Pratomo Beritno
STIH Tambun Bungai Palangka Raya

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG TIDAK MENDAPATKAN BPJS KETENAGAKERJAAN Pratomo Beritno
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.965 KB) | DOI: 10.61394/jihtb.v7i1.220

Abstract

Pemerintah dan badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja harus melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat tenaga kerja sebagai pekerja dan terutama sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi sesuai dengan apa yang tercantun dalam Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana isinya mengatur mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kesejahteraan dari tenaga kerja dan kesehatan keselamatan dari tenaga kerja. Pada prakteknya dilapangan masih banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan keselamatan kerja dan BPJS Ketenagakerjaan diperlukan untuk tenaga kerja ketika bekerja untuk perusahaan atau badan hukum dimana tenaga kerja tersebut bekerja. Perlunya perlindungan hukum terhadap hak dari pekerja untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi pekerja harus diperhatikan baik oleh pemerintah khususnya lagi perusahaan atau badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TENGAH Pratomo Beritno
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.355 KB) | DOI: 10.61394/jihtb.v4i2.81

Abstract

Indonesia is a tropical country that has the threat of forest destruction, both due to illegal logging and burning of land that can cause permanent forest destruction. Central Kalimantan is a province that is prone to land and forest fires every year. Plantation land development such as palm oil and acacia are the dominant causes of forest and land fires that occur in Central Kalimantan. Extensive land and forest fires in Central Kalimantan occur because of human fires. The purpose of forest and land burning is for the economic benefit of the perpetrators of the burning. The impact of burning land and forests in the Central Kalimantan region, the community suffered loss of health problems, economic losses, disrupted transportation, and damage to wildlife habitat. The government has strictly regulated the prohibition of land and forest fires, but land and forest fires are still being carried out on purpose, so it is necessary to examine the effectiveness of law enforcement on forest and land burning in Central Kalimantan. The effectiveness of law enforcement on forest and land burning in Central Kalimantan has not been effective. This happens because there are still communities and companies that burn forests and land. Law enforcement factors, and community factors are obstacles to the ineffectiveness of law enforcement against forest and land burning in Central Kalimantan. For the rule of law to be effective, the law must be clear, law enforcers carry out their duties and functions, as well as direct action against perpetrators of land and forest fires. The effectiveness of law enforcement on forest and land burning in Central Kalimantan will be achieved if the government and law enforcement officials strictly enforce legal sanctions against perpetrators of land and forest fires in the form of administrative sanctions for forest fires in the form of, freezing of environmental permits, and or revocation of environmental permits, the responsibility for recovery and criminal responsibility of the person responsible for the business and / or activity must pay compensation and / or take certain actions. Add and threaten severe penalties for perpetrators of forest and land burning. Increasing the awareness that exists in each individual and group of the importance of obeying a rule for the common good.
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF Pratomo Beritno
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.042 KB) | DOI: 10.61394/jihtb.v6i2.199

Abstract

Keadilan restoratif sangat berkepentingan dengan membangun kembali hubungan setelah suatu kejahatan terjadi, daripada memperburuk keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif adalah reaksi “berpusat pada korban” terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan perwakilan masyarakat memperhatikan kerugian yang diakibatkan dari terjadinya tindak pidana. Fokusnya adalah pada reparasi, pemulihan kerusakan, kerugian yang diderita oleh kejahatan dan memulai dan memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan siapa yang menang atau kalah melalui sistem adversarial (permusuhan). Keadilan restoratif berupaya memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau terkena dampak kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.