Articles
DAMPAK DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASA SEKSUAL PADA RANAH PERSONAL
Maurizka Khoirunnisa;
Usep Dayat;
Kariena Febriantin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 5 (2022): NUSANTARA :Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v9i5.2022.1517-1522
Kekerasan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas seseorang. Faktor Kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Anak/remaja yang mempunyai pengalaman trauma dapat mengalami serangan panik ketika dihadapkan/menghadapi sesuatu yang mengingatkan mereka pada trauma. Serangan panik meliputi perasaan yang kuat atas ketakutan atau tidak nyaman yang menyertai gejala fisik dan psikologis. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatifddeskriptif, dengan tujuan memberi gambaran secara menyeluruh mengenai Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasa Seksual pada Ranah Personal. Kekerasan seksual sendiri menjadi momok yang menakutkan. Korban tindak kejahatan seksual memaknai bahwa tindakan kekerasan seksual sebagai tindakan yang sangat menyakitkan. Dalam penanganan tindak Kekerasan Seksual harus menjadi perhatian khusus, bukan hanya dari pihak berwajib saja, namun seluruh lapisan masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap kasus tindak kekerasan seksual. Lingkung memiliki andil penting dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual.
Implementasi kebijakan program indonesia pintar (pip) pada jenjang sekolah dasar
Muhamad Fiqih;
Usep Dayat;
Kariena Febriantin
KINERJA Vol 18, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jkin.v18i4.10097
Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Kabupaten Bekasi termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini diharap dapat membantu masyarakat dari golongan keluarga miskin atau rentan untuk mendapatkan bantuan uang pendidikan bagi anak – anak mereka agar dapat mengenyam pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriftif yang artinya mendeskripsikan atau menggambarkan secara gamblang bagaimana Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 1975 yang didalamnya terdapat enam indikator dalam implementasi kebijakan yang harus diperhatikan, yaitu : Pertama, Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan. Kedua, Sumber daya. Ketiga, Karakteristik organisasi pelaksana. Keempat, Sikap para pelaksana (disposisi). Kelima, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Dan keenam, Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik.
Manajemen pemerintahan dalam meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kabupaten bekasi
Mohammad Lukman Nur Hakim;
Usep Dayat;
Kariena Febriantin
KINERJA Vol 18, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jkin.v18i4.10270
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Manajemen Pemerintahan Dalam Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Bekasi dari aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, berdasarkan teori dari G.R. Terry (1980) mengenai manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan adalah faktor utama dalam administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 1 bahwa: Ruang Terbuka Hijau atau RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Selanjutnya pada Pasal 29 disebutkan luas RTH di setiap wilayah minimal 30% dari luas wilayahnya, dimana 20% diantaranya harus berada di lahan miliki pemerintah dan 10% dilahan pribadi. Namun di Kabupaten Bekasi saat ini belum dapat memenuhi luas RTH 30% tersebut. Untuk meningkatkan RTH saat ini pemerintah sedang fokus pada pembuatan taman-taman di wilayah perumahan dan taman di sepanjang jalan di Kabupaten Bekasi.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualititatif. Peneliti pada penelitian kualitatif ini mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang dalam penelitian tersebut.
Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta
Novy Riesa Sellfia;
Usep Dayat;
Lina Aryani
KINERJA Vol 18, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jkin.v18i4.10363
Era digitalisasi yang sedang berkembang pesat dalam bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi di dunia saat ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis internet atau e-government di tingkat pusat hingga tingkat pemerintahan daerah. Aplikasi Sampurasun merupakan aplikasi yang dibuat oleh tim dari bidang pariwisata yang di dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu yang semata-mata ditunjukan untuk menunjang berbagai aktivitas wisatawan. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana kualitas pelayanan publik lewat Aplikasi Sampurasun dan sejauhmana aplikasi tersebut sudah memiliki elemen-elemen penting dalam penerapan e-government di Kabupaten Purwakarta. Dalam Pelayanan Publik berbasis e-government ini dalam aplikasi Sampurasun Purwakarta melakukan penilaian dalam kualitas pelayanan publik menggunakan teori dari Lenvinne dalam Hardiansyah (2011:35) yaitu Responsiveness , Responsibility, dan Accountability dan teori dalam inovasi pelayanan publik Harvard JFK School of Goverment, dalam menerapkan konsep konsep pelayanan publik berbasis digital, terdapat tiga elemen yaitu support, Capacity dan Value.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam Pembuatan Aplikasi Berbasis Pengaduan Masyarakat ditinjau dari Manajeman Pemerintahan (Studi Tentang Aplikasi Tanggap Karawang atau TANGKAR)
Irena Anggrayni;
Usep Dayat;
Kariena Febriantin
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 3 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.424 KB)
|
DOI: 10.31004/jpdk.v4i3.5102
Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana manajeman pemeirntahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karwang dalam sebuah inovasi pembuatan aplikasi pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Tanggap Karawang TANGKAR yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Karawang dalam mengorganisasi dan menyelsaikan pengaduan yang masuk oleh masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data berasal dari data primer yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yaitu pengawai Diskominfo pada aplikasi TANGKAR dan masyarakat sekitar serta data sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu serta berita – berita yang ada di internet serta data dokumentasi yang dilampirkan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini dimana aplikasi ini berjalan cukup baik namun harus adanya evaluasi serta pebaikan Kembali seperti admin yang diperbanyak, aplikasi yang butuh perawatan yang lebih agar tidak sering eror, sosialisasi kepada masyarakat serta transparansi dari pengaduan dari semua pengaduan yang masuk tidak hanya bisa dilihat oleh satu akun melainkan semua orang dapat melihat pengaduan mana saja yang terlesaikan bukan hanya dari segi angka saja.
Analisis Kinerja Aparatur Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintahan
Safiqoh Ulva Hidayah;
Usep Dayat;
Mochamad Faizal Rizki
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 20 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (105.404 KB)
|
DOI: 10.5281/zenodo.7240798
Penilaian strategis diperlukan untuk menganalisa kinerja aparatur negara yang sifatnya mendesak. Tatacara menganalisa tentang cara kerja aparatur negara yaitu melalui pengevaluasian maupun pengamatan atas hasil kerja yang dilakukan banyak yang berhasil atau gagal. Akan tetapi teknik penganalisaan ini lemah jika dilakukan secara obyektif kepada otoritas pemerintahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati kinerja aparatur pada sekretarian daerah Kota Bekasi bagian tata pemerintahan. Teknik deskriptif kualitatif merupakan teknik yang diimplementasikan dalam riset. Kemudian cara pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan menggunakan primary data beserta secondary data. Riset yang dilakukan menghasilkan penemuan bahwa Kinerja aparatur di Sekretariat Daerah Kota Bekasi Bagian Tata Pemerintaan dilihat dari segi efisiensi mengenai tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh pegawai serta dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat mealalui aparat dan kesesuaian perihal yang disampaikan.
EFEKTIVITAS PROGRAM APLIKASI SAMBARA DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KOTA BOGOR
Muhammad Rizky Ferdian Juanda;
Usep Dayat;
Sopyan Resmana Adiarsa
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 10 No 2 (2022): Edisi Juni
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55678/prj.v10i2.645
Samsat Mobile West Java (SAMBARA) application is an electronic-based innovation made by BAPENDA West Java whose function is to check Motor Vehicle Tax in West Java Region. The application can display motor vehicle tax information both two-wheeled and four-wheeled in Jabar online. The benefits of this application, checking motor vehicle tax and also to make payment of motor vehicle tax, knowing the schedule of samsat roving and Samsat Gendong (Samdong), and through the Sambara application can also find out the location of Samsat services. In this study researchers used the theory of effectiveness of Sutrisno and indicators of the quality of public services according to De Vreye. And the method used is descriptive qualitative with data collection techniques conducted by researchers is to take data in the library, read, record, and process research materials. With this Sambara application to facilitate and shorten the time for people who will pay taxes so that people no longer have to wait in line when they want to pay motor vehicle tax
Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta
Novy Riesa Sellfia;
Usep Dayat;
Lina Aryani
KINERJA Vol 18, No 4 (2021): November
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/jkin.v18i4.10363
Era digitalisasi yang sedang berkembang pesat dalam bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi di dunia saat ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis internet atau e-government di tingkat pusat hingga tingkat pemerintahan daerah. Aplikasi Sampurasun merupakan aplikasi yang dibuat oleh tim dari bidang pariwisata yang di dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu yang semata-mata ditunjukan untuk menunjang berbagai aktivitas wisatawan. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana kualitas pelayanan publik lewat Aplikasi Sampurasun dan sejauhmana aplikasi tersebut sudah memiliki elemen-elemen penting dalam penerapan e-government di Kabupaten Purwakarta. Dalam Pelayanan Publik berbasis e-government ini dalam aplikasi Sampurasun Purwakarta melakukan penilaian dalam kualitas pelayanan publik menggunakan teori dari Lenvinne dalam Hardiansyah (2011:35) yaitu Responsiveness , Responsibility, dan Accountability dan teori dalam inovasi pelayanan publik Harvard JFK School of Goverment, dalam menerapkan konsep konsep pelayanan publik berbasis digital, terdapat tiga elemen yaitu support, Capacity dan Value.Â
Implementasi kebijakan program indonesia pintar (pip) pada jenjang sekolah dasar
Muhamad Fiqih;
Usep Dayat;
Kariena Febriantin
KINERJA Vol 18, No 4 (2021): November
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/jkin.v18i4.10097
Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Kabupaten Bekasi termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini diharap dapat membantu masyarakat dari golongan keluarga miskin atau rentan untuk mendapatkan bantuan uang pendidikan bagi anak – anak mereka agar dapat mengenyam pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriftif yang artinya mendeskripsikan atau menggambarkan secara gamblang bagaimana Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 1975 yang didalamnya terdapat enam indikator dalam implementasi kebijakan yang harus diperhatikan, yaitu : Pertama, Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan. Kedua, Sumber daya. Ketiga, Karakteristik organisasi pelaksana. Keempat, Sikap para pelaksana (disposisi). Kelima, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Dan keenam, Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik.
Manajemen pemerintahan dalam meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kabupaten bekasi
Mohammad Lukman Nur Hakim;
Usep Dayat;
Kariena Febriantin
KINERJA Vol 18, No 4 (2021): November
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/jkin.v18i4.10270
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Manajemen Pemerintahan Dalam Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Bekasi dari aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, berdasarkan teori dari G.R. Terry (1980) mengenai manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan adalah faktor utama dalam administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 1 bahwa: Ruang Terbuka Hijau atau RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Selanjutnya pada Pasal 29 disebutkan luas RTH di setiap wilayah minimal 30% dari luas wilayahnya, dimana 20% diantaranya harus berada di lahan miliki pemerintah dan 10% dilahan pribadi. Namun di Kabupaten Bekasi saat ini belum dapat memenuhi luas RTH 30% tersebut. Untuk meningkatkan RTH saat ini pemerintah sedang fokus pada pembuatan taman-taman di wilayah perumahan dan taman di sepanjang jalan di Kabupaten Bekasi.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualititatif. Peneliti pada penelitian kualitatif ini mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang dalam penelitian tersebut.