Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Asy-Syukriyyah Jurnal Asy-Syukriyyah
Fachrul marasabessy
STAI Asy-Syukriyyah
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DENGAN SISTEM DROPSHIP DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Irwan Maulana; Fachrul marasabessy; Prio Ambardi
Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 22 No. 2 (2021): Jurnal Asy-Syukriyyah
Publisher : STAI Asy-Syukriyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36769/asy.v22i2.167

Abstract

Teknologi informasi telah berkembang pesat, dan mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan manusia termasuk dalam transaksi jual beli. Transaksi online memungkinkan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Perkembangannya muncul suatu sistem jual beli baru yang dinamakan dropship. Dalam UU perdagangan pun, jual beli online menjadi perhatian. Tentang jual beli online sudah di jelaskan dalam UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menjadi acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun perdagangan melalui online atau e-commerce. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pandangan atau penafsiran UU No.8 Tahun 1999 berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha yang menggunakan sistem drop shipper. Adapun metode penelitian ini merupakan library reaseach. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hukum positif hukum jual beli dropship adalah boleh dan keabsahan serta ketentuan perjanjiannya dapat disandarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana startup khususnya tokopedia tetap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang no 8 tahun 2011.
Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Yang Tidak Prosedural Fachrul Marasabessy
Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 19 No. 1 (2018): Jurnal Asy-Syukriyyah
Publisher : STAI Asy-Syukriyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36769/asy.v19i1.24

Abstract

"The issue of criminal forgery in registering land rights is an unlawful act that can cause material or immaterial losses to the actual landowner and will also have implications for non-procedural certificates issued by the National Land Agency (BPN) office, therefore professionalism in carrying out public services and administrative tasks must be carried out in accordance with the laws and regulations to be able to provide legal certainty, justice and benefit to all parties in accordance with the objectives of the law. Criminal law enforcement must still be carried out if there are indications of criminal elements involving the applicant for land rights with an officer in the land office so that public trust in the land institution can be maintained ".
Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Yang Tidak Prosedural Fachrul Marasabessy
Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 19 No. 1 (2018): Jurnal Asy-Syukriyyah
Publisher : STAI Asy-Syukriyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36769/asy.v19i1.24

Abstract

"The issue of criminal forgery in registering land rights is an unlawful act that can cause material or immaterial losses to the actual landowner and will also have implications for non-procedural certificates issued by the National Land Agency (BPN) office, therefore professionalism in carrying out public services and administrative tasks must be carried out in accordance with the laws and regulations to be able to provide legal certainty, justice and benefit to all parties in accordance with the objectives of the law. Criminal law enforcement must still be carried out if there are indications of criminal elements involving the applicant for land rights with an officer in the land office so that public trust in the land institution can be maintained ".
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DENGAN SISTEM DROPSHIP DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Irwan Maulana; Fachrul marasabessy; Prio Ambardi
Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 22 No. 2 (2021): Jurnal Asy-Syukriyyah
Publisher : STAI Asy-Syukriyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36769/asy.v22i2.167

Abstract

Teknologi informasi telah berkembang pesat, dan mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan manusia termasuk dalam transaksi jual beli. Transaksi online memungkinkan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Perkembangannya muncul suatu sistem jual beli baru yang dinamakan dropship. Dalam UU perdagangan pun, jual beli online menjadi perhatian. Tentang jual beli online sudah di jelaskan dalam UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menjadi acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun perdagangan melalui online atau e-commerce. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pandangan atau penafsiran UU No.8 Tahun 1999 berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha yang menggunakan sistem drop shipper. Adapun metode penelitian ini merupakan library reaseach. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hukum positif hukum jual beli dropship adalah boleh dan keabsahan serta ketentuan perjanjiannya dapat disandarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana startup khususnya tokopedia tetap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang no 8 tahun 2011.
Co-Authors Irwan Maulana Prio Ambardi