Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KINERJA DIREKTORAT PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENINDAK LANJUTI LAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERIODE 2012-2013 WILMAT MUSKANAN, FRANS
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2014): Politika: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.148 KB) | DOI: 10.14710/politika.5.1.2014.1-14

Abstract

Masalah Korupsi merupakan masalah yang sangan serius dan sangat sulit untuk diberantas, atas dasar pertimbangan tersebut maka KPK dibentuk untuk melakukan berbagai tindakan terhadapat setiap perkara korupsi yang berkaitan dengan masalah grand corruptions. Sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi, KPKdiberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk menindak lanjuti setiap perkara korupsi yang dilaporkan ke KPK, sehingga korupsi yang terjadi di Indonesia dapat ditekan tingkat penyebarannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sehingga dapat mengetahui kinerja dari  direktorat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK dalam mendak lanjuti setiap perkara korupsi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dari direktorat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah optimal dilihat dari hasil tindak lanjut disetiap direktorat menunjukan penyelsaian perkara diatas 50%, namun dari hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh setiap direktorat masi terdapat tunggakan perkara yang perlu ditindak lanjuti ditahun berikut, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, kompetensi dan sarana prasarana penunjang.  
Konflik Perebutan Sumber Daya Alam: Studi Kasus: Perebutan Lahan Antar Pemerintah Desa dan Pemilik Lahan di Pantai Uinian Hasada Sandralina Poto; Ananias R.P Jacob; Frans Wilmat Muskanan
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): September : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i3.1277

Abstract

This study aims to identify the causes of the conflict, analyze its impacts on natural resource management, and examine it through Karl Marx’s conflict theory. This research employed a qualitative method with a case study approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with landowners, the village government,and community leaders. Secondary data were collected from official documents and related literature. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively, referring to Karl Marx’s key concepts such as class conflict, control over the means of production, and alienation. The findings reveal that the conflict is caused by unclear land ownership status, the village government’s economic interests, lack of communication and transparency, and overlapping regulations. The impacts include hampered natural resource management and conservation, uncontrolled exploitation of resources, decreased community participation in sustainable tourism development, and potential environmental damage due to uncoordinated land use. Based on Karl Marx’s analysis, the conflict reflects class struggle between landowners as the dominant class and the village government as the managing class seeking to take over the resources. This study suggests the need for clear regulations, transparent decision-making processes, and active participation from all parties to achieve fair and sustainable natural resource management.