Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Pemerintah Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Dasan baru Kopang Kabupaten Lombok Tengah) Pahrizal Iqrom; Wisma Widiana Patmil; Hisbullah Hisbullah; Aditya Aditya; Hartika Hartika
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 4 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.179 KB) | DOI: 10.29303/jpmpi.v4i4.1028

Abstract

Salah satu kunci dalam meningkatkan Produktifitas Pendapatan Masyarakat adalah dengan membuka ruang transaksi jual-beli pada UMKM. Melalui interaksi antar masyarakat tersebut maka tercipta tawar-menawar untuk satu kebutuhan dalam rumah tangga. Lalu bagaimana jika Pandemi membatasi akses UMKM Masyarakat untuk berkembang?. apakah kebijakan yang akan di keluarkan oleh pemerintah telah berpihak terhadap Pelaku UMKM atau sebaliknya malah merugikan?. Sebuah Survei bersekala Nasional yang dilakukan pada akhir Tahun 2020, Kolaborasi antara UNICEF, UNDP, Prospera dan The SMERU Research Institute memberikan gambaran bahwa Pemerintah Indonesia belum siap dalam menghadapi pandemi Covid-19 secara Maksimal. Karena itu dibutuhkan upaya lebih. Fenomena tersebut berdampak pada UMKM. Masalah yang muncul di antaranya; 1. Banyaknya Informasi Yang Membingungkan dan Hoax Yang Beredar meredahkan masyarakat terhadap ketahanan pangan mereka., 2. Kepedulian Tinggi Namun Masih Belum Paham Apa Yang Akan Dilakukan dalam upaya membantu masyarakat sekitarnya yang lebih terpapar., 3. Diskriminasi, Stigma, dan Pengucilan Terhadap Pasien Covid-19 dan Keluarganya menyebabkan keputusasaan., 4. Kebutuhan pengan masyarakat dikhawtirkan lebih banyak dari sebelumnya karena masyarakat tidak memilki sumber peng- hasilan lagi., 5. Banyak Komoditi pertanian yang tidak bisa terjual ke pasar sehingga merugikan masyarakat.
AGAMA, DEMOKRASI DAN TANTANGAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA MUHTAR TAYIB; RENDRA KHALDUN; PAHRIZAL IQROM
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i2.5694

Abstract

Negara demokrasi dikonotasikan sebagai suatu cara pandang yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berpendapat, berpikir, berkarya hatta kebebasan dalam memeluk suatu agama dan ajaran tertentu menurut keyakinan mereka masing-masing. Indonesia dalam hal ini di sebut-sebut sebagai negara yang mengadopsi paham demokrasi dalam sistem pemerintahan yang dilakoninya, sehingga berimbas pada pola, sistem dan ketetapan yang mampu merangkul setiap etnis, budaya, suku, agama dan kepercayaan setiap warga negaranya, sebagaiman yang diamanatkan oleh UUD 45 dan pancasila sebagai dasar Negara. Kebebasan dalam beragama berimplikasi pada ‚agama minoritas dan agama mayoritas?. Agama ‘Islam’ merupakan salah satu agama yang‚ digandrungidi Indonesia; ajaran baku (syariat Islam) sering kali tidak sejalan (baca: berbenturan) dengan idelogi Negara. Para ‘abdi agama menghendaki syariat Islam sebagai rujukan dalam melaksanakan sistem pemerintahan, terutama dalam penetapan hukum sebagaimana yang dikumandangkan, bahwa Islam adalah agama rahmatanlil alamiin. Demokrasi pancasila pada dasarnya sama atau sinoninm dengan demokrasi lokal seperti yang yang telah dipraktekkan selama beberapa abad oleh suku-suku bangsa Indonesia, yang sekarang masih dapat dijumpai dalam masyarakat yang menggunakan sistem adat, budaya, agama dan demokrasi sehingga terlihat memiliki dialektikanya sendiri dalam bagan yang utuh perbedaan basis empirik itu tidak akan menghalangi bertemunya dua konsep, antara yang non empirik dengan yang empirik bahkan akan bertemu pada satu titik. Sebab, meski agama berdasarkan wahyu tetapi ia diterima berdasarkan penalaran manusia. Lebih-lebih karena wahyu mengandung nilai-nilai yang mendorong demokrasi.