Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam Pembuatan Aplikasi Berbasis Pengaduan Masyarakat ditinjau dari Manajeman Pemerintahan (Studi Tentang Aplikasi Tanggap Karawang atau TANGKAR) Irena Anggrayni; Usep Dayat; Kariena Febriantin
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 3 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.424 KB) | DOI: 10.31004/jpdk.v4i3.5102

Abstract

Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana manajeman pemeirntahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karwang dalam sebuah inovasi pembuatan aplikasi pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Tanggap Karawang TANGKAR yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Karawang dalam mengorganisasi dan menyelsaikan pengaduan yang masuk oleh masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data berasal dari data primer yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yaitu pengawai Diskominfo pada aplikasi TANGKAR dan masyarakat sekitar serta data sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu serta berita – berita yang ada di internet serta data dokumentasi yang dilampirkan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini dimana aplikasi ini berjalan cukup baik namun harus adanya evaluasi serta pebaikan Kembali seperti admin yang diperbanyak, aplikasi yang butuh perawatan yang lebih agar tidak sering eror, sosialisasi kepada masyarakat serta transparansi dari pengaduan dari semua pengaduan yang masuk tidak hanya bisa dilihat oleh satu akun melainkan semua orang dapat melihat pengaduan mana saja yang terlesaikan bukan hanya dari segi angka saja.
KEBIJAKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM INOVASI PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG (STUDI PADA APLIKASI TANGGAP KARAWANG ATAU TANGKAR) Irena Anggrayni
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol. 4, No. 1, Februari 2022
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v4i1.2458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pemerintahan dalam aplikasi pengaduan masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Karawang berupa pembuatan aplikasi TANGKAR dalam mengorganisasi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat Karawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang didasarkan pada teori manajemen yang dikemukakan oleh George R Terry yang ditinjau oleh beberapa aspek seperti: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat naratif. Sumber data yang diperoleh yaitu berupa data primer yang berasal dari informan secara langsung dan data sekunder berasal dari data-data pendukung lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi secara langsung, wawancara yang mendalam kepada narasumber dan instrumen pendukung yang diperkuat dengan adanya dokumentasi, dan didukung oleh data sekunder yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen aplikasi ini cukup baik dan aplikasinya cukup bermanfaat dalam menangani berbagai pengaduan yang diberikan dan di bagikan di media sosialnamun ada beberapa hal yang menjadi sebuah evaluasi dan perbaikan bagi aplikasinya yaitu berupa admin yang harus diperbanyak, aplikasi yang butuh perawatan lanjutan agar tidak sering terjadinya error. Kata Kunci: Manajemen, Pengaduan Masyarakat, TANGKAR
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA SEKTOR PENGUPAHAN YANG DIDASARKAN PADA UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 Irena Anggrayni
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 1, Februari 2023
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v5i1.3123

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan Undang–Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dalam menangani persoalan pengupahan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif didasarkan pada Teori Van Meter&Van Horn yaitu: Ukuran dan Tuntutan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, Respon dari Para Pelaksana. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan upah minimum di Kabupaten Bekasi berjalan baik dari sisi sumber daya dalam penentuan upah minimum, namun ada yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ukuran dan tuntutan, komunikasi antar organisasi serta dalam ekonomi, sosial dan politik terutama pada ketidaksempurnaan hukum pada saat musyawarah penetapan UMK di Kabupaten Bekasi karena tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh dan pengurangan kemampuan agen pelaksana yaitu perusahaan yang terkena dampak besar Covid-19 di sektor ekonomi global. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Upah Minimum; UMK
Analisis Pemanfaatan APBD Kota Yogyakarta dalam Pengembangan Aplikasi Jogja Smart Service: Studi Kualitatif Deskriptif Irena Anggrayni; Marsheila Hera Devandra
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i1.4197

Abstract

Dalam penelitian ini akan lebih mengulik bagaimana pengalokasian dana APBD serta bentuk ilmpementasi yang dilakukan DISKOMINFOSAN dalam pemanfaatan aplikasi Jogja Smart Service. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Indrajit menyebutkan bahwa ada 3 elemen sukses dalam pengembangan E-Government berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Harvard JFK School Of Government dengan memfokuskan pada elemen dukungan, elemen kapasitas dan elemen nilai (Indrajit, 2001) dengan 3 elemen antara lain: elemen pendukung, elemen kapasistas dan elemen nilai. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya dalam pengalokasian dana APBD Kota Yogyakarta mulai dari tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2.260.970.585 sampai tahun 2023 sebesar Rp. 43.079.079.458 sudah terimplementasi dengan baik berdasar pada elemen pendukung yaitu pemerintah dengan pengesahan peraturan tentang digitalisasi pemerintah, kemudan elemen kapasitas berkaitan dengan finansial (dukungan APBD), fasilitas (jaringan wifi dan perangkat lunak) dan sumber daya manusia. Sehingga aplikasi JSS ini dapat digunakan oleh masyarakat secara mudah dan cepat, aplikasi JSS ini pula dalam implemntasinya mendapat penghargaan antara lain: top inovasi pelayanan pelayanan publik nasional dmana JSS ini masuk dalam top 45 inovasi pelayanan publik, JSS ini mewakili Indonesia dalam kompetensi layanan publik internasional masuk pada jajaran 11 nominasi United Nation of Public Service Award (UNPSA). Namun begitu masih ada saya kekurangan yang terjadi sepertin kendala jaringan, sosialisasi serta perangkat yang kurang mumpuni. Kata Kunci : Anggaran, Jogja Smart Service, Implementasi