p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulil Albab
Maylia Goswira Witri
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Digitalisasi Pelayanan: Adopsi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Berbasis Website Maylia Goswira Witri
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 6: Mei 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam dunia pemerintahan perkembangan teknologi sudah mulai terlihat wujudnya sejak dikeluarkannya Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 3 Tahun 2003. Dimana dulu pelayanan publik masih bersifat konvensional menggunakan kertas dan dokumen fisik, perlahan sudah mulai bergeser pada pelayanan online dengan menggunakan fasilitas teknologi internet melalui website, e-form, dan aplikasi. Lokasi penelitian Di Kantor Desa Trayang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitataif dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa Trayang sudah berani mengambil keputusan untuk mengadopsi inovasi pelayanan kependudukan berupa website, langkah ini diambil sebagai respon pemerintah desa terhadap tantangan digitalisasi yang dikehendaki oleh masyarakat sebagai wujud pelaksanaan pelayanan kependudukan yang mudah, cepat, gratis dan tidak diskriminatif. Namun, walaupun demikian untuk mengadopsi atau menerima sebuah inovasi, pemerintah Desa Trayang harus memperhatikan aspek kesesuaian terkait dengan sumber daya yang dimiliki yakni Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas/penunjang, dan Anggaran. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan sebuah penelitian untuk menganalisis apakah adopsi inovasi pelayanan yang diambil oleh pemerintah Desa Trayang mampu menjadi gebrakan menuju digitalisasi atau justru keputusan yang diambil menjadi beban tambahan yang harus dipikul oleh pemerintah desa.