Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Legalitas: Jurnal Hukum
M Rudi Hartono
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEORANG TERSANGKA SALAH TANGKAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA M Rudi Hartono; Ryan Aditama
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.316

Abstract

Praktik perlindungan HAM tersirat didalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia pelaku kejahatan sebagai individu dengan hak asasi manusia (HAM), khususnya terhadap mereka yang terlibat dalam suatu kejahatan, suatu delik. Maksud dan fungsi hukum acara pidana yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terutama untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang atau perbuatan aparat penegak hukum.Namun di sisi lain, undang-undang juga memberikan kekuasaan kepada pemerintah dan negara, melalui aparat penegak hukumnya, untuk menindak warga negara yang melanggar aturan hukum, termasuk penangkapan yang tidak semestinya terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada tersangka yang ditahan secara tidak adil didasarkan KUHAP dan  tindakan peradilan yang dapat dilakukan  terhadap  tersangka untuk kejahatan ilegal Penahanan berdasarkan KUHAP.Metode Pendekatan Penelitian digunakan Penelitian Yuridis Normatif. Metode Penelitian ini didasarkan pada prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika  ilmu  hukum dari sisi normatif dengan menghubungkan dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tujuan akhir Studi  yang diharapkan dalam penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran hukum tentang kewenangan polisi untuk melakukan penangkapan sehingga tindakan menangkap seseorang secara melawan hukum dapat diminimalisir di kemudian hari. diduga melakukan tindak pidana tetapi tidak memiliki bukti dan fakta hukum yang cukup.
Analisis Hukum terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Beracara Memberikan Bantuan Hukum M Rudi Hartono; Radi Candra
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.350

Abstract

The existence of advocates as justice seekers at this time is very much needed and important in the life of the community and nation as well as increasing legal awareness and the complexity of legal problems in society. Advocacy is a profession that provides legal services to the public or its clients who face legal problems, both those related to criminal, civil and state affairs. Legal services provided by Advocates can be in the form of legal consultations, legal assistance, legal advice providers, exercising power, representing, assisting, defending, and performing other legal actions for and on behalf of clients. In providing these legal services, an Advocate can carry out it through a prodeo (Free of charge) or obtain an honorarium or payment for services from the client. In general, the position of an advocate is equal to that of other law enforcers such as the judges, prosecutors, and the police. : "Thus, advocates also play an important role in upholding and protecting the law for the community. The proper role of an advocate has been regulated in Law Number 18 of 2003 concerning "Advocates.
Analisis terhadap Penghentian Penyidikan pada Laporan Polisi Nomor: B.210/VIII/2018/JAMBI/SPKT”C” Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak M Rudi Hartono; Lilis winantri
Wajah Hukum Vol 4, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v4i2.238

Abstract

Law enforcement efforts by Law Enforcement Officers include a series of actions taken by police officers, Prosecutors, Judges, and Correctional Institutions. However, the spearhead in the handling of criminal cases that occur in the community is basically handled and carried out directly by police officers. In carrying out its duties, the Police have a basic duty as mandated in Article 13 of Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia, namely the Police have the task of maintaining security and public order, enforcing the law, and providing protection, protection, and service to the community. The task of law enforcement relates to the Criminal Justice System where the Police Department is one of its parts in addition to judges and prosecutors, which in the criminal justice system have the authority to make coercive efforts, which include the activities of arrest, detention, search and seizure. In carrying out the task of investigating the perpetrators of crimes or criminal cases, from the beginning of the investigation the case always coordinates with the Public Prosecutor, to avoid going back and forth on a recurring basis. In the police report Number: B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT"C", there is a process of termination of investigation where the case of rape of a child is not continued to the stage of further law enforcement, namely the impeachment of the Prosecutor for prosecution, but in this case it is discontinued only to the level of investigation.
Co-Authors Lilis winantri Radi Candra Ryan Aditama