Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS ORGANISASI PASCA PERUBAHAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA Helty Marcelina Lengkong; Ermaya Suradinata; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Good Governance merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu tata kelola kepemerintahan yang efisien dan efektif yang dapat diwujudkan melalui reformasi birokrasi. Birokrasi di Indonesia selama ini dinilai masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok atau orang-orang tertentu. Dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Reformasi birokrasi dapat diwujudkan melalui penataan Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan suatu birokrasi pemerintahan yang miskin struktur tetapi kaya akan fungsi yakni dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Perubahan peraturan ini mengakibatkan adanya perubahan dan pengurangan struktur pada BKPPD Kota Bitung dengan tipologi C. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi BKKPD Kota Bitung dapat dikatakan belum efektif hal ini dapat dilihat dari produktivitas kerja, kepuasan kerja yang dirasakan pegawai serta sumber daya yang masih kurang. Selain itu juga adanya faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi sebagaimana dikemukakan Richard M. Steers antara lain rentang kendali, ukuran organisasi, ukuran unit kerja, ketertarikan pada pekerjaan, serta komunikasi dalam organisasi. Sehingga dibutuhkan strategi untuk meningkatkan efektivitas organisasi sebagaimana yang telah dianalisis dalam ASOCA antara lain: (1) Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan hasil kerja sama dengan pihak luar, (2) Peningkatan manajemen sistem kepegawaian yang berkualitas melalui inovasi-inovasi baru, (3) Memaksimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan pengawasan dalam bentuk reward dan punishment, (4) Memaksimalkan kemampuan dan kecerdasan berinovasi SDM untuk melahirkan strategi yang dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas organisasi BKPPD seiring dengan perkembangan teknologi yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana, serta (5) Melakukan evaluasi jabatan pada struktur organisasi dalam rangka peningkatan jumlah SDM yang dapat menunjang penyelenggaraan organisasi secara efektif.

ANALISIS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN ONLINE DI KELURAHAN NAMBOJAYA KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN Dinda Kemala Puspadiwati; Djohermansyah Djohan; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah implementasi kebijakan dalam pelayanan akta kelahiran online. Tujuan penelitian adalah (1) menganalisis implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran online di Kota Tangerang khususnya di Kelurahan Nambojaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang; menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan Inovasi pelayanan akta kelahiran online di Kelurahan Nambojaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deksriptif yang bertujuan untuk mengungkap dan membahas implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran secara online. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada informan penelitian. Penentuan sampel digunakan snow ball technique, yaitu dengan memperoleh sebanyak lima informan penelitian. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh simpulan, yaitu Political environment masih perlu adanya evaluasi dan peningkatan kemampuan ASN; Leadership kurangnya pembinaan kepada ASN; Planning yang dinilai sudah sesuai dengan payung hukum yang berlaku, yakni Peraturan Wali Kota No. 96 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang tahun 2016-2018 dan Peraturan Wali Kota No. 2 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikas; Stakeholder dalam memengaruhi implementasi kebijakan masih belum mencapai target pencapaian yang telah ditetapkan; Transparency/Visibility pengawasan yang tercipta masih lemah; Budget masih menjadi kendala tersendiri bagi kelurahan untuk dapat mengatasi permasalahan yang timbul pada Pelayanan Akta Kelahiran berbasis online; Pemanfaat teknologi yang masih kurang dioptimalkan; Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya melakukan Innovation.

ANALISIS KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DI DESA KARANGJAYA KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU Muhammad Ikrom Seknun; Khasan Effendy; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas Pendampingan di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place, dan paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya kecamatan Namlea Kabupaten Buru belum maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang pedoman Umum Pendampingan Masyarakat desa. Hal ini dikarenakan menurut teori menurut T.R. Mitchell, ditemukan kualitas kerja Pendamping Lokal Desa yang belum maksimal, ketepatan waktu yang belum maksimal, kurangnya inisiatif yang digagas oleh pendamping lokal desa, kemampuan yang belum memadai serta komunikasi yang dilakukan belum maksimal. Kinerja Pendamping Lokal Desa yang belum maksimal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya, sarana pendukung kerja yang belum memadai, serta lingkungan kerja yang belum sepenuhnya mendukung.

FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT Isay Wenda; Ermaya Surdinata; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat (2) Faktor-Faktor Apa Saja yang Menghambat DPRD Dalam Pengawasan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. (3) Bagaimana Upaya Revitalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sesuai dengan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2003. Pengawasan yang dilakukan antara lain tindakan perbaikan secara Administrasi misalnya pembuatan Raperda Baru, Penghentian Proyek Maupun Program. Untuk pengawasan lapangan DPRD Kota Depok juga turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan (2) Faktor Penghambat dalam Fungsi Pengawasan DPRD adalah sehubungan Dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun di atur dalam Tata Tertib bahwa tugas Dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya Dewan selalu mengutamakan urusan politik. Selain itu, masyarakat juga mengkritik bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai tidak profesional, itu dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, dengan indikator penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti. Bahkan, sangat sering terjadinya gelombang protes dari kalangan aktivis dan mahasiswa yang pro demokrasi terhadap lembaga perwakilan rakyat daerah yang dianggap tidak optimal dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah. (3) Sejatinya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, tiap-tiap masyarakat juga harus berperan serta dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi, yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut merupakan suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang Administrasi, wewenang Ekonomi hingga wewenang Politik demi mengatur segala permasalahan sosial daerah tersebut.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search