Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM MASA PANDEMIC COVID 19 Devrayno; Jurdan Lingga Putra
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang sekarang ini mewabah diseluruh dunia termasuk Indonesia tentunya membawa dampak yang sedemikian besar diberbagai sektor, seperti halnya pendidikan, pelayanan jasa angkutan, maupun yang paling berpengaruh adalah sektor ekonomi, banyaknya usaha yang tutup hal ini disebabkan adanya kebijakan yang membatasi kegiatan usaha tersebut serta daya beli masyarakat yang menurut akibat banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja atau adanya merumahkan pegawai/karyawan. Bahkan untuk melakukan kegiatan usaha kadang kala dilakukan dengan melanggar kebijakan protokol kesehatan. upaya melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dapat berjalan secara efektif maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap faktor faktor yang dapat memicu timbulnya pelanggaran tersebut, pencegahannya dapat dilakukan secara preventif dan represif. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan supaya lebih maksimal, maka perlu dikaji dari beberapa unsur, seperti unsur substansi atau undang undang yang mengatur tindak pidanan tersebut, unsur aparat penegak hukumnya yang berkerja secara professional dan unsur budaya masyarakat terhadap adanya tindak pidana melaan petugas. Sehingga penegakan hukum lebih mendatangkan manafaat bagi masyarakat.

PERGUMULAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DIKOTOMI HUKUM NEGARA DENGAN HUKUM ADAT Devrayno
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Forests are one of the country's wealth and resources of the nation, both in terms of the economic aspects of the social aspects of culture and science. Therefore, in the management and utilization of forest resources wisely and sustainably is the trust of the people of Indonesia to achieve the welfare of all people indonesia.Pengelolaan and utilization should be directed to benefit as much as possible for the prosperity of the people to keep the preservation of forest resources. It is the mandate of the people of Indonesia through the constitution that must be implemented by forest managers. However, efforts to increase prosperity through the management of forest resources, especially for forest communities is yet to be felt and the need to gain greater attention. In fact, in the management of forest resources enactment of two legal systems, the law of the State and customary law, where the forest according to the legal aspects of the State is the standing timber to contain the economic value that needs to be exploited on a large scale, while aspects of customary law that the forest is as the residence and the source of life of indigenous peoples living in and around forests. So in the management and beneficiaries occurred dichotomy between countries with legal hukum adat. Kebijakan use and management of forest resources must not only emphasize on technical considerations - economic, but also have to look at the social aspects of culture, law and social welfare. Because in essence State law and customary law made basically have the same philosophical purpose, namely the same as wanting to protect and welfare of all its people.

KEBERADAAN HAK ULAYAT DALAM REFORMASI HUKUM NASIONAL Devrayno
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Recognition about customary rights owed by customary law community actually can be viewed from several regulation. From Article 33 section (3) Constitutions 1945, where state’s authority aimed to create wealth and prosperous people, theoretically considered as Welfare State, where in this welfare state, individual and community, still owed recognition of their rights, eventhough limited. In agrarian state, land ownership is a needs to fulfill their rights in getting appropriate life. It is shown similarity of ownership and authorization concept by individual, community, or state with similar goal, which is into wealth and prosperous community. However, in its development regarding national law reform, customary rights get recognition as long as it exists, and if it doesn’t exist, the rights wouldn’t be revived. Meanwhile, if it exists, the implementation shall be match with National and State interest, which is based on National Unity. Besides, it shouldn’t conflict with higher Regulations and Laws. That’s why, it needs further review about customary law community with their rights, through unified research, so it could give certainty to existence of customary rights in a customary law community.

MENGENAL BUDAYA HUKUM DARI PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM Devrayno
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Law is a social arena associated with humans, human beings as social beings are always associated with other human beings in a social life, no social life in society then there is no law. The law servers to regulate the relationships between people, the plurality of these social relations will affect the existence of law. In other words not all existing social structures will be able to follow the legal system. An undeniable that Indonsia is a country that has a diversity of tribal, religions, language and culture including law. In a society of course apply several legal system, such as the enactment of costomary law in local indigenous communities, in addition it also applies the law of religion and state law. This diversity is also known as legal pluralism.

KEBERADAAN PERKEBUNAN SAWIT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI KEMITRAAN Devrayno
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

The oil palm plantation industry has an important an trategic role in national development, one of the form of plantation business in improving the welfare of the community, especially the coommunity of planter around the planters by way of partnership. This partnership relation must be set forth in the agreement so stricly regulate the rights and obligations of parties both the pantation companies and the planters themselves. The partnership has a meaning to bring planters have moral responsibility to develop the plantation community to the able their plantation so that it can improve their welfare.

MAKNA HUTAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT Devrayno
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Hutan merupakan suatu simbol bagi masyarakat hukum adat yang hidup di dan disekitar hutan, sebab hutan merupakan sumber kehidupan dan sekaligus rumah tinggal serta melambangkan kemakmuran, oleh karena itu hutan perlu dijaga kelestariannya. Pengertian dan penghayatan terhadap hutan sebagai simbol kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya itu merupakan visualisasi atas penghargaan karunia Tuhan terhadap hutan yang diberikan kepada mereka, sehingga antara masyarakat adat dengan hutan terjalin suatu ketergantungan. Keberadaan hak - hak masyarakat adat atas sumber daya hutan berada dalam posisi yang lemah apabila dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upaya penguatan atau perlindungan hak-hak masyarakat adat baik secara sosial budaya, ekonomi maupun dari aspek yuridis menjadi suatu hal yang penting, dengan demikian pengelolaan sumber daya hutan tidak saja menguntungkan secara nasional akan tetapi hak-hak masyarakat adat dapat terangkat dan eksistensinya masih dapat dipertahankan.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search