Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Galih Raka Siwi
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI MODEL EXCECUTIVE PREVIEW SECARA VERTIKAL TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DISHARMONISASI Raisya Setya Cahyani; Galih Raka Siwi; Hana Faridah
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya Peraturan Daerah yang bermasalah, baik dilihat secara pembuatan atau legal drafting maupun dilihat dari segi substansi, seperti bertentangan dengan peraturan diatasnya, bertentangan dengan peraturan setingkatnya, tidak memenuhi asas-asas dalam pembentukannya, kurangnya integrasi dengan pembangunan, serta perumusan yang kurang jelas mengakibatkan perlunya pengawasan dalam hal pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan mengkaji bahan hukum sekunder serta primer, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa meskipun MK pada putusannya tahun 2015 dan 2016 membatalkan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian dalam Negeri serta Gubernur dalam hal pembatalan Peraturan daerah, tidak merontokan kewenangan Pemerintah pusat dan Gubernur dalam hal pengawasan atas peraturan daerah. Pemerintah Pusat (Kementerian dalam Negeri serta Kemterian Hukum dan HAM) masih memiliki kewenangan dalam pengawasan atas Peraturan Daerah Provinsi. Gubernur dengan Kanwil Kumham tentu masih memiliki pula kewenangan pengawasan dalam hal peraturan daerah kabupaten/Kota. Pengawasannya bisa dilakukan melalui model excecutive preview yakni dengan penyeleksian secara ketat pemberian nomor register pada Peraturan Daerah. Model excecutive preview ini diharapkan pula dapat dipergunakan sebagai salah satu cara agar Peraturan Daerah yang diundangkan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta tidak akan mudah untuk di ajukan uji materil ke Mahkamah Agung.
Co-Authors Hana Faridah Raisya Setya Cahyani