Kristian Widya Wicaksono
Parahyangan Catholic University

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MANAJEMEN PROSES PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG: STUDI KASUS DI PASAR KORDON Kristian Widya Wicaksono; Christian Evander Yosaputra Lesnusa
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v13i2.5162

Abstract

Tumpukan sampah di Pasar Kordon mengindikasikan bahwa proses pelayanan pengelolaan sampah belum berjalan sesuai dengan ekspektasi pengguna layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen proses dalam pengelolaan sampah oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung (PD Kebersihan Kota Bandung). Secara spesifik, penelitian ini akan mengambil studi kasus di Pasar Kordon Kota Bandung. Kerangka teori yang digunakan adalah manajemen proses pada organisasi publik yang bertumpu pada kajian optimalisasi proses bisnis organisasi. Dimensi optimalisasi manajemen proses tersebut meliputi efektivitas, efisiensi, adaptasi, dan manfaat bagi pengguna layanan. Sedangkan metode penelitiannya adalah menggunakan tinjauan literatur sistematis yang bertujuan untuk mensintesiskan penelitian-penelitian sebelumnya guna menghasilkan pengetahuan yang baru. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran secara elektronis terhadap publikasi-publikasi ilmiah dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif melalui koding terbuka, lalu diramgkai menjadi tema-tema, dan disintesiskan secara induktif untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen proses pengelolaan sampah oleh PD Kebersihan Kota Bandung di Pasar Kordon belum sepenuhnya berjalan secara optimal sebab belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai dan andal terutama saat terjadi hujan, penyuluhan pengelolaan sampah yang tidak mampu merubah perilaku pedagang dalam membuang sampah, jam operasional pengangkutan sampah yang dilaksanakan saat jam sibuk sehingga menyebabkan kemacetan, tidak efisiennya jumlah petugas dan durasi waktu pengangkatan sampah, serta masih adanya bau busuk yang menyengat saat pengangkutan sampah.
Public Employee Accountability in Official Family Planning and Population Control (DPPKB) Bekasi Regency Kristian Widya Wicaksono; Kania Anggraeny Ramadhan
Journal of Governance Volume 7 Issue 4: (2022)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v7i4.16959

Abstract

Accountability of the State Civil Apparatus (ASN) in the Official Family Planning and Population Control (DPPKB) Bekasi Regency experienced a problem because they could not look closer to each other in the work deployment. Furthermore, as part of public employee accountability, the people of Bekasi Regency lack a channel to monitor the performance of the ASN in the DPPKB of Bekasi Regency. This research aims to describe the accountability of ASN in DPPKB Bekasi Regency. This study utilized Han and Perry's Public Employee Accountability theory. This theory has five dimensions: attributability, observability, evaluability, answerability, and consequentiality. The quantitative approach is used in this study. Surveying is a type of research. Data is collected by distributing questionnaires to all DPPKB Bekasi Regency employees. Consequently, the sampling technique used in this study was a saturated sample, in which the entire population of 40 ASN in DPPKB was sampled. Furthermore, the data were analyzed using a univariable descriptive statistical analysis method that measures the frequency distribution, the central tendency, namely the median, and the distribution of the variability studied, namely the interval index. According to the findings of this study, most ASN within the DPPKB Bekasi Regency have demonstrated accountability as public employees in executing their duties since they can be asked to explain actions taken or not taken against stakeholders with confidence in the outcomes based on the evaluation results.
Studi Evaluasi Pembangunan Kabupaten Karawang Menggunakan Alternative Service Delivery Framework Kristian Widya Wicaksono; Jeffri Yosep Simanjorang; Dinda Tresya Cantika; Amelia Augustine Aan Putri; Dinda Biavinca
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2298

Abstract

Abstrak Evaluasi pembangunan merupakan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan program sektor publik, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Karawang yang bertujuan menekan angka pengangguran terbuka dan mengurangi jumlah penduduk miskin sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini melakukan survei pada November 2023 dengan melibatkan 400 responden warga Kabupaten Karawang. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan kerangka Alternative Service Delivery Framework (ASDF) yang mencakup enam dimensi: kepentingan umum, peran pemerintah, keselarasan yurisdiksi, kemitraan eksternal, prinsip bisnis, dan keterjangkauan. Temuan penelitian menunjukkan skor rata-rata 3,27 (dari skala 5). Hasil penelitian mengindikasikan adanya beberapa ruang perbaikan di dalam program pembangunan seperti peningkatan inklusivitas program, penyempurnaan mekanisme koordinasi, serta penguatan sinergi dengan mitra. Kata kunci: evaluasi program, kemiskinan, ketenagakerjaan, ASDF, Kabupaten Karawang   Abstract Development evaluation serves as a critical instrument for assessing public sector programme effectiveness, particularly in poverty reduction and employment expansion initiatives. This study examines the implementation of development programmes in Karawang Regency, Indonesia, designed to reduce open unemployment rates and decrease poverty levels in accordance with the 2021-2026 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). Employing a quantitative approach, the research conducted a survey in November 2023 involving 400 residents of Karawang Regency. Data analysis was performed using descriptive statistics within the Alternative Service Delivery Framework (ASDF), incorporating six key dimensions: public interest test, government role, jurisdictional alignment, external partnership, business principles, and affordability. The findings reveal an average score of 3.27 (on a 5-point scale), indicating several areas requiring programme improvement. These include enhancing programme inclusivity, refining coordination mechanisms, and strengthening multi-stakeholder collaboration. Keywords: programme evaluation, poverty alleviation, employment generation, ASDF, Karawang Regency