Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

EFEKTIFITAS PEMASARAN POLITIK (PULL MARKETING) TERHADAP KEMENANGAN ABM-ENNY PADA PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017 sadar bahtiar; rifaid rifaid
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 8, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v8i2.2664

Abstract

Information Communication Technologi (ICT) merupakan sarana yang sangat berperan atas perubahan kehidupan masyarakat. Kebisaan masyarakat kini bergeser masuk kedalam pemanfaatan TIK, meninggalkan cara lama menuju cara baru. Demokrasi digital adalah salah satu bentuk penggunaan TIK dalam area politik. Demokrasi digital merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan media internet dalam ruang lingkup politik. Pemanfaatan media internet dengan beberapa jenis platform kini menjadi wadah bagi pelaku politik praktis untuk melakukan kampanye politik. Pengunaan media internet dalam ranah politik bukan hanya dilakukan oleh para kontestan politik melainkan juga dilakukan oleh para penyelenggara dan pengwas pemilihan seperti KPU, BAWASLU dan beberapa Lembaga lain dengan peran dan koridor masing-masing. Media internet dengan beberapa jenis platform media sosial adalah wadah dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Penelitian ini menggunankan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data derskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pemasaran politik (pull marketing) terhadap kemenangan ABM-Enny. Hasil penelitian menunjukkan bahawa pemasaran politik Pull marketing ABM-Enny bersama timnya dalam kemenangan pada pemilihan gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 cukup efektif. Hal itu tercapai karena kemampuan aktivitas pemasaran politik yang dilakukan, dengan menggunakan strategi pull marketing yang dikombinasikan dengan strategi pemsaran politik yang lainnya seperti startegi push marketing dengan pass marketing. Yaitu pemanfaatan media sosial dalam mobilisasi massa yang sebelum melakukan kunjungan langsung kelapangan (pull marketing). Pemasaran politik yang dilakukan melalui media sosial juga dimanfaatakna dengan strategi menghadirkan para figur yang dianggap berpengaruh sehingga dapat pula mempengaruhi pilihan masyarakat (pass marketing).
Bimbingan Spiritual untuk Meningkatkan Coping Stress dalam Pandemi Covid-19 pada Pengajian ‘Aisyiyah Ranting Kereng Bengkirai Lilik Kholisotin; Sadar Sadar
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 2 (2021): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v6i2.1861

Abstract

Coronavirus or severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 is a virus that attacks the respiratory system. This disease due to viral infection is called COVID-19. The Coronavirus can cause minor disturbances to the respiratory system, severe lung infections, and death. The rapid spread of the coronavirus has caused fear, anxiety, and several other social problems in the community. Besides, the implementation of various government policies to break the chain of distribution of COVID 19, on the other hand, has had a negative impact. This community service aims to provide education to the community, especially in the teaching group Aisyiyah Kereng Bangkirai in the form of socialization and spiritual guidance to reduce anxiety and worry about Covid-19. The implementation method offered is spiritual guidance to deal with stress problems due to the Covid-19 pandemic by delivering material from an Islamic religious perspective and a psychological perspective. The results of this dedication show that there is anxiety among the community due to Covid-19 which has a psychological impact and that impact also affects the joints of community life, both socio-economic, socio-cultural, and socio-religious. Based on the results of the activities carried out, it can be concluded that community service activities can have a positive impact on society regarding the anxiety arising from the Covid-19 pandemic, as well as providing an understanding that religion is always relevant to all conditions that arise in society. Religion is not something rigid but something elastic so that it can always provide solutions to problems that arise.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal Sadar Sadar
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i1.300

Abstract

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu hingga penyakit yang serius, seperti middle east respiratory syndrome (MERS) dan jevere acure respiratory syndrome (JARS. Upaya mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita covid-19 telah dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Palangka Raya. Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Kebijakan pemkot Palangka Raya tentang penerapan protokol kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Data yang diperoleh melalui analisis peraturan walikota dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebiajakan peraturan wali Kota Palangka Raya terkait dengan penerapan protokol Kesehatan pada era new normal sudah diterapkan oleh masyarakat. Kendatipun demikian, implementasi kebijakan penerapan protokol Kesehatan belum mampu menekan peningkatan kasus covid-19 di Kota Palangka Raya. Hal tersebut diketahui dengan terus meningkatnya kasus covid-19 sampai pada bulan Oktober 2020.
Penerapan NPS dalam Pelayanan Penerbitan SKPD Kendaraan Bermotor Berbasis Online pada SAMSAT Kalimantan Tengah Muhammad Yusuf; Ainun Jariah; Sadar Sadar
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.93

Abstract

Diberlakukannnya undang-undang tentang pemerintahan daerah, menuntut setiap daerah untuk mampu mandiri mengatur dan mengelola segala kebutuhan rumah tangganya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu sumber pembiayaan yang menjadi potensi besar sebagai pendapatan asli daerah yaitu penerimaan pajak. Penggunaan kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan pokok saat ini, mengingat bahwa kemajuan zaman yang menuntut serba cepat dalam melakukan segala hal. Selain itu, dengan jangkauan wilayah yang luas seperti pada daerah Kalimantan Tengah, tentunya moda transportasi berupa kendaraan bermotor menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, dengan penggunaan kendaraan bermotor yang marak, maka menjadi potensi besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk dapat maksimal dalam penerimaan pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak. Penerapan paradigma New Public Service dalam pelayanan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang berbasis online merupakan salah satu perwujudan dari komitmen pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan dan kondisi yang terjadi pada masyarakat, terutama pada saat pandemi covid-19 ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan berbasis digital atau dalam jaringan (online) . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan NPS dalam Pelayanan Penerbitan SKPD Kendaraan Bermotor Berbasis Online pada SAMSAT Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelayanan penerbitan surat kendaraan bermotor pada SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan konsep New Public Service dimana orintasi pelayanan dipusatkan pada kebutuhan masyarakat atau khususnya pengguna layanan, akan tetapi dalam proses penerapan konsep tersebut masih ditemukan berbagai kendala terutama mengenai fasiltas pendukung.
The Role of Central Kalimantan Provincial Government in Improving Human Resource Quality through the One House One Graduate Program Rakhdinda Dwi Arha Qairi; Sadar Sadar
Journal of Government Insight Vol. 6 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the role of the Provincial Government of Central Kalimantan in improving human resource quality through the Satu Rumah Satu Sarjana (One House One Bachelor) Program as a strategic approach to family-based and socially inclusive educational development. Using a descriptive qualitative approach, the study relies on primary data obtained from in-depth interviews with key stakeholders and secondary data drawn from official government documents, statistical reports, and relevant publications. The findings indicate that the provincial government plays a strategic role in expanding access to higher education through regulatory support, scholarship provision, partnerships with universities, and mechanisms for identifying eligible households. The program has been shown to enhance educational motivation at the family level, strengthen the academic capacity of student beneficiaries, and generate broader social impacts in the form of increased educational aspirations among the younger generation. Nevertheless, the study also identifies several challenges, particularly the uneven distribution of information across regions and the limitations of program outreach. These issues highlight the need for more inclusive dissemination strategies and improved coordination among implementing institutions. Overall, the program contributes significantly to regional human resource development and serves as a replicable model of educational policy, provided that governance mechanisms and cross-sectoral collaboration are further strengthened.Recommendations are offered to enhance the program’s effectiveness, including improving evaluation systems, strengthening non-financial support for beneficiaries, and developing long-term planning related to graduate absorption and employment pathways
Evaluating the Implementation of E-government in Public Service Delivery: A Case Study of the Pahandut District Office, Palangka Raya City Sadar Sadar; M. Riban Ratia
Journal of Government Insight Vol. 5 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/jgi.v5i2.1041

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of e-government in public service delivery at the Pahandut District Office, Palangka Raya City. The analysis focuses on describing the level of implementation based on technological infrastructure readiness, human resource capacity, supporting policies, and community acceptance; identifying enabling and inhibiting factors; and assessing the extent to which e-government contributes to efficiency, effectiveness, and public satisfaction. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing in-depth interviews, direct observation, and documentation involving district officials and service users. The findings indicate that the implementation of e-government in Pahandut District has performed reasonably well, supported by adequate technological infrastructure, improved bureaucratic competence, and a generally positive public response toward digital services. Nevertheless, several challenges persist, including unstable internet connectivity, limited supporting facilities, and the incomplete integration of inter-agency systems. Overall, e-government has contributed positively to enhancing the efficiency and transparency of public services. This study underscores the importance of strengthening human resource capacity, maintaining digital infrastructure, and improving inter-agency coordination to ensure more optimal and inclusive e-government implementation at the local level