Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)

KEBIJAKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM INOVASI PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG (STUDI PADA APLIKASI TANGGAP KARAWANG ATAU TANGKAR) Irena Anggrayni
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol. 4, No. 1, Februari 2022
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v4i1.2458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pemerintahan dalam aplikasi pengaduan masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Karawang berupa pembuatan aplikasi TANGKAR dalam mengorganisasi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat Karawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang didasarkan pada teori manajemen yang dikemukakan oleh George R Terry yang ditinjau oleh beberapa aspek seperti: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat naratif. Sumber data yang diperoleh yaitu berupa data primer yang berasal dari informan secara langsung dan data sekunder berasal dari data-data pendukung lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi secara langsung, wawancara yang mendalam kepada narasumber dan instrumen pendukung yang diperkuat dengan adanya dokumentasi, dan didukung oleh data sekunder yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen aplikasi ini cukup baik dan aplikasinya cukup bermanfaat dalam menangani berbagai pengaduan yang diberikan dan di bagikan di media sosialnamun ada beberapa hal yang menjadi sebuah evaluasi dan perbaikan bagi aplikasinya yaitu berupa admin yang harus diperbanyak, aplikasi yang butuh perawatan lanjutan agar tidak sering terjadinya error. Kata Kunci: Manajemen, Pengaduan Masyarakat, TANGKAR
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA SEKTOR PENGUPAHAN YANG DIDASARKAN PADA UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 Irena Anggrayni
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 1, Februari 2023
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v5i1.3123

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan Undang–Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dalam menangani persoalan pengupahan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif didasarkan pada Teori Van Meter&Van Horn yaitu: Ukuran dan Tuntutan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, Respon dari Para Pelaksana. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan upah minimum di Kabupaten Bekasi berjalan baik dari sisi sumber daya dalam penentuan upah minimum, namun ada yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ukuran dan tuntutan, komunikasi antar organisasi serta dalam ekonomi, sosial dan politik terutama pada ketidaksempurnaan hukum pada saat musyawarah penetapan UMK di Kabupaten Bekasi karena tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh dan pengurangan kemampuan agen pelaksana yaitu perusahaan yang terkena dampak besar Covid-19 di sektor ekonomi global. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Upah Minimum; UMK