Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search
Journal : Tax

PERLAKUAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT PADA CV “X” DI SURABAYA Kevin Tirtawijaya; Retnaningtyas Widuri
Tax & Accounting Review Vol 4, No 2 (2014): Tax & Accounting Review
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.665 KB)

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penghitungan PPh Badan di CV X; dan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme penghitungan PPh Badan di CV X dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Metode penelitian yang digunakan sebagai rancangan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan angkutan darat yang beroperasi di Surabaya, yaitu CV X di Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme penghitungan PPh Badan pada CV X dimulai pada akhir periode akuntansi, perusahaan mempersiapkan laporan keuangan yang berisi informasi kuantitatif mengenai keadaan keuangan perusahaan yang hendak digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Laporan tersebut terdiri dari laporan Neraca dan Laba Rugi. Setelah itu perusahaan melakukan koreksi fiskal dan menghitung PPh Badan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mengenai perhitungan perpajakan, perusahaan telah menghitung pajak penghasilannya dengan baik. Dari laba/rugi fiskal adalah sebesar Rp 431.032.942, dan dapat diketahui bahwa besarnya PPh terutang CV X adalah sebesar Rp 107.758.000. Hasil penelitian ini juga telah menunjukkan bahwa total pajak penghasilan yang dipotong langsung dari pendapatan CV X dari perusahaan-perusahaan yang menjadi customer CV X adalah sebesar Rp 94.457.300, sehingga besarnya PPh yang harus dibayar CV X selama tahun 2013 adalah sebesar Rp 13.300.700. Namun demikian, penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan CV X pada tahun 2013 kurang baik, karena tidak mengikutsertakan Tarif Pasal 31-E ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hasil penghitungan ulang menunjukkan bahwa angsuran PPh 29 CV X pada tahun 2013 adalah lebih bayar, yaitu sebesar Rp 40.578.182.
PENGARUH ASIMETRI INFORMASI, UKURAN PERUSAHAAN DAN BEBAN PAJAK TANGGUAHAN TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 2010-2012 Nadia Dhaneswari; Retnaningtyas Widuri
Tax & Accounting Review Vol 3, No 2 (2013): Tax & Accounting Review
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.623 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah asimetri informasi, ukuran perusahaan dan beban (manfaat) pajak tangguhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Praktik Manajemen Laba di Perusahaan Manufaktur baik secara parsial maupun simultan. Data diperoleh dari Annual Report dan Laporan Keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia yang kemudian dapat diolah.Dalam penelitian ini, manajemen laba diukur dengan menghitung Discretionary Accruals model Friedlan. Asimetri informasi diukur menggunakan bid-ask spread, ukuran perusahaan diukur dengan total aktiva dan beban (manfaat) pajak tangguhan diukur dengan selisih kewajiban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan. Populasi penelitian terdiri dari 50 perusahaan manufaktur dan periode pengamatan mulai tahun 2010 – 2012. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan pemilihan sampel dengan metode purposive sampling yang memenuhi kriteria sampel. Metode analisis yang digunakan adalah metode analis linier berganda untuk menguji pengaruh asimetri informasi, ukuran perusahaan dan beban (manfaat) pajak tangguhan terhadap manajemen laba.Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan metode analisis linier berganda dalam penelitian ini, maka didapat kesimpulan secara parsial bahwa asimetri informasi dan beban pajak tanguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
ANALISA PENGARUSH STRES KERJA, KEPUASAN KERJA, BUDAYA ORGANISASI, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN KANTOR KONSULTAN PAJAK DI SURABAYA Johartono Johartono; Retnaningtyas Widuri
Tax & Accounting Review Vol 3, No 2 (2013): Tax & Accounting Review
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.555 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah stres kerja, kepuasan kerja, budaya organisasi, dan komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap turnover intention karyawan kantor konsultan pajak di Surabaya baik secara parsial maupun secara simultan. Data diperoleh dari kuesioner yang disebar ke 100 responden yang merupakan karyawan kantor konsultan pajak di Surabaya pada bulan Mei 2014. Sebanyak 100 kuesioner kembali dengan keadaan yang lengkap dan dapat diolah. Dengan menggunakan teknik analisa regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara stres kerja dengan turnover intention. Di mana jika stres kerja yang dirasakan karyawan menurun, maka tingkat turnover intention juga bisa jadi akan menurun. Selain itu terdapat hubungan negatif signifikan antara variabel kepuasan kerja, budaya organisasi, dan komitmen organisasi terhadap turnover intention. Semakin tinggi tingkat yang dirasakan karyawan atas kepuasan kerja, budaya organisasi dan keinginan untuk berkomitmen di tempatnya bekerja, maka semakin rendah tingat turnover intention karyawan yang akan terjadi.
Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya Lisa Hendra Jaya; Retnaningtyas Widuri
Tax & Accounting Review Vol 1, No 1 (2013): Tax & Accounting Review
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.592 KB)

Abstract

Pajak hotel dikenakan terhadap fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang  mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak hotel di kota Surabaya dan melihat efektivitas pemungutan. Penelitian dilakukan terhadap 37 hotel berbintang di kota Surabaya untuk tahun 2010-2011. Analisis dilakukan secara deskriptif dilanjutkan dengan uji- t berpasangan. Data menunjukkan bahwa potensi pajak hotel di kota Surabaya tahun 2010 sebesar Rp 108.9 miliar dan tahun 2011 sebesar Rp 120.5 miliar. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di kotaSurabaya belum efektif karena terdapat perbedaan yang signifikan antara potensi dan realisasinya.The hotel tax is levied on the facilities or resort lodging services providers, which include motels, inns, cabins tourism, tourism guest house, guest house, lodging houses and the like, as well asa boarding house with the number of room more than 10 (ten). This research was conducted to know how potential is the hotel tax in Surabaya  and to see its tax collection’s effectiveness. The research was conducted on 37 five-star hotels in Surabaya for the year 2010-2011. The descriptive analysis was done first then followed by paired t-test. The results indicated that the potential hotel tax in Surabaya in 2010 amounted to Rp108.9 billion and in 2011 amounted to Rp120.5 billion. The analysis showed that tax collected in Surabaya was not been effective because there was significant difference between the potential and the realization.
PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PETUGAS PAJAK, DAN PERSEPSI ATAS SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI WILAYAH SIDOARJO Josephine Nidya Prajogo; Retnaningtyas Widuri
Tax & Accounting Review Vol 3, No 2 (2013): Tax & Accounting Review
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.712 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang mempunyai usaha di wilayah Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN TORAJA UTARA Olga Yani Fransiska; Retnaningtyas Widuri
Tax & Accounting Review Vol 4, No 2 (2014): Tax & Accounting Review
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.252 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atas Pendapatan, Belanja dan pembiayaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi  yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013. Berdasarkan penelitian ini, evaluasi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian atas pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.