Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora KRTHA BHAYANGKARA Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Sonyendah Retnaningsih
Universitas Indonesia
Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 473/PDT.G/2019/PN.TNG) Shakilla Vyatri Adjany; Sonyendah Retnaningsih
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.379 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3165-3174

Abstract

Akta merupakan alat bukti yg sempurna kalanya masih ada kesalahan atau kelalaian. Hal itu menarik untuk dikaji mengenai analisis akibat hukum dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analisis, yaitu gambaran yang menyeluruh, sistematis dan rinci tentang situasi yang diteliti dari segi hukum dan teori hukum. Pendekatan yang digunakan adalah normatif, yaitu survei terhadap bahan pustaka (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer. Akibat hukum terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan tidak ada. Akta notaris yang menjadi bahan sengketa para pihak memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah akta notaris yang tidak memenuhi aspek lahiriah, formal dan materil. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian perdata, administrasi dan pidana dalam perbuatannya.
Kajian Mengenai Skema KPBU Melalui Perjanjian KPBU IKN Mada Devi Kartikasari; Sonyendah Retnaningsih
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i4.899

Abstract

Agenda pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur yang diusulkan pemerintah sejak tahun 2019 memerlukan biaya yang tinggi. Keseluruhan proses persiapan, pembangunan, hingga pemindahan ibu kota baru yang diberi nama Ibu Kota Nusantara (IKN) ini diperkirakan membutuhkan biaya hingga hampir setengah kuadriliun rupiah. Sumber biaya tersebut terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan persentase sebesar 19%, badan usaha sebesar 24%, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54%. Berkaitan dengan KPBU yang memiliki persentase terbesar sebagai sumber dana IKN, penelitian ini bertujuan untuk memahami regulasi skema pembangunan infrastruktur pada IKN, serta pengembalian investasi kepada badan usaha swasta melalui Perjanjian KPBU untuk IKN. Tujuan lainnya adalah untuk memahami perbedaan regulasi antara KPBU untuk IKN dengan KPBU untuk di luar IKN. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan mengkaji hukum positif tertulis dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur IKN terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap penyiapan, tahap transaksi, dan tahap pelaksanaan perjanjian. Kemudian, bentuk pengembalian investasi kepada badan usaha swasta adalah Pembayaran Ketersediaan Layanan. Selain itu, antara KPBU untuk IKN dengan KPBU untuk di luar IKN terdapat perbedaan pada dasar hukum, prinsip pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan, dan ketentuan mengenai klausul wajib dalam Perjanjian KPBU untuk IKN.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 473/PDT.G/2019/PN.TNG) Shakilla Vyatri Adjany; Sonyendah Retnaningsih
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3165-3174

Abstract

Akta merupakan alat bukti yg sempurna kalanya masih ada kesalahan atau kelalaian. Hal itu menarik untuk dikaji mengenai analisis akibat hukum dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analisis, yaitu gambaran yang menyeluruh, sistematis dan rinci tentang situasi yang diteliti dari segi hukum dan teori hukum. Pendekatan yang digunakan adalah normatif, yaitu survei terhadap bahan pustaka (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer. Akibat hukum terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan tidak ada. Akta notaris yang menjadi bahan sengketa para pihak memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah akta notaris yang tidak memenuhi aspek lahiriah, formal dan materil. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian perdata, administrasi dan pidana dalam perbuatannya.
Letters of Demand in Civil Disputes: Comparative Jurisprudence Between Indonesia and Malaysia Sonyendah Retnaningsih; Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 1 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i1.5224

Abstract

A letter of demand (sommatie) is a formal interpellation addressing a party’s non-performance. In Indonesia, a significant juridical paradox exists: while Article 1238 of the Civil Code mandates a formal warrant, Supreme Court Decision No. 117 K/SIP/1956 renders it discretionary, often resulting in premature litigation. Conversely, Malaysian jurisprudence formalizes the Letter of Demand (LOD) as a mandatory pre-action protocol and a material manifestation of bona fides. Utilizing a doctrinal and qualitative methodology, this study evaluates the functional role of these instruments within both jurisdictions. The results indicate that the discretionary nature of the Indonesian sommatie undermines judicial efficiency. To strengthen scholarly contribution, this study proposes a procedural harmonization model advocating for mandatory pre-action protocols in Indonesia. This paradigm shift reinterprets the sommatie as a vital Alternative Dispute Resolution (ADR) instrument rather than a mere procedural trigger, effectively filtering out unnecessary litigation and upholding the principle of swift, simple, and cost-effective justice.
Settlement of Mortgage Collateral Disputes Sold Below Market Value in Indonesian Civil Procedure Law Sri Wahyuni; Efa Laela Fakhriah; Anita Afriana; Sonyendah Retnaningsih; Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v20no3.5439

Abstract

The execution of Mortgage Rights (Hak Tanggungan/HT) through auction constitutes a legal mechanism for resolving disputes arising from defaults in bank credit agreements. However, there is currently no specific regulation governing the standards for determining the auction limit price of Mortgage Rights objects. As a result, when a debtor defaults, the auctioned Mortgage Rights object may fail to generate sufficient proceeds to fully settle the bank’s outstanding receivables. This study aims to analyze the resolution of disputes concerning the sale value of Mortgage Rights objects auctioned below market value from the perspective of evidentiary principles in Civil Procedural Law. This normative legal research employs a statutory approach, conceptual approach, and case study approach. The results indicate that although there is a written credit agreement between the bank and the debtor secured by a Mortgage Rights object whose value generally exceeds the amount of the debt, in practice, when the debtor defaults and the Mortgage Rights object is sold through auction, the proceeds may still be insufficient to repay the bank’s outstanding debt. This study proposes that, in cases where a debtor defaults on a bank credit agreement and the Mortgage Rights object has been auctioned, the court should impose the burden of proof on the bank to demonstrate that the auction process conducted over the Mortgage Rights object complied with applicable legal provisions. Therefore, if the auction proceeds are insufficient to cover the outstanding debt, such deficiency should become the bank’s risk and should not be imposed upon the debtor. This approach is essential to ensure legal certainty and justice.
Co-Authors Anita Afriana Efa Laela Fakhriah Mada Devi Kartikasari Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan Shakilla Vyatri Adjany Sri Wahyuni