Yuniar Sri Hartati
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua Yuniar Sri Hartati
ark:/00000/jeb.v14i2
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55049/jeb.v14i2.116

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur dan menganalisis analisis ketimpangan Ekonomi di Provinsi Papua. Penelitian ini terlebih dahulu menghitung Ketimpangan dengan menggunakan pendekatan Gini Ratio (Koefisien Gini). Penelitian ini menggunakan variabel ekonomi Distribusi Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah Perkotaan dan Distribusi Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah Perdesaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa selama 5 tahun terakhir (2017-2021) tingkat ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0.398 (sedang), sedangkan untuk Gini Ratio Perkotaan tertinggi pada tahunn 2017 sebesar 0,322 dan Gini Ratio Perdesaan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 0,422. Untuk Distribusi Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah Perkotaan tertinggi pada than 2021 sebesar 21,65 dan Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah Perdesaan tertinggi pada than 2018 sebesar 16,00.
Penyuluhan Bagi Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Kelurahan Koya Barat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Yuniar Sri Hartati
Cendisia : Cendekia Sosial dan Pengabdian Vol 1 No 1 (2024): Cendisia Vol 1 No 1 Maret 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan orientasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memberikan kewenangan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah desa, Pendirian dan pengelolaan BUM Desa sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan tersebut telah secara komprehensif mengatur terkait dengan mekanisme dan bustansi dalam pendirian dan pengelolaan BUM Desa.Pendekatan atau metode yang digunakan pada kegiatan pelatihan ini adalah ceramah, tanya jawab, demonstrasi pendirian BUM Desa dan unit usaha yang akan dilakukan. Minimnya sumberdaya manusia secara kuantitas dan kualitas membuat pendirian BUM Desa sering terhambat. Perlu diketahui bahwa pendirian BUM Desa mengutamakan adanya sumberdaya manusia yang memahami terkait dengan aturan dalam pendirian BUM DesaPendirian dan pengelolaan BUM Desa merupakan salah satu cara untuk menggerakan perekonomian Desa yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Sayangnya pendirian dan pengelolaan BUM Desa mempunyai permasalahan dan tantangan. Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami permasalahan dan tantangan dalam pendirian BUM Desa adalah: 1) Sumberdaya manusia 2) Jenis usaha 3) Modal BUMDES 4) Pemahaman masyarakat 5) Partisipasi masyarakat dan 6) Persaingan usaha.