Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Syifa Sirait; Calvin
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Mei : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i1.789

Abstract

Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan dalam perlindungan hukum pekerja ialah mengenai perjanjian kerja yang mencakup mengenai jaminan keselamatan kerja, hal tersebut termasuk ke dalam ranah hukum perdata. Namun pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran mengenai aspek perlindungan hukum tentang keselamatan kerja terhadap pekerja. Metode penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian yuridis normatif dan empiris. Kombinasi penelitian yuridis normatif dan empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder dan mengambil data langsung dari lapangan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa bentuk perjanjian antara Pelaku Usaha dengan pihak BPJS terkait jaminan keselamatan kerja dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat para pihak. Lalu, proses pelaksanaan perjanjian antara Pelaku Usaha dengan BPJS dalam memberikan jaminan sosial terhadap tenaga kerja dimana Pelaku Usaha sebagai pemberi kerja melakukan pendaftaran terhadap setiap tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab untuk memenuhi kesepakatan perjanjian kerja yang didalamnya mengatur tentang pemberian fasilitas BPJS ketenagakerjaan terhadap pekerja sebagai bentuk perlindungan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai perintah Undang-Undang.
Legal Review of Outsourcing in Indonesia as a Form of Hidden Exploitation in Employment Relations Arifuddin Muda Harahap; Mirza Nasution; Calvin
ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Nine Star September 2025
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/ins9mj.v2i2.816

Abstract

This study examines the practice of outsourcing in Indonesia as a form of hidden exploitation in employment relationships. Initially intended to improve company efficiency and create workforce flexibility, outsourcing often creates serious problems related to the protection of workers' rights. Many outsourced workers face status uncertainty, inadequate wages, limited access to social security, and even discrimination compared to permanent workers. These conditions demonstrate the potential for exploitation that contradicts the principles of social justice as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and labor norms. The research method used is a normative juridical approach with a statutory and conceptual approach. Legal sources include primary legal materials in the form of relevant laws and regulations, particularly Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and its amendments, Constitutional Court Decisions, and other derivative regulations. Secondary legal materials in the form of doctrine, labor law literature, and previous research findings are used to enrich the analysis. The results indicate that outsourcing regulations in Indonesia still leave room for ambiguity that companies can exploit to oppress workers. Inconsistencies between laws, government regulations, and on-the-ground practices weaken workers' bargaining power. This research confirms that outsourcing practices that fail to address worker protection principles have the potential to become a form of hidden exploitation, necessitating consistent law enforcement and the formulation of policies that better support social justice and worker welfare.