<![CDATA[Terselenggaranya pemilu adalah salah satu bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi yang mana kebebasan berekspresi warga negara atas pemenuhan hak yang berlandaskan atas azas bebas memilih dan dipilih. Dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki kaitan dengan aspek hukum dan akan selalu mengalami dinamika hukum disetiap konteks tahapan penyelenggaraannya. Dinamika hukum tersebut terjadi ketika dalam penyelenggaraan pemilu seiring dengan bergantinya perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu tersebut yang telah diatur keberkalaan pelaksanaannya. Kemudian ditetapkannya UU No. 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Penetapan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu menunjukkan adanya konstruksi hukum yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran dan perselisihan. Adapun pelanggaran itu terdiri dari pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kemudian permasalahan tersebut berdampak kepada implementasinya, salah satu yang menjadi sorotan adalah penerapan sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka. Permasalahan dalam implementasi sistem pemilu ini berdampak kepada sistem politik, partai politik, dan stabilitas pemerintahan, yang kemudian berujung pada rentannya terjadi praktik money politic kemudian menyebabkan kekacauan yang sistematis yang mengganggu pertumbuhan demokrasi.]]>
