Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Legal Protection Prospects toward General Practitioners in the Medical Specialist Study Program (PPDS) on Health Services through Third Party Insurance Institutions (Futuristic Review) Mia Yulia Fitrianti; Elisatris Gultom
Nurani Hukum Vol. 5 No. 1 June 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v5i1.14776

Abstract

The Principle of Legal Protection in the Provision of Emergency Contraception Services for Rape Victims under Law 36 of 2009 on Health Fitrianti, Mia Yulia; Fakhriah, Efa Laela; Handayani, Tri
Nurani Hukum Vol 6, No 1 (2023): Assessing National and International Perspectives on Justice and Legal Protectio
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v6i1.17769

Abstract

Rape, a violent act involving coerced sexual intercourse, necessitates the provision of emergency contraception services to prevent unwanted pregnancies. Competent and authorized healthcare professionals are responsible for delivering these services, which are governed by government regulations in accordance with the health law. Thus, the author explores the legal protection that emergency contraception services offer to both rape victims and healthcare providers, highlighting the underlying principles of this implementation. This research employs a descriptive analysis using a normative juridical approach. Findings indicate several barriers to service provision, including limited doctor knowledge, inadequate standard operating procedures, and exclusion from the hospital's essential medicine formulary. Emergency contraception services are legally regulated as part of the Health Law, as they fulfill the legal needs of rape victims, surpassing the hierarchy of Government Regulations. By preventing unwanted pregnancies without the need for complicated procedures like abortion, emergency contraception services significantly enhance the protection of rape victims and healthcare workers. However, the current regulations lack provisions mandating the provision of information and emergency contraception services to rape victims by healthcare providers. Consequently, not all healthcare workers are willing to offer these services due to the absence of legal obligations. To ensure the availability of emergency contraception services, legislative changes should be made by introducing new articles into the health law, explicitly stating the obligation of healthcare providers to offer emergency contraception services to rape victims.
PERANAN DOKTER FORENSIK DAN DOKTER UNIT GAWAT DARURAT DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TTPO) Fitrianti, Mia Yulia
Jurnal Forensik dan Medikolegal Indonesia Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Forensik dan Medikolegal Indonesia
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jfmi.2024.5.2.12219

Abstract

Peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang merupakan fenomena gunung es karena sebenarnya banyak korban melapor dengan pidana lain, diperlukan kejelian dokter dalam anamnesa menggunakan pendekatan berdasarkan kebutuhan korban, korban ternyata merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TTPO). Selain itu banyak korban perdagangan orang datang meminta pertolongan medis khas korban TTPO tetapi tidak disadari oleh dokter, seperti pada kulit, dan bagian tubuh lainnya adanya luka bekas sayatan, luka bakar, infeksi menular seksual. Diperlukan pemeriksaan secara komprehensif untuk memberikan bukti objektif pasien yang datang merupakan korban perdagangan manusia. Ketidak pekaan pemberi layanan akan makin membuat korban tidak percaya dengan tenaga kesehatan bahkan penegak hukum. Penelitian ini membahas pentingnya peranan dokter forensik dan dokter UGD dalam penanganan awal atau screning korban TTPO yang sering datang bukan sebagai korban TTPO berdasarkan kebutuhan korban. Metode penelitian yang digunakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan live case study, bersifat deskriptif. Hasil penelitian peranan dokter unit gawat darurat dan dokter forensik sangat penting dalam screening awal korban TTPO sehingga diperlukan pemahaman dan pengetahuan yang sama serta selaras dalam pelayanan tersebut guna membantu korban mendapatkan hak terutama hak atas kesehatan dan restitusi. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian mengidentifikasi korban TTPO masih menjadi tantangan bagi dokter forensik, penegak hukum dan pemerintah. Kolaborasi antara pemberi layanan kesehatan (dokter spesialis forensik) dapat membantu mengungkapkan unsur-unsur dalam TTPO dalam bentuk Visum et Repertum. Selain itu Visum et Repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya corpus delicti (tanda bukti).
Hubungan Gangguan Psikiatri dengan Kasus Bunuh Diri dan Implikasi dalam Investigasi Kedokteran Forensik: Sebuah Tinjauan Pustaka Fitrianti, Mia Yulia; Ula, Ma’rifatul; Sarifah, Mustika Chasanatussy; Fachir, Said Nur Ikhsan
Berkala Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bunuh diri merupakan tindakan agresif yang disengaja untuk mengakhiri hidup dan menjadi masalah kesehatan global serius dengan estimasi mortalitas mencapai 800.000 kasus per tahun menurut WHO. Lebih dari 90% kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri dilaporkan memiliki kaitan erat dengan gangguan psikiatri sebagai faktor etiologi utama. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara gangguan psikiatri dengan insidensi bunuh diri serta implikasinya terhadap pemeriksaan medis. Penulisan dilakukan melalui penelusuran literatur pada basis data PubMed, Mendeley, Science Direct, dan Google Scholar dengan rentang publikasi tahun 2020 hingga 2023. Dari hasil seleksi, diperoleh 9 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis. Hasil tinjauan mengonfirmasi adanya korelasi yang signifikan dimana gangguan psikiatri merupakan faktor risiko dominan dalam kasus bunuh diri. Oleh karena itu, dalam konteks investigasi forensik, autopsi psikologis dan pendalaman riwayat gejala psikiatri ante-mortem pada korban menjadi prosedur krusial untuk menegakkan diagnosis medikolegal. Kata kunci: bunuh diri; gangguan psikiatri; kedokteran forensik; faktor risiko; autopsi psikologis.