<![CDATA[Belum terintegrasinya data PNS Nasional antara BKN dengan instansi di daerah, serta belum adanya standar sistem pelayanan yang meliputi unsur keamanan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi, maka dalam hal ini, sehingga Pemerintah menetapkan kebijakan yang memanfaatkan penerapan e-Govermentdalam pelayanan PNSmelalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang penerbitan Kartu PNS Elektronik, yaitu kartu identitas yang memuat data PNS dan keluarganya secara elektronik, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap PNS. Penelitian ini patut dikaji karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan Kartu PNS Elektronik di Kabupaten Sinjai dengan cara mengklarifikasi, mengurai, menggambarkan, serta menganalisa fenomena implementasi kebijakan publik yang berkembang kepada PNS dengan mendiskripsikan implementasi tersebut. Teori yang digunakan untuk mendukung analisis Implementasi Kebijakan Kartu PNS Elektronik di Kabupaten Sinjai ini yaitu model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III yang disebut dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi instrument utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu pengumpulan data yang merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu; wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut sudah berjalan dengan efektif, begitu pun dengan faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tidak menemui kendala. Adapun faktor yang berpotensi menghambat implementasi tersebut yaitu kurangnya inisiatif PNS untuk melakukan perekaman data Biometrikserta banyaknya ditemukan kesalahan data PNS.]]>
