Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN INPASSING DI UNIVERSITAS PADJADJARAN Yayan Nuryanto; Agus Taryana; Teguh Sandjaya
Responsive Vol 5, No 1 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v5i1.38876

Abstract

Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing di Universitas Padjadajaran periode tahun 2017 sampai dengan Akhir November 2021, menjadi salah satu penetapan jabatan fungsional Universitas dalam melaksanakan kebijakan inpssing yaitu Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) yaitu jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, jabatan tersebut sangat dibutuhkan oleh Universitas Padjadjaran. Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Pengangkatan jabatan fungsional Pranata Humas melalui penyesuaian/inpassing merupakan salah satu reformasi birokrasi dalam penataan jabatan fungsional, berdasarkan Peraturan  Pemerintah nomor 11 Tahun 2017  tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 164,  pola karir Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk keselarasan potensi dan kompetensi yang berdampak pada peningkatan kinerja instansi pemerintah, dijadikan dasar/pedoman  untuk menyusun  urutan jabatan, penempatan dan/atau perpindahan Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan dan atau antar posisi di setiap jabatan,  secara berkesinambungan antara pola karir yang dibentuk instansi dan pola karir secara nasional dalam penguatan jabatan fungsional Pranata Humas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif  dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji pola karier jabatan fungsional melalui inpassing pranata Pranata Humas dapat dibentuk dengan mengunakan model vertikal, horizontal dan diagonal di Universitas Padjadjaran, kenyataannya  dibentuknya  pola karier jabatan fungsional Pranata Humas yang memiliki kompetensi, profesional, mandiri,  kreatif dan inovatif, bisa menjawab kebutuhan Universitas Padjadjaran dalam merespon tuntutan perubahan lingkungan nasional, regional dan global.
PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SESPIM LEMDIKLAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Ani Surtiani; Iin Kurniasih; Yuyun Mulyati; Teguh Sandjaya
Responsive Vol 5, No 4 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v5i4.44642

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sespim Lemdiklat Polri.   Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama yang disebar kepada 62 responden dari total populasi 159 orang.Hasil penelitian menunjukan variabel kompetensi PNS di Sespim Lemdiklat Polri memperoleh skor sebesar 2046 dengan rata-rata 4,13 termasuk pada kategori baik. Variabel kinerja PNS di Sespim Lemdiklat Polri memperoleh skor sebesar 2602 dengan rata-rata 4,20 termasuk pada kategori baik. Dengan nilai R square sebesar 0,701, maka diperoleh KD sebesar 49,14% yang menunjukan besarnya pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y). Sedangkan 50,86% merupakan variabel lain yang berpengaruh tetapi tidak dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian kompetensi  berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Sespim Lemdiklat Polri. Saran penelitian ini adalah para pegawai perlu meningkatkan pengetahuan terkait peraturan yang dikeluarkan Kapolri, sungguh-sungguh dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai prosedur dan menjalin komunikasi yang baik, selain itu setiap pimpinan pada unit organisasi harus mampu memberikan keleluasaan kepada para pegawai untuk berpartisipasi sehingga mendorong terwujudnya kinerja yang baik. The purpose of this study was to analyze the effect of competence on the performance of Civil Servants (PNS) in the Sespim Lemdiklat Polri.   This research used a quantitative approach. The data collection technique used a questionnaire as the main instrument distributed to 62 respondents from a total population of 159 people.  The results showed that the competency variables of civil servants  obtained a score of 2046 with an average 4,13 belongs to the good category. The performance variable of civil obtained a score of 2602 with an average score 4,20 belongs to the good category. With an R square value of 0.701, a KD of 49.14% was obtained which shows the magnitude of the influence of the variable (X) on the variable (Y). Meanwhile, 50.86% is another variable that has an effect but was not studied in this study. Thus, competence affects the employees performance at the Sespim Lemdiklat Polri. The research recomendation are employees need to increase knowledge related to the regulations, be serious in completing work according to procedures and establish good communication, besides that leader must be able to provide flexibility to employees  participate to the realization of good performance. 
The Governance Reform In The Coaching Services Of Prisoners In The Correction Centers (A Study At The Sukamiskin Class I Correction Center) Agung Edi Rustanto; Teguh Sandjaya; Wuwuh Andayani
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v6i2.45232

Abstract

In general, the problems of LAPAS in Indonesia are regarding overcapacity and facilities that are not up to standard. However, in Class 1 Sukamiskin LAPAS, among other problems, there are interesting problems to study after the reform. The purpose of this study was to analyze coaching services after governance reform was carried out at Class 1 Sukamiskin Correctional Institution. What improvements have occurred in coaching services at Class 1 Sukamiskin LAPAS need to be studied in more depth because coaching is a very important service. Some aspects of the coaching carried out in governance reform at Class 1 Sukamiskin prison are coaching in the form of spiritual activities, fulfillment of remission rights, assimilation, parole leave, parole, and leave before release, and sports activities. Governance reform at Class 1 Sukamiskin LAPAS was carried out through several effective stages. The success of governance reform in coaching services needs to be investigated because it is very important to know the implementation process. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach at Sukamiskin Class 1 LAPAS. Informants in this study were LAPAS leadership officials, LAPAS staff officers, prisoners and visitors. The results of this study are that there is an increase in coaching services in the form of spiritual activities, an increase in the fulfillment of remission rights, assimilation, parole leave, parole leave, and leave before being released online, the implementation of sports activities becomes more systematic and directed. The results of this study indicate that there is a positive impact from governance reform in Class 1 Sukamiskin LAPAS being able to realize an increase in coaching services through organizational structure changes and change management.