Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PAJAK PRATAMA MANADO Sondakh, Javier; Morasa, Jenny; Wokas, Heince
GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI Vol 8, No 4 (2013)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32400/gc.8.4.25118.2013

Abstract

In accordance with the decision of the finance minister 34/PMK.03/2005 UN taxation philosophy about sharing property tax revenues between the central government and local governments that receive the proceeds of land and building tax is directed for the purpose of public interest, then the proceeds from the PBB constitutes acceptance of the State which must be shared between the central government and local governments. The purpose of this study was to determine the level of tax compliance in Target and Realization of Land and Building Tax payments. Sources of data used in this study is secondary data is data that comes from the Tax Office Primary service Manado. The results showed that the Land and Building Tax Revenue in theperiod of four years from 2008-2011 continued to increase except in the year 2009. In general, most people are aware of their obligations as citizens of Indonesia are good and they are aware that taxes are a form of public participation in local development to better developed and developing countries. Also there is a small community is not aware of its obligations as a taxpayer PBB.
ANALISIS PENERIMAAN RETIBUSI PARKIR KOTA MANADO TAHUN 2008-2012 Go, Edward Ricardo; Sondakh, Jullie; Wokas, Heince
GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI Vol 8, No 3 (2013)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32400/gc.8.3.25098.2013

Abstract

Parking retribution is one main source for Regional Original Revenue (PAD). The employment of regional autonomy in Indonesia makes parking retribution as one source of regional revenues. This research was done in Transportation Institution Office (DISHUB) Manado City and Parking Technical Executing Units (UPT) that responsible in handling parking retribution management. This research aims to analyze the development of parking retribution revenues, to forecast the realization of parking retribution effectiveness from 2016 until 2020, and to give insight for improving the parking retribution effectiveness in the future. The used analysis method is descriptive analysis method. Based on this research results, it is shown that UPT DISHUB Kota Manado have met the realization target of parking retribution revenues by Regional Government Manado, excellently and effectively. After the effectiveness analysis has been done, it can be concluded that the realization of parking retribution revenues is still increasing, starting from 61.20% at 2008, until reaching 111.46 at 2012. Based on the forecasting of parking retribution revenues amount from 2016 until 20120, it is simplified that the realization of parking retribution is always increasing, between 2012-2016, it has increased up to 385.83% until reach 361.04% at 2020. Based on those forecasting, for improving the effectiveness of this revenues, it is suggested to parking UPT for conducting enhancement, start from fee policy evaluation, HR efficiency and effectiveness to routine monitoring in TKP, and Natural Resources improvement or using computerized system to minimize indiscipline.  
PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS KEPEMILIKAN AKTIVA KENDARAAN DENGAN METODE SEWA PEMBIAYAAN PADA CV. KARYA WENANG Claudia, Stephany Florence; Nangoi, Grace Mogi; Wokas, Heince
GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI Vol 8, No 4 (2013)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32400/gc.8.4.25133.2013

Abstract

To fund the business activities especially for the procurement of capital goods, the company has alternative sources of financing in the corporate and finance sourced from outside the company. Funding is sourced from within the company including the capital stock, issuance of bonds, and retained earnings. While the funding is sourced from outside the company such as bank loans and leasing. For companies that not have enough capital, the alternative is often used outside financing companies that finance leases/capital lease. The purpose of this study is to investigate the application of accounting taxation on the ownership of assets by the method of vehicle financing lease ( capital lease ) on the CV. Karya Wenang. The method used in this research is descriptive method. The results of the study on the CV. Karya Wenang is the CV Karya Wenang not fully implement the accounting taxation of finance lease transactions that do. As in the case of depreciation, the company still apply to commercial accounting
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Sugeha, Aldiansyah; Poputra, Agus T.; Wokas, Heince
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal EMBA, HAL 474- 591
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.902 KB) | DOI: 10.35794/emba.3.1.2015.7191

Abstract

Penyelenggaraan anggaran merupakan hal yang sangat penting di dalam melaksanakan proses pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Hal ini berkaitan erat dengan profesi Bendahara yang bertugas untuk menerima, mencatat, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang serta berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah atau kuasa pengguna anggaran. Untuk mengatur pelaksanaan tugas dari bendahara tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Peraturan inilah yang dijadikan pedoman oleh bendahara Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pembukuan dan laporan pertanggungjawaban bendahara dengan peraturan yang berlaku. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian masih sering terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, kesalahan pencatatatan, dan juga kesalahan prosedur. Kepala dinas DPPKAD sebaiknya lebih tegas dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan di SKPD, dan perlunya peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan formal atau non formal. Kata kunci: penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, bendahara
PENERAPAN AKUNTANSI BIAYA BAHAN BAKU DALAM PROSES PRODUKSI PADA PT. PUTRA KARANGETANG MINAHASA SELATAN Taawoeda, Grace; Saerang, David Paul Elia; Wokas, Heince
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 3 (2014): Jurnal EMBA, HAL 1686 - 1814
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.068 KB) | DOI: 10.35794/emba.2.3.2014.5965

Abstract

Manajemen perusahaan manufaktur, dituntut untuk melaksanakan penyempurnaan aktivitas secara berkesinambungan, agar perusahaan memiliki daya saing yang tinggi dalam jangka panjang. Hal ini mendorong pimpinan perusahaan untuk merencanakan, mengendalikan, serta mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Objek penelitian ini yaitu PT. Putra Karangetang Minahasa perusahaan yang bergerak dalam bidang industri bahan makanan berupa tepung kelapa sebagai produk utama. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi biaya bahan baku dalam proses produksi telah dilakukan dengan benar. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis. Dengan metode ini, data penelitian disusun,diinterpretasikan, dideskripsikan, dan dianalisis. Penelitian ini dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan perusahaan jika perusahaan menggunakan metode Economical Order Quantity (EOQ). Alat analisis data yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini meliputi kuantitas pemesanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  perusahaan sebaiknya meninjau kembali kebijakan persediaan bahan baku yang selama ini telah dilakukan dan perusahaan sebaiknya menentukan besarnya persediaan bahan baku dengan menggunakan economic order quantity untuk menghindari resiko kehabisan bahan baku dan juga kelebihan bahan baku sehingga dapat meminimalisasi biaya bahan baku bagi perusahaan. Kata kunci: akuntansi, biaya bahan baku
PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Lalombombuida, Socrates; Tinangon, Jantje; Wokas, Heince
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 1 (2014): Jurnal EMBA, HAL 01 - 122
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.069 KB) | DOI: 10.35794/emba.2.1.2014.3558

Abstract

Akuntansi  pemerintahan,  termasuk  di  dalamnya  akuntansi  untuk organisasi nirlaba (organisasi nonprofit), adalah bidang akuntansi yang berkaitan  dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya. Penelitian ini menggunakan informasi dari sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi pendapatan dan data kuantitatif berupa laporan keuangan dalam hal ini laporan realisasi anggaran DPPKAD Pemkab Talaud. Semua penerimaan daerah untuk pelaksanaan urusan Pemda dikelola dalam APBD dan PP No.24 Tahun 2005 tentang SAP yang memberikan deskripsi cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam SISDUR secara operasional, Pemkab Talaud menggunakan aplikasi SIMDA dilakukan melalui proses pada sistem yang selanjutnya langsung memproses laporan keuangan. Pemkab Talaud telah mencatat dan melaporkan seluruh pendapatan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PP No.24 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD. Ketika suatu daerah memiliki PAD yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya. Selain itu, perlu adanya SDM  yang memiliki spesialisasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan SKPKD. SDM ini dapat diperoleh dengan perekrutan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai dan sebaiknya diberikan bimbingan serta pelatihan teknis kepada SDM yang ada. Kata kunci: akuntansi pendapatan, kemampuan daerah.
Analisis pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Tumboimbela, Meiva Jorjia; Wokas, Heince; Kapojos, Peter
Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Widyantara Nawasena Raharja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58784/rapi.303

Abstract

This study aims to determine the recording and reporting of capital expenditures at the Regional Finance and Assets Agency in Manado City during the implementation of Permendagri No. 77 of 2020. This kind of research is qualitative descriptive. Based on the results of the research, recording or accounting of capital expenditure at the Regional Finance and Assets Agency in Manado City is an important process in public financial management. Reporting is a form of regional financial accountability. Accountability can be realized in the form of financial statements and activities. Financial statements that include information on capital expenditure reports are reports on the realization of regional revenue and expenditure budgets. The recording of capital expenditure in Manado City BKAD is in accordance with the applicable Minister of Home Affairs. During the implementation of Permendagri No. 77 of 2020, the procedure is stricter and more detailed, discussing capital expenditures and using technology to improve financial accuracy and transparency. Capital expenditure reporting in Manado City BKAD is also in accordance with Permendagri No. 77 of 2020 in the Minister of Home Affairs, where capital expenditure reporting is more structured and technology-based.