Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penambangan Pasir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem) I Gusti Ngurah Bagus Adhiguna; Ketut Sudiatmaka; Ketut Sari Adnyani
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 1 No 2 (2020): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.353 KB) | DOI: 10.23887/jpss.v1i2.365

Abstract

This study aims to determine the form of legal protection for sand mining workers and the factors causing the absence of legal protection for sand mining workers.This research involved sand shippers entrepreneurs and workers.This research is an empirical juridical and uses observation, document studies and interviews.The results showed that: the form of legal protection provided was below the standard and the cause of the absence of legal protection due to lack of information and socialization.
Politik Hukum Pengakuan Partisipasi Desa Adat dalam Pemulihan Kepariwisataan Bali Ketut Sari Adnyani; I Wayan Landrawan
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v9i1.56506

Abstract

Penelitian ini menganalisis problematik kekaburan norma terkait dalam Pasal 31 Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang berimplikasi terhadap problematik sosiologis penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali. Berdasarkan isu hukum di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan Bali; dan Model ideal kebijakan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan Bali. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan futuristik, selanjutnya bahan hukum yang digunakan ditelusuri dengan teknik snowball dan sistem kartu serta dianalisis dengan teori partisipasi. Hasil analisis ditemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sebagai berikut. Pengaturan pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan di Provinsi Bali ditempatkan pada pemahaman bahwa ada pengakuan partisipasi desa adat karena adanya pengaturan dilihat dari norma positif dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan di Provinsi Bali berorientasi pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi desa adat. Model ideal pengaturan partisipasi desa adat sebagai konkritisasi politik hukum dalam pemulihan kepariwisataan yang dapat diajukan sebagai novelty, yaitu mengadopsi model partisipasi partnership (kemitraan) yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu dalam hal ini Tri Hita Karana (tiga penyebab kebahagiaan).