Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR TANAH OLEH BAKTERI E. COLI DI KOTA YOGYAKARTA Fajar Winarni; Dinarjati Eka Puspitasari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study is an empirical legal research that uses primary and secondary data. The result of this study is to be used f or the handling of E. coli contamination where it is the government ’s role to procure chlorine diffusers and monitor the quality of drinking water. The high level of contamination caused by the E. coli bacteria is due to the poor sanitation system and the close proximity of wells to septic tanks. Meanwhile, other constraints faced by the government include the lackof routine monitoring, lack of sanitation workers, and lack of proper implementation of the standardtechnical guidance on Procedures Planning Septic Tank with Absorption Systems. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah dalam rangka penanggulangan pencemaran bakteri E. coli dimana Pemerintahberperan dalam pengadaan alat chlorine diffuser, sosialisasi hidup bersih, pengawasan kualitas air minum, dan sebagainya. Tingginya pencemaran bakteri E. coli dikarenakan sistem sanitasi yang buruk, dan jarakyang dekat antara sumur dengan saluran septic tank. Sementara itu kendala yang dihadapi antara lainPemerintah tidak melakukan pengawasan secara rutin, terbatasnya petugas sanitasi, tidak dilaksanakannyapetunjuk teknis SNI tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan.Kata Kunci: peran pemerintah, pencemaran, bakteri E. coli.

Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman Dinarjati Eka Puspitasari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Even though street vendors in Yogyakarta and Sleman bring in a huge amount of income for the city budget, they are often ignorant to public space regulations. This research aims to find an arrangement model for street vendors in accordance to the city spatial plan. Jumlah pedagang kaki lima di Yogyakarta dan Sleman yang relatif banyak memang mendatangkan pemasukan bagi daerah, namun di sisi lain aktivitas mereka mengganggu kawasan ruang publik. Penelitian ini bertujuan mengetahui pola penataan pedagang yang sesuai dengan tataruang kawasan publik sehingga diharapkan dapat menjadi model pengaturan pedagang di Yogyakarta dan Sleman.

Dampak Pencemaran Air terhadap Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta) Dinarjati Eka Puspitasari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 1 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research is aimed to know the contribution government and societies in Yogyakarta for maintaining the water pollution on Code River. Code River is a river in Yogyakarta which has crowded area on its river flow region. The research location is in Code’s river flow region, especially in Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan dan Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Yogyakarta.Data in this research were obtained through field research and library research. The field research was carried out by using interview guidance and sample waste data testing from Balai Besar Teknik Lingkungan (BBTKL) Yogyakarta, whereas the library research was done by documentary study by collecting and analyzing selected laws and regulation which were relevant to the research.The result showed that the environmental data to maintain environment health and social condition in the field research has not been served. Beside that, the result of laboratory testing BBTKL showed that water condition on field research has contained pollutant. However, the government and societies just give less contribution to decrease the effect of water pollution on Code River. In this case, the contribution of laws and regulation has been needed to decrease the water pollution.

TINJAUAN TERHADAP RENCANA PENERAPAN PAJAK LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Dahliana Hasan; Dinarjati Eka Puspitasari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 3 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Research on “an analysis on Indonesia’s Environmental Tax Planning as an instrument of Environmental Preservation” is a normative research which has objectives to know the concept of environmental tax which is offered by Indonesian Government and to obtain a clear description whether it is a better concept or not which can be used to decrease environmental degradation. Data in this research were obtained through field research and library research. The field research was carried out by using interview guidance, whereas the library research was done by documentary study by way of collecting and analyzing selected laws and regulations, books, articles and other documents which were relevant to the research. All data were analyzed qualitatively. The result showed that the objective of the concept of environmental tax, offered by Indonesian government, is to decrease environmental degradation as a result of production process. Basically, the concept is a better instrument to preserve the environment, however, it should be reviewed especially on determining the taxpayer’s criteria, the tax rate and the budget earmarking in order to be applicable and to have no burden toward the industry itself. Now, it will be wise to rely on other policies to handle the environmental problems in Indonesia such as CSR, performance bonds, AMDAL and UKL-UPL, even though some weaknesses have also found on those policies.

KAJIAN MENGENAI PEMBATASAN IJIN PENDIRIAN HOTEL UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA YOGYAKARTA Dinarjati Eka Puspitasari
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 8 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai pembatasan ijin mengenai pendirian hotel untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta dengan menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Untuk pendirian hotel berbagai syarat perizinan harus dipenuhi seperti IPT (Izin Pemanfaatan Tanah), AMDAL dan/atau UKL-UPL sebagai syarat untuk mendapatkan IMB serta izin HO (Izin gangguan). Di samping itu, peran Pemerintah dalam upaya pembatasan ijin mengenai pendirian hotel untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta dengan pemberian moratorium penerbitan IMB dari mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT Puspitasari, Dinarjati Eka
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The right of environmental defenders not to be sued civilly or prosecuted criminally is part of human rights regulated in Article 66 of Law 32/2009 (UUPPLH), known as Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP). But in practice, the law is used as a tool to curb public participation. In this case, environmental organizations have an important role to play in assisting communities in fighting for their environmental rights, ranging from non-judicial mechanisms to becoming amicus curiae in court. This research examines literature sources with a library research method through a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The result indicates that although Law No. 32/2009 provides legal protection to fight for the right to a good and healthy environment, the community is still prosecuted when fighting for the right to the environment, either through a lawsuit or criminalized. In conclusion, the Anti-SLAPP regulation in Indonesia is still relatively weak in providing justice, benefits, and legal certainty for environmental fighters in Indonesia.

ASPEK HUKUM PENANGANAN TINDAKAN MALPRAKTEK MEDIK DI INDONESIA Dinarjati Eka Puspitasari
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v3i2.64

Malpraktek medik di dunia kedokteran sering terjadi di sekitar kita. Malpraktek medik ini terjadi karena adanya tindakan dokter yang alpa, tidak hati-hati, lalai dalam melakukan tindakan medik, meskipun telah dilakukan perjanjian atau persetujuan medik. Artikel ini bersifat yuridis normatif. Artikel ini membahas aspek hukum malpraktek medik meliputi aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, serta aspek hukum administrasi. Ketiga aspek hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang diduga melakukan malpraktek medik serta pasien yang menjadi korban malpraktek medik.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search