vacuum in its application.
Principle of Original Authority In Territorial Decentralization Sultoni Fikri; Rizky Bangun Wibisono
Jurnal Mengkaji Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): July
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jmi.v2i1.387

Abstract

Abstract: Indonesia is a unitary state, where within the framework of the unitary state, power is divided between the central government and regional governments. The regional government is divided into three levels, namely provincial, district, and city regional government. The division of powers to local governments is interpreted as the principle of autonomy. In the NA RUU-Pemda as well as the General Elucidation of the UU-Pemda, it is implied and stated that the autonomy that exists in an autonomous region is a gift. Meanwhile, from the point of view of its establishment, regional autonomy is original, not granted, and is a regional right based on its principle. In principle, the regional right to regulate and manage it is an original right and is not a gift from the central government. From this principle, provisions were born which stated that provincial, regency, and city regional governments regulate and manage their own government affairs according to the principles of autonomy and co-administration. Purpose: The purpose of this study is to explain that regional autonomy is not a gift from the central government but the original authority possessed by the regional government. Design/Methodology/Approach: This research is legal research. The approach method used in this study is to use a statutory approach, historical approach, and conceptual approach. Findings: In principle, the right of the region to regulate and manage it is an original right and is not a gift from the central government. From this principle, the provisions of Article 18 paragraph (2) were born which states that provincial, regency, and city regional governments regulate and manage their own government affairs according to the principles of autonomy and co-administration. Originality/Value: This research tries to explain that regional autonomy in Indonesia is a regional original right, not the result of a gift from the central government. because in several studies that raise regional autonomy, it is always explained that the autonomy obtained by the regional government is the result of a gift from the central government. The difference in point of view is what makes this research a novelty.
Pelatihan Tourguide Di Desa Candipari, Kabupaten Sidoarjo Wiwik Afifah; Sultoni Fikri; Rendy Dwi Syahputra; Gaung Agung Rachmatullah
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jpkm.v1i1.840

Abstract

The tourguide training held by students of Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya in collaboration with the Sidoarjo City Tourism Office is a strategic initiative to develop the tourism potential of Candi Pari Village, Sidoarjo. This activity aims to increase the capacity of the local community as professional tour guides, so that they are able to better manage and promote their village tourism destinations. The training covered a range of important aspects, from knowledge of local history and culture to practical skills in tour guiding. As the keynote speaker, the Sidoarjo City Tourism Office provided in-depth material on effective guiding techniques, ethics in guiding, and tourism marketing strategies. In addition, participants were also given training on sustainable and environmentally friendly tourism destination management. This direct interaction with experienced practitioners and speakers allowed participants to gain practical and applicable insights that can be directly applied in the field. Through this training, it is hoped that the people of Candi Pari Village can be more confident and competent in carrying out their roles as tour guides. The results of this training not only have an impact on improving the quality of tourist services, but are also expected to encourage local economic growth through a more organized and attractive tourism sector for tourists. Thus, the tourism potential of Candi Pari Village can be optimally and sustainably developed, providing long-term benefits for the local community.
Co-Authors Anang Fajrul Ukhwaluddin Baharuddin Riqiey Gaung Agung Rachmatullah Miftaqul Janah Muhammad Iffatul L Rendy Dwi Syahputra Reza Yuna Dwi Rahmawati Rizky Bangun Wibisono Syofyan Hadi Wiwik Afifah