Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Supremasi Hukum AMNESTI : Jurnal Hukum Journal Justiciabelen (JJ) Ulil Albab
Rifqi Arif Maulana
Universitas Jember
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kebijakan Pemerintah terhadap Pengalihan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan kepada Perusahaan Privat (Studi Kasus Negara Amerika Serikat) Rifqi Arif Maulana
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v4i2.2065

Abstract

Amerika Serikat merupakan salah satu negara pencetus pengalihan pengelolaan lembaga Pemasyarakatan terhadap Perusahaan Privat. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kesulitan untuk mengambil keputusan yang berdasarkan sistem rantai komando dan aliran sumber dana finansial yang berasal dari pajak himpunan masyarakat setempat. Oleh karena itu pihak Perusahaan Privat sebagai mitra swasta menjadi alternatif penyelesaian solusi karena setelah dipraktikkan memiliki tingkat keefektifan dan ketepatan di dalam mengatasi permasalahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perbedaan sistem pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan oleh Pemerintah dan Perusahaan Privat dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Privat dapat mengambil keputusan krusial lebih cepat dan tepat serta tidak mengalami keterbatasan dana yang dapat menghambat perbaikan serta operasi fasilitas di lembaga seperti listrik, air, dan perbaikan infastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup, keamanan, dan kenyamanan.
HAK PENDIDIKAN ANAK KORBAN PERANG IRAK TAHUN 2003 BERDASARKAN KONVENSI TENTANG HAK ANAK Rifqi Arif Maulana
SUPREMASI HUKUM Vol 18 No 02 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v18i2.2500

Abstract

Children as one of the vulnerable groups who became victims of the war in the armed conflicts of the United States and Iraq in 2003 still have the right to education that should not be ignored. The international community has recognized the right to education as an international right where this arrangement has been stated in the convention on the rights of the child which has been agreed by various countries around the world. This writing aims to analyze the practice of protecting children's education rights based on the convention on children's rights using normative juridical methods so that it has a conclusion that the United States has a big responsibility to restore children's education rights that have been temporarily lost after the conflict is over with various infrastructures damaged in severe levels. Keywords: children's education rights: conventions on children's rights; United States of America.
PENJATUHAN PIDANA PENGAWASAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PENOLOGI (STUDI UU NO. 1 TAHUN 2023 Rifqi Arif Maulana; Nafiatul Ismiah; Septiani Tri Ambarwati
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 02 (2023): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i02.3080

Abstract

 ABSTRAKPergeseran paradigma Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memicu pembaruan jenis pidana pokok yang merupakan perubahan tujuan pemidanaan pada era modern yang bersifat lebih humanis terhadap pelaku tindak pidana sekaligus menekankan dampaknya terhadap korban dan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana pengawasan oleh hakim kepada terdakwa dengan menggunakan perspektif ilmu penologi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan pendekatan analisis undang-undang (statute approach) dengan menggunakan data primer berupa undang-undang dan metode konseptual (conseptual research) untuk mengkaji teori, konsep, maupun doktrin para ahli pidana. Sumber bahan hukum primer berupa undang-undang, tesis, dan disertasi. Sumber bahan data sekunder di dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang menunjang penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penologi memegang  peranan penting dalam membantu aparat penegak hukum terutama hakim dalam penjatuhan pidana terhadap  pelaku tindak pidana sekaligus juga tetap memperhatikan kemanfaatannya bagi korban dan masyarakat.ABSTRACT The paradigm shift in the Criminal Code has triggered a renewal of main punishments types, which is a change in the purpose of punishment in the modern era, which is more humanistic towards perpetrators of criminal acts while emphasizing the impact on victims and the general public. This research aims to analyze the imposition of supervised sentences by judges on defendants using a penological perspective. This research uses a normative juridical method based on a statute approach using primary data in the form of laws and conceptual methods to study the theories, concepts and doctrines of criminal experts. Sources of primary legal materials include laws, theses and dissertations. Sources of secondary data material in this research are books, journals, annual reports and other documents that support research. The results of this research are that penology plays an important role in assisting law enforcement officials, especially judges, in convicting perpetrators of criminal acts while also paying attention to its benefits for victims and society.
Perbandingan Kebijakan Fasilitas Transportasi Umum Terhadap Aksesibilitas Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember dan Kota Hamburg Rifqi Arif Maulana; Rena; Jangga Krisna Bayu Putra
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 6: Mei 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Kelompok disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan mengalami diskriminasi secara verbal maupun kekerasan yang secara perlindungan yuridis hak-hak kelompok tersebut telah diatur di dalam Pasal 5 ayat 3 butir (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai lex specialis. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan studi komparasi terhadap kebijakan pemerintah kabupaten jember terhadap praktik implementasi perda yang mengakomodasi perlindungan kelompok disabilitas sebagai kelompok afirmasi terhadap kebijakan yang diterapkan di kota Hamburg, negara Jerman, sehingga dengan melakukan perbandingan terhadap dua negara, dapat dianalisis kekurangan dan kelebihan kebijakan negara masing-masing untuk melakukan evaluasi demi perkembangan kebijakan selanjutnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian adalah Kota Hamburg telah memaksimalkan praktik kebijakan yang telah diundangkan terhadap perlindungan kelompok disabilitas, sementara Kabupaten Jember memerlukan perbaikan lebih lanjut terhadap penyusunan perda sehingga kepentingan dan hak-hak mereka sebagai warga negara dapat diakomodasi dengan adil. Keywords: kelompok disabilitas, kebijakan afirmasi, kota hamburg, kabupaten jember, transportasi umum
Co-Authors Jangga Krisna Bayu Putra Nafiatul Ismiah Rena Septiani Tri Ambarwati